Ratusan warga Kota Yogyakarta memadati Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkot Yogyakarta selama beberapa hari terakhir. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, melainkan untuk mengaktifkan kembali atau mereaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang secara mendadak dinonaktifkan oleh pemerintah sejak 1 Februari. Penonaktifan ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data, sebuah langkah yang menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat rentan.
Sebagai informasi, BPJS PBI merupakan layanan jaminan kesehatan gratis yang sangat vital bagi warga kurang mampu, di mana iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Penonaktifan massal ini otomatis memutus akses mereka terhadap layanan kesehatan krusial.
Pantauan kumparan pada Selasa (10/2) menunjukkan suasana MPP Pemkot Yogyakarta yang begitu ramai. Terlihat banyak di antara para pengunjung adalah lansia, dengan raut wajah yang memancarkan harapan besar. Mereka rela mengantre sejak pagi buta demi mendapatkan kembali hak jaminan kesehatan mereka.
“Saya dapat nomor antrean 65. Saya dari rumah jam 07.00 WIB. Sebelum dimulai (dibuka), saya sudah ambil antrean dulu,” tutur Sumiyati (60 tahun) dari Kemantren Ngampilan. Ia menambahkan bahwa banyak warga lain juga berdatangan sebelum kantor MPP buka, semua dengan tujuan yang sama: agar cepat mendapatkan nomor antrean.
Dua Hari Mengurus Reaktivasi BPJS PBI
Sumiyati sendiri telah menjalani perjuangan selama dua hari untuk mengurus reaktivasi BPJS-nya. Pada hari sebelumnya, ia belum berhasil karena adanya kesalahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang harus diperbaiki terlebih dahulu. “Saya riwa-riwi sana-sini kalau belum aktif buang waktu. Dua hari saya karena ada kesalahan di KK saya. Diperbarui dulu. Ini saya yang kedua kali ke sini,” keluhnya, menggambarkan betapa melelahkannya proses birokrasi ini.
Dampak penutupan warung kecil, yang merupakan sumber penghidupan Sumiyati sehari-hari, menjadi konsekuensi tak terelakkan akibat harus mengurus persyaratan BPJS subsidi pemerintah ini. Ia mengetahui BPJS-nya tidak aktif pada hari Minggu, setelah anaknya membuka ponsel dan mendengar kabar penonaktifan BPJS massal. Setelah diperiksa, ternyata satu keluarga Sumiyati yang berjumlah tiga orang, termasuk dirinya, mengalami penonaktifan. Tanpa buang waktu, ia segera memutuskan untuk mengurusnya.
Manfaat BPJS PBI tak ternilai bagi Sumiyati dan keluarganya. Sumiyati, yang menderita darah tinggi, wajib kontrol rutin ke puskesmas setiap bulan. Suaminya, seorang tukang becak, juga sangat bergantung pada akses kesehatan yang diberikan BPJS untuk penyakit darah tinggi yang dideritanya. “Suami saya juga darah tinggi, ya kontrol terus,” jelas Sumiyati.
Harapan Sumiyati kini tertumpu pada reaktivasi BPJS-nya agar segera aktif kembali. Pasalnya, pada 24 Februari mendatang, ia sudah dijadwalkan untuk kontrol di rumah sakit. “Kalau dicabut (BPJS-nya), saya bingung. Sama dokter disuruh cek, besok harus rontgen,” ujarnya cemas.
Senada dengan Sumiyati, Sri Suminah (71 tahun) mendapatkan nomor antrean 139, padahal ia sudah tiba di Pemkot Yogyakarta sejak pagi. “Masih menunggu. Tadi ke sini jam delapan,” katanya, menunjukkan betapa panjangnya antrean. Sri Suminah selalu memanfaatkan BPJS setiap kali kesehatannya terganggu, mengakui pentingnya jaminan tersebut. Sembari menunggu, ia membawa bekal roti untuk mengganjal perut, “Ya, ini bekal ringan,” tuturnya.
Mengganjal Perut dengan Gorengan
Kisah serupa dialami Mujiyati (65 tahun) dari Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Ia juga datang ke MPP Pemkot Yogyakarta sejak pagi demi mengaktifkan kembali BPJS PBI-nya. Saking buru-burunya, ia tak sempat sarapan. Untuk mengatasi rasa lapar, Mujiyati terpaksa membeli tiga butir tahu goreng. “Tadi ke sini jam delapan. Dapat antrean nomor 70,” katanya. “Cuma ini tadi beli gorengan, langsung beli tiga. Sama bekal ini air mineral,” tambahnya.
Ayah Sakit Jantung Bergantung pada BPJS
Tidak hanya lansia yang berjuang sendiri, Nindia (35 tahun) turut hadir mengantar orang tuanya untuk mereaktivasi BPJS PBI. Baginya, hal ini sangat penting mengingat ayahnya memiliki riwayat penyakit jantung dan rutin berobat, yang selama ini seluruh biayanya ditanggung oleh BPJS. “Soalnya bapak ada riwayat jantung. Setiap bulan kontrol,” jelas Nindia.
Ayahnya terakhir kontrol pada Januari lalu, saat BPJS-nya masih aktif. Namun, setelah ramai berita penonaktifan, Nindia mengecek kembali dan mendapati BPJS ayahnya sudah tidak aktif. Ia sangat berharap BPJS ini bisa segera aktif kembali agar ayahnya tetap bisa leluasa kontrol ke rumah sakit tanpa terbebani biaya. “(Kalau tidak dikover BPJS) ya pasti lumayan (biayanya). Kemarin juga masuk IGD. Kurang tahu biayanya (kalau bayar mandiri),” ungkapnya, menyiratkan besarnya beban finansial jika harus menanggung sendiri.
Mengetahui BPJS Tidak Aktif Saat Berobat
Bagi Suryati (64 tahun) dari Kemantren Gondomanan, kabar penonaktifan BPJS-nya justru ia ketahui saat berobat ke puskesmas dua minggu yang lalu. “(Saya tahu) waktu saya ke puskesmas dua minggu yang lalu,” kenangnya. Selama ini, ia selalu berobat gratis. Namun, pada kunjungan terakhir, petugas memintanya membayar mandiri karena status BPJS PBI-nya sudah tidak aktif. “Di puskesmas kemarin Rp 25 ribu untuk obat. Baru pertama kali (bayar),” katanya.
Suryati juga memiliki jadwal kontrol rutin sebulan sekali di RS Bethesda Lempuyangan untuk spesialis penyakit dalam karena ia menderita asma, dengan jadwal kontrol berikutnya pada 3 Maret. Ia sangat berharap BPJS-nya bisa segera aktif, terutama mengingat jadwal kontrol ke rumah sakit yang sudah semakin dekat.
Tanggapan dari Pemkot Yogyakarta
Menanggapi situasi ini, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Waryono, memastikan bahwa proses reaktivasi BPJS PBI yang dibiayai APBD telah dimulai sejak Senin (2/2) lalu. Hingga Senin (9/2), tercatat sudah ada 2.666 orang yang berhasil mereaktivasi kepesertaan mereka. Selain melalui MPP, reaktivasi juga dapat dilakukan melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dan aplikasi WhatsApp, menunjukkan upaya pemerintah untuk mempermudah akses. “Tetap kita terima semua,” tegas Waryono.
Waryono menambahkan bahwa proses reaktivasi ini relatif cepat, hanya membutuhkan waktu satu jam saja, asalkan persyaratan yang dibawa sudah lengkap. “Jadi, enggak perlu lagi 14 hari (aktivasi), enggak perlu,” imbuhnya, memberikan angin segar bagi para peserta yang terdampak.
21 Ribu Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menerima informasi bahwa per 1 Februari, sebanyak 21 ribu peserta BPJS PBI JKN di Kota Yogyakarta dinonaktifkan. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri telah berupaya keras untuk mengaktifkan kembali kepesertaan tersebut melalui skema PBI yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu menjelaskan bagaimana peserta mengetahui penonaktifan ini. “Peserta tahunya saat datang ke rumah sakit untuk menggunakan layanan, ternyata statusnya tidak aktif. Setelah itu mereka menanyakan ke layanan Jamkesda,” terang Emma, menegaskan bahwa banyak warga baru menyadari masalah ini ketika mereka membutuhkan layanan medis. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan pendataan yang akurat agar masyarakat kurang mampu tidak kehilangan akses vital terhadap jaminan kesehatan.
