JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak agar dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) segera dialokasikan untuk membantu petani sawit rakyat yang kini tengah menghadapi dampak parah banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini muncul mengingat skala bencana yang terjadi telah menyebabkan kerugian besar bagi jutaan keluarga petani.
Menurut Ketua Umum SPKS, Sabarudin, dampak bencana ini sungguh luar biasa, dengan estimasi setidaknya satu juta petani sawit rakyat kehilangan akses menuju kebun mereka dan mengalami gangguan serius terhadap pendapatan. “Ketika satu juta petani terdampak, ini bukan sekadar bencana biasa. Ini adalah situasi yang membutuhkan respons cepat, terarah, dan berpihak kepada petani,” tegas Sabarudin saat dihubungi di Jakarta, pada 12 Desember 2025.
Sabarudin menekankan bahwa dana sawit yang dikelola BPDP bersumber dari pungutan ekspor, yang notabene dihimpun dari kontribusi para petani dan pelaku industri di dalam negeri. Dengan nilai sekitar Rp30–50 triliun per tahun, sudah sewajarnya dana tersebut digunakan untuk meringankan beban petani di kala mereka berada dalam kesulitan. “Ini menyangkut keberlangsungan hidup jutaan keluarga petani sawit,” tambahnya, menegaskan urgensi alokasi dana tersebut.
Banjir besar yang melanda tiga provinsi tersebut telah memutus akses jalan vital, merusak kebun, serta menghambat perputaran ekonomi di tingkat petani secara signifikan. Oleh karena itu, dukungan dana sawit diharapkan menjadi wujud kehadiran negara dalam upaya pemulihan sektor pertanian. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan roda perekonomian mikro di wilayah terdampak dapat kembali berputar.
Sabarudin juga menyoroti fakta bahwa selama ini lebih dari 90 persen dana sawit dimanfaatkan untuk mendukung program biodiesel yang sebagian besar menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Dalam kondisi bencana seperti sekarang, sudah sepatutnya dana sawit dialokasikan secara lebih luas untuk kepentingan mendesak para petani. “Petani jangan dibiarkan menanggung beban ini sendirian,” ujarnya, menyerukan keadilan dalam distribusi dana.
Sebagai penutup, ia meminta agar proses penyaluran dana dilakukan dengan cepat, transparan, dan melibatkan organisasi petani. Keterlibatan ini penting demi memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan uluran tangan di tengah krisis yang mereka alami.
