Kerugian besar menghantam sektor pertanian Indonesia setelah banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat, menyebabkan kerusakan pada 107.324 hektare lahan sawah. Jumlah ini setara dengan sekitar 10% dari total lahan sawah yang tersebar di ketiga provinsi tersebut.
Menanggapi bencana ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak. Angka ini setara dengan biaya anggaran satu setengah hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah: “Kami akan perbaiki secepatnya.”
Bagi para petani di Aceh, janji kecepatan itu bukan sekadar pernyataan, melainkan pertaruhan atas kelangsungan hidup mereka. Setiap musim tanam yang terlewat akibat sawah yang belum pulih berarti mereka semakin dekat pada ancaman krisis pangan yang serius.
Hampir dua bulan pascabanjir dan longsor, Maulizar, seorang warga Gampong Beuringen, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, terus berjuang mempertahankan ritme hidup keluarganya. Lahan sawahnya kini tertutup lumpur tebal, membuatnya tidak bisa lagi bertani. Sejak hari ke-15 bencana, perempuan berusia 35 tahun ini bersama suami dan tiga anaknya terpaksa kembali menempati rumah mereka yang rusak dan setengah doyong akibat sapuan air bah. “Anak-anak minta pulang ke rumah terus,” tutur Maulizar, yang pada awal bencana sempat mengungsi ke rumah kerabat di kampung yang sama.
Kini, hampir setiap pagi, Maulizar memulai harinya di ruang tamu rumahnya, duduk bersila memipihkan emping melinjo. Ruangan itu telah berubah fungsi menjadi pusat segala aktivitas: dapur lengkap dengan kompor gas dan rak piring, tempat kerja, sekaligus ruang utama kehidupan keluarganya, dengan tumpukan barang yang berhasil diselamatkan dari banjir saling berimpitan.
Dengan pekerjaan barunya ini, Maulizar menggeprek biji melinjo menjadi emping dan memperoleh upah sekitar Rp33.000 per hari, sebuah pemasukan yang sangat berarti untuk kebutuhan harian mereka. Pekerjaan ini menjadi satu-satunya pilihan karena aktivitas bertani tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Dapur lamanya sudah doyong dan tertimbun lumpur hingga dua meter, atap bocor, lantai becek, dan dua kamar tidur sering tergenang air setiap kali hujan turun.
Sebagai ruang istirahat, keluarga Maulizar membangun pondok sementara di sebelah rumah dengan dinding triplek seadanya. “Kami menggunakan papan kasur sebagai lantai dipan atau balai kayu tempat tidur sekarang,” jelas Maulizar. Kondisi pondok Maulizar ini hanyalah sepenggal gambaran dari situasi di Gampong Beuringen, di mana banyak rumah dan jalan masih tertimbun lumpur, serta kerap digenangi air karena saluran drainase yang tersumbat.
Sawah menjelma jadi lautan lumpur
Sebelum bencana melanda, Maulizar adalah seorang petani, dan baginya, sawah bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga ruang hidup. Setiap musim tanam atau panen tiba, ia bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebagai buruh tanam, penyiang gulma, hingga pengangkut padi. Bersama tujuh perempuan lain dalam kelompoknya, ia bekerja berpindah dari satu petak sawah ke petak lain, mengikuti jadwal musim tanam dan panen. “Kami bekerja dalam kelompok. Masing-masing menerima upah sekali menanam padi, dalam satu hari, Rp130 ribu,” ujarnya.
Sebagai buruh angkut padi, ia memperoleh bagi hasil sebesar 105 kilogram padi dari panen seperempat hektare. “105 kilogram padi ini kemudian kami bagi tujuh atau delapan orang dalam kelompok kami,” katanya. Hasil kerja ini cukup untuk membiayai kebutuhan sekolah anak-anak dan menyambung hidup di sela musim paceklik. Sawah juga memberikan rasa aman, memastikan selalu ada pekerjaan saat musim tanam tiba. Namun kini, ruang hidup itu telah lenyap.
Sekitar 100 meter dari rumahnya, hamparan sawah seluas 32 hektare kini telah berubah menjadi bentangan lumpur kering. Empat are sawah miliknya ikut terkubur. Saluran irigasi tersumbat, air tak lagi mengalir, dan musim tanam pun tak kunjung dimulai. Menurut Mulyadi, petugas operasional di Daerah Irigasi Meureudu, banjir bandang pada akhir November 2025 telah merusak jaringan irigasi yang mengairi sekitar 1.700 hektare sawah di Kecamatan Meurah Dua dan Meureudu. “Sungai dasar sudah tertutup dan sudah terbuka aliran sungai yang baru. Saluran irigasi dan sawah-sawah di Gampong Seunong juga sudah berubah menjadi badan sungai,” jelasnya.
Pangan dan ketahanan keluarga
Sawah yang terkubur lumpur berarti hilangnya sumber pangan dan pendapatan utama bagi banyak perempuan yang umumnya menjadi penanggung jawab utama urusan makan keluarga. Ketika sawah hilang, beban itu kian berat. Kisah pilu juga dialami Hawiyah, 80 tahun, yang akrab disapa Nek Ju, seorang warga Kampung Delung Sekinel, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Ia kehilangan rumah, sawah, dan kebun sekaligus, padahal sejak muda hidupnya bergantung dari hasil pertanian.
Masyarakat di sini memiliki tradisi menyimpan hasil panen padi di keben—lumbung padi tradisional masyarakat Gayo. Keben bukan sekadar tempat penyimpanan, melainkan simbol ketahanan pangan keluarga dan cadangan untuk masa depan. Dari keben, kebutuhan beras sehari-hari diambil, padi digunakan membayar traktor, melunasi utang, dan bertahan saat panen gagal. “Biasanya untuk bayar utang sana sini. Traktor juga dibayar. Setengah dibayar di awal, setengah di akhir, dibayar nanti dengan padi itu,” lanjut Nek Ju. Namun kini, keben itu kosong.
“Di sawah tidak ada apa-apa lagi, sudah habis menjadi pasir,” ujarnya getir. Selama ini, anak-anaknya bergantian mengolah lahan miliknya. Namun kini, lahan sekitar satu hektar itu tak lagi ada. Ketiadaan lahan sawah yang menjadi gantungan hidup keluarganya merupakan sebuah pilu tak terungkapkan. Ia membayangkan masa depan yang tak pasti dan bayang-bayang masalah pangan. “Hajab (menderita) jika tidak ada sawah. Di sini cuma itu usaha orang, bersawah, berkebun,” katanya penuh harap akan bantuan pemerintah, “maunya ya bantu uang, kalau tidak ya kerbau.”
Kisah Maulizar dan Nek Ju hanyalah potret kecil dari ribuan warga yang terdampak, termasuk lebih dari 165.000 korban banjir di Sumatra yang masih bertahan di pengungsian dengan hunian sementara yang belum memadai. Bencana ini juga telah mengancam mata pencarian petani durian di Tapanuli Utara, mendorong mereka ke ambang kemiskinan baru, dan meninggalkan kisah pilu anak-anak yang menjadi yatim piatu, mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab negara dalam memastikan pemulihan dan perlindungan bagi mereka.
Budaya bersawah yang terancam
Di Linge, sawah bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari identitas budaya. Aktivitas bersawah diatur melalui adat istiadat, mulai dari keberadaan kejurun blang, tokoh adat yang menentukan waktu tanam, hingga praktik gotong royong saat menanam dan panen. Ada kebersamaan yang mengikat warga dari satu musim ke musim berikutnya. Namun, ketika sawah rusak parah, budaya itu pun ikut terancam. “Kejurun blang tetap sebagai kearifan lokal kita jalankan. Tetapi kalau tidak ada lahan persawahan ini, maka kejurun-kejurun belang ini sudah lumpuh juga, tidak digunakan lagi, karena sawahnya sudah musnah semua,” kata Mukim Wihni Dusun Jamat, Ilyas Pasa.
Ilyas Pasa adalah pimpinan pengelola adat di wilayah Kemukiman Wih Dusun Jamat yang membawahi lima kampung, termasuk kampung Nek Ju. Ia terlibat dalam kegiatan budaya resam berume (kebiasaan bersawah) dengan menentukan jadwal menanam padi, bersama pemuka adat di lima desa. Saat ini, kata Ilyas, sekitar 220 hektare sawah di lima kampung dalam wilayah Kemukiman Wih Dusun Jamat “lumpuh total”. Irigasi hancur, lumbung padi hanyut, dan banyak ternak mati atau hilang. Di tengah situasi ini, warga masih mengandalkan bantuan yang bersifat sementara. Namun, saat bantuan masa tanggap darurat selesai, ancaman pangan kian terbuka lebar. “Maka dengan ini kiranya mukim ini menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kiranya berdukacita dengan relatif singkat, untuk menindaklanjuti bidang pertanian di kemukiman ini, karena imbas mudaratnya lebih tinggi kalau tidak segera mungkin ditindaklanjuti,” seru Ilyas.
Ingatan eksodus dan makan ‘janin’
Situasi pelik ini membangkitkan ingatan mengerikan pada era 1980-an di wilayah Linge. Sepuh di Kecamatan Linge, Salihin Aman Sahuri, mengenang bahwa warga di wilayah ini pernah melakukan eksodus besar-besaran akibat persoalan pangan yang parah. Paceklik dan ketiadaan air bersih saat itu mengancam ratusan orang. “Kemarau panjang, ternak mati, tanaman gagal panen, taman tidak ada lagi, ternak habis, dan air bersih, air minum tidak ada,” kenang Aman Sahuri tentang situasi kala itu.
Dalam kondisi terberat, warga terpaksa mengganti nasi dengan mengonsumsi janin—sebutan untuk ubi hutan yang mengandung efek mabuk. “Bahan pokok kami janin, dicari dari hutan, mabuk, direndam, campur garam, baru kemudian tidak mabuk,” jelas Aman Sahuri. Sebagian besar warga tak tahan, dan sebanyak 90 keluarga mengungsi ke wilayah tetangga karena dijanjikan tempat tinggal oleh pemerintah. Sisanya, sebanyak enam keluarga memilih bertahan.
Enam keluarga yang bertahan ini kemudian berjuang hidup dengan menanam kacang kuning dan beternak selama lima tahun. Upaya itu berhasil, bahkan menarik sebagian keluarga yang sempat mengungsi untuk kembali. Aman Sahuri khawatir, apabila tidak segera ditangani pemerintah, cerita pahit kelaparan di masa lalu itu akan terulang lagi. “Harapan saya, dibantu oleh yang berilmu, yang berakal untuk kami. Sawah kami diperbaiki ulang, kebun kami bisa ditanam ulang lagi, karena sudah tidak ada lagi, habis hangus,” harapnya.
Apa upaya pemerintah?
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengklaim terdapat 2.765 hektare lahan pertanian warga yang terdampak banjir dan longsor. Langkah yang sudah dilakukan adalah validasi data dan pengelompokan tingkat kerusakan. “Data yang sudah masuk ini kita verifikasi lagi untuk validasi data, apakah dia rusak berat, sedang, dan ringan,” kata Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah, Nasrun Liwanza, Rabu (21/01). Selain itu, revitalisasi sawah akan dikerjakan langsung oleh petani pemilik sawah dan warga. Mereka akan diberi upah oleh pemerintah untuk bekerja secara mandiri, kata Nasrun.
Skenario ini senada dengan proposal Kementerian Pertanian yang mengeluarkan skema “padat karya”, yaitu petani memperbaiki lahannya sendiri untuk korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Sesuai juknis (petunjuk teknis) Kementan, yang (rusak) berat Rp15 juta, yang (rusak) ringan Rp5 juta,” jelas Nasrun. Terkait dengan lahan sawah yang tidak dapat digunakan petani, Kementan sudah berencana mencetak lahan dengan memulihkan Lahan Baku Sawah (LBS), yang berarti lahan yang tersedia untuk ditanami padi. “Maksudnya LBS, lahan yang selama ini tidak digunakan, akan kita cetak kembali,” tambahnya.
Sebagai penyokong utama pertanian, irigasi sebagai sarana penunjang juga akan didata dan diperbaiki. “Data sementara sudah kita sampaikan ke pusat, kemudian ke provinsi dan daerah, dan ini lagi verifikasi ke lapangan. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan perbaikan irigasinya,” ungkap Nasrun.
Pemerintahan Prabowo-Gibran mengklaim telah menyiapkan anggaran Rp1,5 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran ini dialokasikan untuk rehabilitasi lahan dan irigasi (Rp736,2 miliar), benih tanaman pangan (Rp68,6 miliar), rehabilitasi kawasan perkebunan (Rp50,5 miliar), serta alat pertanian, pupuk dan pestisida (Rp641,3 miliar). Dikutip dari akun Instagram Wakil Menteri Pertanian Sudaru Sudaryono, pemerintah menggunakan “sistem padat karya” yang berarti perbaikan sawah dan irigasi dikerjakan langsung oleh para petani pemilik lahan, “tapi tenaganya dibayar tunai oleh pemerintah.”
“Saat petani tidak bisa panen karena lahannya rusak, mereka tetap punya pemasukan harian dari upah memperbaiki sawah mereka sendiri. Ekonomi desa tetap berputar, dan mental petani bangkit karena merasa dilibatkan langsung dalam pemulihan tanah kelahirannya,” tulis Sudaru. Namun, upaya pemulihan ini tidak hanya tentang perbaikan fisik. Peristiwa ini juga kembali menyoroti pentingnya penanganan akar masalah, seperti deforestasi di lahan konsesi perusahaan yang disinyalir turut berkontribusi pada banjir dan longsor di Sumatra. Selain itu, solusi inovatif untuk krisis air bersih bagi korban banjir menjadi perhatian mendesak, mengingatkan bahwa tantangan pascabencana melampaui sekadar rehabilitasi lahan.
Kerusakan lahan sawah yang dilaporkan Kementan di tiga provinsi terdampak bencana adalah sebagai berikut:
Aceh (54.234 ha)
- Rusak ringan: 23.893 ha
- Rusak sedang: 8.760 ha
- Rusak berat: 21.581 ha
Sumatra Utara (89.984 ha)
- Rusak ringan: 30.078 ha
- Rusak sedang: 12.570 ha
- Rusak berat: 47.336 ha
Sumatra Barat (5.754 ha)
- Rusak ringan: 2.105 ha
- Rusak sedang: 822 ha
- Rusak berat: 2.827 ha
Pemulihan diprioritaskan untuk lahan sawah dengan kategori rusak ringan dan sedang, sementara untuk kerusakan berat “dikoordinasikan lintas kementerian bersama Kementerian ATR, BPN, dan Pekerjaan Umum”. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, pemulihan lahan sawah ini adalah “bentuk kepedulian bapak Presiden” di mana “pemerintah turun tangan mulai dia mengolah, memperbaiki irigasi, benih, pupuk, alat pertanian kita bantu.” Namun, pertanyaan besar masih menggantung: kapan semua janji ini akan terealisasi? Amran hanya bisa mengatakan, “Insyaallah kami akan perbaiki secepatnya,” sebuah harapan yang dipegang erat oleh ribuan petani yang menanti sawah mereka kembali pulih.
Wartawan Iwan Bahagia dan Firdaus Yusuf di Aceh berkontribusi dalam artikel ini.
