Tragedi Tambang Cirebon: 21 Tewas, Longsor Berulang, Kelalaian Terungkap

Pemerintah dinilai kurang tegas dalam menindak operasi pertambangan di Gunung Kuda, Cirebon, yang berujung pada tragedi longsor yang merenggut 21 nyawa. Warga setempat mengungkapkan bahwa area tersebut memang rawan longsor dan aktivitas pertambangan telah berlangsung lebih dari dua dekade.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, mengklaim bahwa pemerintah daerah telah menginstruksikan penghentian sementara operasi pertambangan setelah longsor terjadi pada Februari 2025. “Namun, instruksi penghentian tersebut tidak diindahkan,” ungkap Bambang.

Siti Hannah, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Barat, menyayangkan pernyataan pemerintah tersebut. Ia menekankan bahwa kawasan Gunung Kuda, yang merupakan wilayah perbukitan pasir dan batu, memang merupakan zona rawan longsor, bahkan tanpa adanya aktivitas pertambangan. “Ini termasuk kelalaian laten,” tegas Hannah.

Longsor maut di lokasi pertambangan galian C Gunung Kuda terjadi pada 30 Mei lalu. Akibat kejadian ini, dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu penanggung jawab operasi dan kepala teknik tambang. Pemerintah juga telah mencabut izin PT Aka Azhariyah Group serta tiga perusahaan lain yang beroperasi di Gunung Kuda.

Menurut Suhendar, warga Desa Cikalahang yang tinggal di sekitar Gunung Kuda, aktivitas penambangan batu alam di wilayah tersebut sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. “Usia saya saja sudah 40-an tahun, jadi memang sudah sangat lama tambang ini beroperasi,” kata Suhendar, Selasa (02/06). Suhendar, yang juga bekerja sebagai sopir truk tambang di lahan PT Aka Azhariyah, menuturkan bahwa longsor yang terjadi pada akhir Mei bukanlah kejadian pertama. “Longsor sudah sering terjadi. Bulan Februari sebelumnya juga pernah longsor, tapi tidak ada korban,” jelasnya.

Tragedi longsor di Gunung Kuda ini menyoroti pentingnya keselamatan dalam aktivitas pertambangan, sama halnya dengan isu keselamatan yang dihadapi para pendulang emas di tengah konflik bersenjata di Papua. Belum lagi, kasus korupsi timah yang menjerat Harvey Moeis dan menyeret banyak pihak semakin menambah daftar panjang permasalahan di sektor pertambangan.

Selain masalah longsor, warga sekitar Gunung Kuda juga mengeluhkan debu yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan. Meskipun demikian, Suhendar mengklaim bahwa belum ada penolakan besar-besaran dari warga sekitar. “Yang penting, ketika mobil truk keluar dari tambang, mereka berusaha meminimalisir debu dan ada petugas pembersihan,” ujarnya.

Taryana, seorang pengemudi truk yang selamat dari longsor, menggambarkan pengalaman mengerikannya. Warga Saur Legok, Indramayu, ini mengaku sempat melihat tanda-tanda longsor. “Waktu itu saya lihat dari bawah ada batu berjatuhan, dan saya langsung masuk ke dalam mobil. Tidak lama kemudian, longsor menimpa mobil saya dan saya terjepit,” kata Taryana kepada BBC News Indonesia.

Selama 30 menit, Taryana terkubur hidup-hidup di dalam mobilnya yang remuk. Dalam kondisi gelap dan sempit, ia panik dan berteriak minta tolong, namun tak ada yang mendengar. Dengan sisa tenaga, ia menghubungi rekannya melalui ponsel. “Alhamdulillah, HP saya masih bisa dipakai. Saya langsung telepon teman, minta tolong. Saya bilang saya masih hidup, tolong bantu saya, saya kejepit,” kenangnya.

Beruntung, teman Taryana segera datang dan berhasil mengeluarkan Taryana dari dalam mobil truk. “Pas setirnya dibengkokkan, baru saya bisa keluar. Alhamdulillah, saya selamat. Enggak ada luka serius, hanya tangan sedikit nyeri,” ungkapnya dengan mata berkaca-kaca. Taryana bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Saat kejadian, ia memperkirakan ada lebih dari 20 orang di sekitar lokasi tambang. Ia berharap mobilnya yang tertimbun segera ditemukan.

Seperti yang telah disampaikan Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, pemerintah daerah sebenarnya sudah sempat memerintahkan penghentian sementara aktivitas pertambangan pada Maret 2025. Menurut Bambang, instruksi ini merupakan bagian dari tahapan peringatan karena aktivitas pertambangan dianggap “sangat membahayakan”. “Karena metode penambangannya sangat membahayakan dan struktur batunya juga lepas-lepas. Sehingga, dengan metode penambangan yang salah ini, berpotensi ada risiko insiden,” jelasnya. Namun, instruksi tersebut tidak diindahkan.

Pasca-kejadian longsor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi untuk PT Aka Azhariyah Group dan tiga izin perusahaan lain yang beroperasi di Gunung Kuda. Bambang menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan memang sudah berjalan sejak lama, meskipun ia tidak bisa menyebutkan waktu pastinya. Perizinan pertama kali diketahui terbit pada 2015 untuk perusahaan milik Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah. Menanggapi klaim warga bahwa kegiatan pertambangan sudah berlangsung lebih lama dari 2015, Bambang menjawab, “Itu mungkin masih ilegal.”

Persoalan aktivitas pertambangan ilegal ini juga menjadi perhatian khusus, sama halnya dengan nasib masyarakat adat O’Hongana Manyawa di sekitar rantai pasok Tesla di Halmahera yang seringkali terabaikan. Belum lagi, kontroversi seputar RUU Minerba dan polemik konsesi tambang untuk kampus menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan di sektor ini. Isu-isu seperti minimnya wewenang pemerintah daerah dalam mengawasi investasi di daerah seperti Morowali juga perlu menjadi perhatian.

Siti Hannah dari Walhi Jawa Barat menyayangkan pernyataan pemerintah yang menyebut sudah memperingatkan, namun tidak mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan tambang yang terus beroperasi di wilayah rawan longsor. “Yang kami soroti adalah bukan soal memperingatkan,” kata Hannah. “Mereka punya political will enggak untuk mendesak kalau ternyata ini mengancam daerah, mengancam ekologi di kawasan, atau menimbulkan kerusakan yang berdampak lebih luas selain ke masyarakat?” tanyanya.

Hannah juga menyoroti keengganan pemerintah daerah untuk bertindak tegas terhadap usaha yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti pertambangan. Menurutnya, pemerintah daerah seringkali beralasan kehilangan kewenangan ketika izin sepenuhnya diberikan ke pusat. Padahal, prinsip pengawasan dan evaluasi seharusnya tetap ada di daerah. Hannah juga menjelaskan bahwa keengganan pemerintah untuk bertindak tegas juga disebabkan karena daerah menggantungkan pemasukan dari sektor pertambangan.

Walhi Jabar mencatat bahwa longsor di kawasan tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon sudah terjadi beberapa kali. “Di April 2015 itu pernah kejadian juga longsor, walaupun tidak ada korban jiwa,” kata Hannah. Berdasarkan kajian risiko bencana, kawasan Gunung Kuda memang merupakan wilayah rentan longsor, bahkan tanpa adanya aktivitas pertambangan. “Ini memang sudah termasuk kawasan longsor, jadi ini termasuk kelalaian laten,” tegas Hannah.

Penelusuran Walhi Jabar juga menemukan ketidaklengkapan dokumen operasi perusahaan. Hannah menyebutkan bahwa perusahaan lalai melengkapi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), yang merupakan dasar legal operasi sebuah pertambangan. RKAB memuat berbagai aspek, termasuk aspek lingkungan hidup dan keselamatan pertambangan. “Sejak tahun 2024, tambang ini enggak punya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya,” kata Hannah.

Badan Geologi menyatakan bahwa lokasi tambang tersebut berada di zona kerentanan gerakan tanah yang tinggi. Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid, menjelaskan bahwa pergerakan tanah biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi atau gempa bumi. Selain itu, kemiringan lereng dan material timbunan seperti di tambang batu alam Gunung Kuda juga ikut memengaruhi pergerakan tanah.