jpnn.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa dua peristiwa krusial di penghujung tahun 2025, yakni serangkaian bencana hidrometeorologi di Sumatera dan kemenangan historis gugatan iklim nelayan Indonesia di Pengadilan Kanton Zug, Swiss, menjadi barometer penting bagi implementasi gagasan ekonomi hijau yang diusung dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini muncul menyusul dikabulkannya seluruh permohonan gugatan empat nelayan Indonesia terhadap perusahaan semen Holcim pada 22 Desember 2025, sebuah putusan yang mengguncang dunia korporasi global. Secara bersamaan, perhatian publik juga tertuju pada musibah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah vital seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Dua kejadian yang beriringan ini secara gamblang membuktikan bahwa upaya pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru sebagai strategi fundamental untuk mencapai kemandirian bangsa, harus segera menemukan formulasi ideal yang aplikatif,” ujar Alex dalam keterangan resminya pada Rabu (31/12).
Guna memastikan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan kelestarian alam dan berkelanjutan, Alex menekankan pentingnya respons cepat dan tepat dari para pembantu presiden. Mereka diharapkan mampu menerjemahkan visi Asta Cita, khususnya terkait hilirisasi, industrialisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), menjadi kebijakan konkret yang berpihak pada lingkungan.
Dalam konteks bencana di Sumatera, Alex menyoroti fakta bahwa musibah hidrometeorologi tersebut tak dapat dilepaskan dari praktik deforestasi masif. Laju kerusakan hutan yang signifikan ini, terang Alex, didorong oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit dan aktivitas pertambangan yang tak terkendali. Ia pun mengingatkan kembali pernyataan Presiden Prabowo mengenai rencana pengambilalihan 3,1 juta hektare lahan sawit ilegal oleh negara.
“Seharusnya, proses pengambilalihan 3,1 juta hektare lahan sawit tersebut harus dibarengi dengan pemetaan yang lebih berpihak pada gagasan ekonomi hijau dan prinsip keberlanjutan,” tegas Alex.
Alex melanjutkan, seluruh kebun sawit yang berada di area hutan lindung dan kawasan konservasi alam semestinya mendapatkan perlakuan tegas serupa dengan kasus pencabutan sawit di Taman Nasional Teso Nilo. Langkah ini esensial untuk menjaga integritas ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
Indonesia, dengan kekayaan hutan tropis terluas di dunia, memiliki peran strategis untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan isu perubahan iklim global. Komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan kebijakan yang pro-alam akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
Menutup pernyataannya, Alex menggarisbawahi pentingnya putusan Pengadilan Swiss yang memberikan yurisprudensi baru. “Di penghujung tahun 2025, bangsa ini telah diberikan landasan hukum oleh Pengadilan Swiss, yang menegaskan bahwa perusak lingkungan dapat dituntut secara hukum. Ini merupakan preseden krusial yang wajib dicermati presiden dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di masa depan,” pungkasnya. (tan/jpnn)
