Tragedi memilukan yang menimpa seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya karena kesulitan ekonomi, telah memicu keprihatinan mendalam. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti peristiwa ini sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah untuk lebih peka dan memahami kondisi warganya, terutama kelompok rentan yang paling membutuhkan.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 5 Februari, Eddy Soeparno mengungkapkan rasa duka yang mendalam. “Kami merasa sedih, prihatin, dan berduka atas berita yang diterima. Bagaimanapun juga, kita merasa bahwa anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan perlu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan itu harus disediakan secara terjangkau,” ujar Eddy. Ia kemudian mengimbau agar seluruh jajaran pimpinan daerah di seluruh Indonesia sigap dan benar-benar mengetahui kondisi masyarakatnya.
Untuk mengatasi permasalahan struktural seperti ini, Eddy menekankan pentingnya pendataan anak sekolah yang membutuhkan bantuan secara menyeluruh. Proses pendataan ini harus dilakukan secara akurat dan merata, mulai dari kepala daerah hingga perangkat pemerintahan paling bawah. Menurutnya, pendataan yang akurat adalah kunci untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. “Jadi, saya kira dari aspek pendataan itu sangat penting. Kedua, kita juga perlu melengkapi data terpadu ekonomi agar ini menjadi salah satu alat monitor untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan anggota masyarakat yang memerlukan perhatian khusus,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eddy Soeparno menegaskan komitmen Presiden Prabowo sejak awal menjabat yang selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tragedi di Ngada ini, menurutnya, adalah sebuah alarm genting yang tidak boleh terulang lagi. Ia juga mendorong kementerian terkait untuk segera mengevaluasi data terpadu agar bantuan sosial dan subsidi dapat tepat sasaran, menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Eddy Soeparno berpendapat bahwa persoalan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu adalah tanggung jawab negara yang diemban oleh pemerintah daerah. “Rasanya tidak pas jika kita membebankan kepada mereka-mereka yang tidak mampu untuk bisa menyekolahkan anaknya, karena itu kan kebutuhan dasar,” tegasnya. Meskipun demikian, Eddy tidak menganggap kejadian bunuh diri siswa ini sebagai kegagalan Pemda setempat, melainkan lebih sebagai sebuah peringatan. Ia menekankan perlunya perhatian serius dan aksi nyata dari semua pihak agar insiden tragis serupa tidak kembali terjadi. “Makanya saya bilang tadi, itu adalah sebuah alarm. Jangan sampai terulang lagi,” pungkas Eddy.
Tragedi memilukan tersebut terjadi pada Kamis, 29 Januari. Siswa laki-laki berinisial YBS (10) ditemukan meninggal dunia dalam kondisi gantung diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa memilukan ini ditemukan di sebuah pohon cengkeh, tak jauh dari pondok sederhana tempat korban tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun, di Dusun Sawasina, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu. Dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan yang diduga kuat ditulis oleh YBS sebelum mengakhiri hidupnya. Surat tersebut ditujukan kepada sang ibu dan ditulis dalam bahasa daerah Ngada, berisi pamitan dan permintaan agar sang ibu tidak menangis, disertai gambar kecil berupa wajah yang sedang menangis.
