Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas praktik korupsi, kali ini menyasar institusi peradilan. Dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Depok, Jawa Barat, KPK berhasil mengamankan tujuh orang, termasuk sejumlah pejabat tinggi di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pada Jumat (6/2) bahwa di antara yang diamankan adalah Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta. Selain itu, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, dan seorang juru sita turut diamankan dari pihak pengadilan. Operasi senyap tersebut juga menjaring empat orang dari pihak swasta yang berasal dari PT KRB, yang kemudian teridentifikasi sebagai PT Karabha Digdaya (KD), salah satunya adalah direktur utama perusahaan tersebut.
Setelah penyelidikan awal, KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait sengketa lahan di PN Depok. Suap ini diduga diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan yang menjadi objek sengketa. Kelima tersangka yang dijerat meliputi:
- I Wayan Eka Mariarta (EKA) selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok;
- Bambang Setyawan (BBG) selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok;
- Yohansyah Maruanaya (YOH) selaku juru sita di PN Depok;
- Trisnadi Yulrisman (TRI) selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD); dan
- Berliana Tri Kusuma (BER) selaku Head Corporate Legal PT KD.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan kronologi perkara ini yang berawal pada tahun 2023. Saat itu, Pengadilan Negeri Depok mengabulkan gugatan sengketa lahan yang diajukan oleh PT Karabha Digdaya (KD). Lahan sengketa seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Tapos, Depok, tersebut merupakan objek perselisihan antara PT KD dengan masyarakat setempat. Putusan yang memenangkan PT KD ini telah dikuatkan di tingkat banding dan kasasi, menandakan kekuatan hukumnya.
Pada Januari 2025, PT KD kemudian mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok. Namun, sebulan berlalu, eksekusi tak kunjung dilakukan, meskipun permohonan telah dilayangkan berulang kali. Situasi ini semakin mendesak mengingat adanya rencana masyarakat untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Dalam kondisi inilah, Ketua PN I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Bambang Setyawan diduga memerintahkan Yohansyah Maruanaya, sang juru sita, untuk menjembatani kebutuhan PT KD.
Asep Guntur Rahayu memaparkan bahwa Yohansyah diminta membuat kesepakatan rahasia terkait permintaan “fee” sebesar Rp1 miliar dari I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan kepada PT KD, yang disampaikan melalui Berliana selaku Head Corporate Legal PT KD, guna mempercepat penanganan eksekusi. Yohansyah lantas menemui Berliana di sebuah restoran di Depok untuk membahas besaran “fee” dan jadwal pelaksanaan eksekusi. Hasil pertemuan ini kemudian disampaikan Berliana kepada Trisnadi, termasuk adanya permintaan “fee” tersebut. Pihak PT KD yang merasa keberatan dengan tarif yang dipatok, kemudian melakukan negosiasi melalui Berliana. Melalui proses tawar-menawar, Berliana dan Yohansyah akhirnya mencapai kesepakatan besaran “fee” untuk percepatan eksekusi senilai Rp850 juta.
Setelah kesepakatan tercapai, Wakil Ketua PN Bambang Setyawan kemudian menyusun resume sebagai dasar pelaksanaan eksekusi lahan, yang kemudian ditetapkan oleh Ketua PN I Wayan Eka Mariarta pada 14 Januari 2026. Tak lama setelah penetapan tersebut, Yohansyah segera melaksanakan eksekusi lahan. Berliana sempat memberikan uang sebesar Rp20 juta kepada Yohansyah sebagai bagian dari transaksi awal. Beberapa waktu setelah eksekusi dilaksanakan, pada Februari 2026, Berliana kembali menemui Yohansyah di sebuah arena golf untuk menyerahkan sisa uang senilai Rp850 juta. Dana tersebut, menurut KPK, bersumber dari pencairan cek dengan “underlying” pembayaran faktur fiktif dari PT SKBB Consulting Solusindo (konsultan PT KD) kepada bank. Di tengah proses penyerahan uang inilah, tim KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan mengamankan para tersangka.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta, bersama para tersangka lainnya, digiring menuju mobil tahanan KPK. Mereka terlihat keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu (7/2) sekitar pukul 03.00 WIB, mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan tangan terborgol. Saat digiring, Wayan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya terlihat mengatupkan kedua tangannya sambil menggelengkan kepala, menggambarkan suasana yang penuh penyesalan dan keprihatinan.
Kasus OTT terhadap hakim ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Komisi Yudisial (KY) menjadi salah satu lembaga yang paling menyoroti kejadian ini. Wakil Ketua KY, Desmihardi, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (6/2), mengungkapkan dukungan penuh terhadap langkah KPK dan mengapresiasi upaya penegakan hukum dalam dugaan kasus transaksional penanganan perkara. KY sangat menyesalkan tindakan tersebut karena dianggap mencederai kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim. Desmihardi menegaskan bahwa KY dan Mahkamah Agung (MA) memiliki visi yang sama untuk mewujudkan peradilan yang bersih, di mana Ketua MA Sunarto secara tegas tidak akan menoleransi segala bentuk penyimpangan layanan, termasuk praktik transaksional. KY berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pimpinan MA dalam membersihkan lingkungan peradilan.
Lebih lanjut, Desmihardi mengingatkan bahwa praktik transaksional tidak hanya merusak integritas, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia. KY bersama MA akan menerapkan prinsip “zero tolerance”, yang berarti tidak ada ruang bagi pelanggaran atau penyimpangan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam pelayanan transaksional, dan siap menegakkan kode etik serta mengambil tindakan tegas. Desmihardi juga menyoroti ironi bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengumumkan kenaikan gaji hakim karier hingga 280 persen sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan hakim. Peningkatan kesejahteraan tersebut seharusnya diikuti dengan komitmen moral hakim untuk menjaga integritas dan kemandirian. Namun, perbuatan terduga Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan (yang disebut diamankan dalam OTT pada Kamis (5/2)), dinilai telah mengabaikan instruksi Presiden tersebut. Sebagai langkah lanjutan, KY akan segera menindaklanjuti perkara ini dengan berkoordinasi bersama KPK dan MA untuk pendalaman lebih lanjut.
Respons juga datang dari Istana Kepresidenan terkait OTT hakim ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menanggapi bahwa kenaikan gaji bagi hakim tidak secara otomatis menghilangkan praktik korupsi. Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (6/2), Prasetyo Hadi mengakui bahwa upaya peningkatan kesejahteraan bertujuan agar hakim tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ia menyatakan keprihatinannya atas kejadian ini dan mengimbau semua institusi untuk terus memperbaiki diri. Menurutnya, hal ini adalah tentang bagaimana menghentikan budaya-budaya korupsi, kongkalikong, dan sejenisnya yang masih terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia.
