PEMERINTAH menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat penting ini diadakan di Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Minggu, 28 September 2025.
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam sejak pukul satu siang itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain itu, hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan khusus Presiden Prabowo Subianto terkait meluasnya kasus keracunan MBG. Arahan ini diberikan setelah insiden keracunan massal di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma pada Sabtu malam, 27 September 2025.
“Kemarin Bapak Presiden, setibanya di Tanah Air, langsung memimpin rapat bersama beberapa menteri,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan pada Ahad, 29 September 2025.
Zulhas memaparkan enam poin perbaikan yang disepakati dalam rapat tersebut sebagai langkah konkret penanganan masalah ini. Pertama, pemerintah akan menutup sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bermasalah selama masa evaluasi dan investigasi berlangsung. Kedua, pemerintah akan mengevaluasi secara menyeluruh kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
“Ketiga, SPPG diwajibkan untuk melakukan sterilisasi seluruh alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya kualitas dan alur limbah,” tutur Zulhas. Langkah ini krusial untuk mencegah kontaminasi dan memastikan keamanan pangan.
Poin keempat, Presiden menginstruksikan agar semua kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan program MBG ikut aktif dalam pengawasan. “Jadi, kementerian dan lembaga terkait harus bersama-sama aktif dan tidak saling menunggu,” tegasnya. Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengawasan program.
Kelima, pemerintah akan mewajibkan semua dapur MBG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS). Terakhir, pemerintah akan memberdayakan tenaga kesehatan masyarakat (puskesmas) dan unit kesehatan sekolah (UKS) untuk memantau SPPG secara rutin. “Instruksikan Puskesmas dan UKS-UKS itu ikut secara aktif tanpa diminta,” ujar Zulhas, menekankan pentingnya peran aktif tenaga kesehatan di lapangan.
Seusai memaparkan poin-poin tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini langsung menutup konferensi pers. Pemerintah tidak membuka sesi tanya jawab dan langsung meninggalkan lokasi, tanpa menjawab pertanyaan dari para reporter dan awak media yang hadir.
Perlu diketahui, hingga pekan keempat September 2025, program makan bergizi gratis telah menyebabkan lebih dari 6000 siswa mengalami keracunan. Kasus terbaru sekaligus yang paling banyak terjadi di Kabupaten Bandung Barat, dengan korban mencapai 1.309 orang. Jumlah ini menjadi pengingat betapa mendesaknya perbaikan sistem dan pengawasan.
Merespons kejadian ini, Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja kembali dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, menyatakan akan segera memanggil jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penjelasan dan mencari solusi.
Ia mengakui bahwa kasus keracunan makan bergizi gratis merupakan masalah serius dan terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. Namun, ia mengingatkan agar kasus keracunan ini tidak dipolitisasi.
“Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam,” ujar Prabowo. “Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juta pasti ada hambatan rintangan. Ini kita atasi,” kata Prabowo, Sabtu, 27 September 2025. Pemerintah bertekad untuk mengatasi segala rintangan demi mewujudkan program makan bergizi yang aman dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.
Alfitria Nefi dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Keracunan Makan Bergizi Gratis
Ringkasan
Pemerintah mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian untuk menanggulangi KLB keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat ini dipicu oleh insiden keracunan massal dan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Enam poin perbaikan disepakati, termasuk penutupan sementara SPPG bermasalah, evaluasi juru masak, sterilisasi alat makan, pengawasan aktif lintas sektor, sertifikasi laik higienis, dan pemberdayaan tenaga kesehatan.
Hingga akhir September 2025, program MBG telah menyebabkan lebih dari 6000 siswa keracunan. Presiden Prabowo mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program, namun mengingatkan agar kasus ini tidak dipolitisasi. Pemerintah bertekad untuk mengatasi hambatan dan mewujudkan program makan bergizi yang aman bagi anak-anak Indonesia.
