JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi mengoperasikan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur pada Senin, 12 Januari 2026. Proyek strategis ini menelan investasi yang fantastis, mencapai 7,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 123 triliun.
Dengan diresmikannya pengoperasian RDMP ini, Kilang Balikpapan yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) kini menyandang status sebagai kilang minyak terbesar di Indonesia. Kapasitas produksinya melonjak signifikan dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari, menandai sebuah lompatan besar dalam kapasitas pengolahan minyak nasional.
Momen bersejarah ini disambut dengan penuh kebanggaan oleh Presiden Prabowo. “Tentunya saya menyambut bahagia dan merasa sangat bangga atas yang kita hasilkan hari ini dengan peresmian ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personalia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini,” ujar Prabowo, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan proyek ini.
Tak hanya menjadi yang terbesar dari segi kapasitas, proyek RDMP Balikpapan ini juga merupakan langkah krusial bagi ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa RDMP Balikpapan merupakan inisiatif strategis Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dan sekaligus memperkuat kemandirian bangsa.
Peningkatan kualitas produk menjadi salah satu poin utama. Kilang Balikpapan kini mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan standar Euro 5, yang memiliki kandungan sulfur hanya 10 ppm. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa dibandingkan standar Euro 2 sebelumnya yang memiliki kandungan sulfur 2.500 ppm. “Jadi yang sekarang sudah menuju kepada setara dengan Euro 5 dan ini menuju kepada net zero emission,” kata Bahlil, menyoroti kontribusi proyek terhadap upaya pengurangan emisi.
Beroperasinya RDMP Balikpapan secara langsung akan memangkas ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM. Bahkan, pemerintah berencana untuk menghentikan impor BBM jenis gasoil atau solar CN 48 mulai awal tahun 2026, yang akan dilanjutkan dengan penghentian impor solar CN 51 pada semester II 2026. Dengan demikian, pengoperasian proyek RDMP ini akan menghasilkan penghematan devisa yang substansial bagi negara.
Bahlil Lahadalia menguraikan bahwa proyek ini diperkirakan dapat menghemat devisa negara sekitar Rp 60 triliun lebih per tahun, berkat tambahan produksi 100.000 barel per hari. Angka ini mencerminkan dampak ekonomi langsung yang signifikan dari pengembangan infrastruktur energi dalam negeri.
Dampak positif RDMP tidak berhenti pada penghematan devisa. Proyek ini juga memberikan dorongan ekonomi yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang masif selama fase konstruksi dan operasional, mencapai sekitar 24.000 orang, hingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang membanggakan sebesar 30 persen. Selain itu, implementasi RDMP Balikpapan diproyeksikan akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga Rp 514 triliun setiap tahunnya.
Meskipun demikian, Bahlil mengakui bahwa tantangan terbesar sektor energi ke depan adalah peningkatan lifting minyak dan gas. Optimalisasi lifting menjadi kunci utama agar manfaat penuh dari hilirisasi migas, seperti yang dicapai melalui RDMP Balikpapan, dapat dirasakan secara optimal. “Dengan implementasi ini (RDMP Balikpapan), ke depan kita tinggal fokus bagaimana meningkatkan lifting. Ini tantangan paling besar yang harus kita hadapi,” pungkas Bahlil, menegaskan fokus pemerintah untuk masa mendatang.
