JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diketahui telah mengusulkan penambahan anggaran signifikan untuk sektor keamanan, menyusul insiden penembakan yang menewaskan aktivis politik sayap kanan Charlie Kirk. Peristiwa tragis ini, di mana Kirk, seorang pendukung vokal Donald Trump, ditembak di Utah Valley University saat tengah berpidato membahas kekerasan bersenjata, telah memicu kekhawatiran serius akan keselamatan para pejabat di AS.
Mengutip laporan dari Bloomberg, Pemerintah AS secara spesifik meminta alokasi tambahan sebesar US$58 juta, atau setara dengan sekitar Rp952,12 miliar (dengan asumsi kurs Rp16.416 per dolar AS). Dana ini diusulkan untuk memperkuat sistem keamanan bagi para pejabat mulai dari eksekutif hingga yudikatif. Targetnya, permohonan anggaran tambahan ini diharapkan dapat disetujui sebelum tanggal 30 September 2025, mengingat masa usulan anggaran pemerintah untuk tahun ini akan segera berakhir.
Usulan krusial untuk memperkuat keamanan di lembaga eksekutif ini juga menjadi respons terhadap percobaan penembakan terhadap Donald Trump sendiri yang terjadi pada tahun lalu. Selain berfokus pada perlindungan Presiden dan anggota lembaga yudikatif, Gedung Putih juga mengutarakan rencana untuk meningkatkan keamanan bagi anggota parlemen AS. Meskipun demikian, rincian lebih lanjut mengenai peningkatan keamanan untuk cabang legislatif ini belum diungkapkan secara detail.
Laporan Bloomberg pada Minggu (14/9/2025) menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh perluasan sumber daya untuk melindungi anggota parlemen, sembari menyerahkan keputusan rinci mengenai implementasinya kepada cabang legislatif. Hal ini menggarisbawahi urgensi yang dirasakan dalam menghadapi ancaman terhadap figur publik dan pejabat pemerintahan.
Di tengah upaya penguatan keamanan tersebut, lanskap politik AS juga diwarnai ketegangan seputar pengesahan anggaran. Partai Republik saat ini berupaya keras untuk mempercepat pengesahan RUU anggaran sementara, bertujuan agar roda pemerintahan dapat terus berjalan dengan aman dan kondusif pada bulan berikutnya. Namun, pada saat yang bersamaan, Partai Republik secara tegas menolak usulan dari Partai Demokrat yang ingin menyertakan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan.
Penolakan ini memicu ketegangan politik yang mendalam, terutama karena subsidi Obamacare akan segera berakhir. Menghadapi situasi ini, Partai Demokrat telah mengancam akan memblokir setiap RUU yang tidak memasukkan anggaran kesehatan. Di sisi lain, beberapa anggota Partai Republik yang memiliki pandangan lebih moderat menyatakan keterbukaan untuk mencapai kesepakatan, demi menghindari potensi kenaikan premi asuransi kesehatan yang drastis bagi jutaan warga Amerika.
Ringkasan
Pemerintahan Donald Trump mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp952,12 miliar untuk memperkuat keamanan pejabat, termasuk eksekutif, yudikatif, dan anggota parlemen AS. Usulan ini diajukan menyusul penembakan aktivis Charlie Kirk dan percobaan penembakan terhadap Trump tahun lalu. Permohonan anggaran tambahan ini diharapkan disetujui sebelum 30 September 2025.
Selain fokus pada keamanan pejabat, usulan anggaran ini juga terkait dengan upaya pengesahan RUU anggaran sementara oleh Partai Republik. Namun, Partai Republik menolak usulan Partai Demokrat untuk menyertakan anggaran layanan kesehatan, memicu ketegangan politik karena subsidi Obamacare akan segera berakhir. Demokrat mengancam akan memblokir RUU tanpa anggaran kesehatan.
