INDONESIA Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menilai kebijakan work from home (WFH) selama satu hari setiap minggu bisa mengancam ekonomi sektor riil. Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita mengatakan WFH satu hari adalah kebijakan yang “malas” karena hanya memindahkan beban biaya energi ke rumah tangga dan mematikan ekonomi UMKM di kawasan bisnis.
Ronny menjelaskan, WFH satu hari adalah solusi pragmatis untuk kesehatan fiskal dalam jangka pendek. ISEAI mencatat, hingga akhir 2025, kebutuhan BBM nasional rata-rata mencapai 232.417 kilo liter per hari. Sedangkan ketergantungan pada impor bensin mencapai 49,64 persen. “Data di atas menunjukkan bahwa setiap liter BBM yang dibakar di jalan raya saat kemacetan jam kantor, hampir setengahnya merupakan barang impor yang dibayar dengan devisa dolar AS,” kata Ronny dalam kajian ISEAI, Selasa, 24 Maret 2026.
Berdasarkan perhitungan ISEAI, dengan asumsi WFH satu hari bisa menghemat 20 persen konsumsi BBM harian, potensi penghematan selama satu tahun bisa mencapai Rp 9,67 triliun. Ronny mengatakan angka ini krusial bagi pemerintah, karena postur APBN 2026 mengalami tekanan dari program-program baru seperti makan begizi gratis.
Di sisi lain, kata Ronny, sistem kerja lima hari penuhb telah membentuk ekosistem ekonomi yang sangat spesifik di Indonesia, khususnya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Kawasan Pusat Bisnus (CBD). Ekosistem ini mencakup sektor transportasi publik, ojek online, kuliner UMKM, hingga layanan pendukung seperti parkir dan jasa kebersihan.
“Kebijakan satu hari WFH adalah ancaman langsung bagi pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan ritel,” ucap Ronny. Dia mengatakan sektor yang paling terpukul bila WFH diberlakukan adalah sektor transportasi. Misalnya, operator transportasi publik seperti MRT Jakarta sangat bergantung pada jumlah penumpang harian yang tinggi pada hari kerja. Sedangkan sektor informal seperti ojek daring berpotensi kehilangan 20 persen pendapatan mingguan dari segmen pelanggan komuter.
ISEAI pun menyarankan agar pemerintah fokus menerapkan subsidi BBM secara tepat sasaran, agar subsidi tidak dinikmati oleh kelas menengah-atas. Kemudian, pemerintah juga disarkankan untuk mengoptimalkan aset seperti kantor bersama dan transportasi publik, alih-alih membatasi mobilitas.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penghematan BBM perlu karena tingginya harga minyak akibat konflik di Timur Tengah. Salah satu cara berhemat adalah melalui pengurangan waktu kerja di kantor.
“Perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga di Istana, Kamis, 19 Maret 2026. Meski begitu, Airlangga berujar kebijakan WFH saat ini masih dirancang oleh pemerintah. Rencananya, aturan WFH akan terbit setelah libur Lebaran.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Bisnis Rental Mobil Lesu pada Lebaran Tahun Ini
