LONDON – Pemerintah Inggris menunjukkan sikap kehati-hatian dengan belum bersedia bergabung dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan penting ini diambil di tengah kekhawatiran mendalam mengenai potensi keterlibatan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam inisiatif tersebut, meskipun Trump sebelumnya mengklaim bahwa Putin telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung, sebuah klaim yang masih belum ditanggapi Rusia hingga kini.
Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, mengonfirmasi bahwa London memang menerima undangan untuk menjadi bagian dari dewan tersebut. Namun, Inggris memilih untuk menunda penandatanganan kesepakatan itu, terutama menjelang seremoni yang direncanakan di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos. Cooper menegaskan kepada BBC bahwa piagam dewan tersebut, yang pada awalnya berfokus pada upaya mengakhiri konflik Israel–Hamas di Gaza, justru memunculkan isu hukum yang jauh lebih luas dari tujuan awalnya.
Lebih lanjut, piagam yang diusulkan oleh Gedung Putih tersebut dinilai bermasalah karena tidak secara eksplisit menyebut wilayah Palestina. Kekhawatiran juga muncul bahwa Dewan Perdamaian ini berpotensi mengambil alih sebagian fungsi penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah lembaga multilateral yang telah lama berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Di sisi lain, beberapa negara seperti Arab Saudi, Turkiye, Mesir, dan Israel telah menyatakan komitmennya untuk bergabung, dengan klaim Trump mengenai persetujuan Putin menambah kompleksitas situasi.
Dalam pernyataannya dari Davos, Yvette Cooper menggarisbawahi dukungan kuat Inggris terhadap rencana 20 poin Trump untuk mencapai perdamaian di Gaza. Ia menyatakan bahwa Inggris bertekad untuk memainkan perannya dalam fase kedua proses perdamaian di Gaza. Namun demikian, penolakan untuk menandatangani piagam itu tetap didasari oleh sifatnya sebagai perjanjian hukum yang memiliki implikasi jauh lebih luas, sebagaimana ditegaskannya.
Kekhawatiran utama Inggris berpusat pada partisipasi Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam Dewan Perdamaian. Cooper dengan tegas menyatakan, “Kami juga memiliki kekhawatiran tentang Presiden Putin menjadi bagian dari sesuatu yang berbicara tentang perdamaian ketika kami masih belum melihat tanda-tanda komitmen terhadap perdamaian di Ukraina.” Menurutnya, Putin belum menunjukkan kemauan untuk mencapai kesepakatan damai, dan inilah titik di mana tekanan global seharusnya diarahkan. Sikap Inggris ini selaras dengan negara-negara Eropa lainnya yang juga merasakan adanya tekanan untuk bergabung. Sebagai contoh, Perancis dilaporkan merasa di-bully dan diperas oleh Trump terkait ajakan untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Keputusan London untuk menangguhkan keanggotaannya ini juga mencuat di tengah pasang surut hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Inggris. Sebelumnya, relasi kedua negara sempat memanas ketika Trump mengancam akan memberlakukan tarif terhadap negara-negara Eropa jika tuntutannya terkait Greenland tidak dipenuhi. Kendati demikian, Trump kemudian melunak, membatalkan rencana tarif dan menyatakan bahwa AS sedang menjajaki kesepakatan terkait Greenland setelah pembicaraan dengan NATO. Yvette Cooper menyambut baik langkah mundur tersebut, mengindikasikan bahwa Inggris, bersama sekutu Eropanya, telah mengajukan proposal konstruktif mengenai keamanan di kawasan Arktik. Meskipun demikian, Cooper kembali menegaskan kembali kekhawatiran London mengenai peran Putin dalam Dewan Perdamaian, pandangan yang juga dianut oleh menteri kabinet Inggris lainnya.
Sebagai salah satu sekutu terkuat Ukraina, Inggris, bersama Perancis, telah menandatangani deklarasi niat untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina jika tercapai kesepakatan damai dengan Rusia. Dengan berlanjutnya pembicaraan untuk mengakhiri konflik di Ukraina, Presiden Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Davos. Konteks ini semakin menyoroti posisi Inggris yang dilematis terhadap inisiatif perdamaian yang menyertakan Rusia.
Dewan Perdamaian bentukan Trump awalnya diumumkan sebagai bagian dari strategi untuk membangun kembali Gaza dan merancang tata kelola masa depannya. Namun, bocornya teks piagam menunjukkan cakupan yang jauh lebih ambisius. Dokumen tersebut menjabarkan dewan sebagai “organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.”
Piagam Dewan Perdamaian ini akan mulai berlaku setelah tiga negara secara resmi menyatakan terikat, dengan masa keanggotaan tiga tahun yang dapat diperpanjang. Sebuah kursi permanen bahkan ditawarkan bagi negara yang bersedia menyumbang sebesar 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 16,9 triliun). Trump sendiri akan menjabat sebagai ketua, sekaligus perwakilan AS, dengan kewenangan luas untuk menunjuk anggota dewan eksekutif serta membentuk atau membubarkan badan-badan di bawahnya.
Gedung Putih telah mengumumkan penunjukan tujuh anggota Dewan Eksekutif pendiri, termasuk figur penting seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Timur Tengah Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Selain itu, negara-negara seperti Pakistan, Turkiye, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar telah menyatakan niatnya untuk bergabung, sementara Vatikan mengonfirmasi bahwa Paus telah menerima undangan tersebut. Namun demikian, penerimaan inisiatif ini tidak universal, mengingat negara-negara Eropa secara kolektif menolak ajakan Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, menegaskan adanya keraguan dan penolakan yang lebih luas dari sekutu tradisional AS.
