Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menargetkan penyelesaian pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Papua pada bulan ini. Harapan besar menyertai proyek ini, yaitu agar kesejahteraan nelayan meningkat berlipat ganda, serupa dengan pencapaian di Biak, Papua. Peningkatan pendapatan ini diharapkan secara langsung akan mendongkrak nilai tukar nelayan, demikian disampaikan Sakti dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 2 Januari 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Sakti saat melakukan peninjauan langsung pembangunan kampung nelayan di Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari serangkaian inspeksi pembangunan kampung nelayan di beberapa titik di Pulau Jawa, di mana rata-rata perkembangannya telah melampaui 90 persen.
Untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan produktivitas nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan berbagai fasilitas di Kampung Nelayan Poncosari. Fasilitas ini mencakup infrastruktur bangunan, sarana dan prasarana rantai dingin, serta sarana penangkapan ikan modern.
Secara spesifik, infrastruktur bangunan yang disediakan terdiri dari gedung pengelola, kios perbekalan nelayan, gudang beku, pabrik es, shelter coolbox, bengkel, balai nelayan, sentra kuliner, hingga fasilitas perbaikan jaring. Sementara itu, untuk mendukung rantai dingin, tersedia mesin gudang beku portabel, pabrik es portabel, mobil berpendingin, serta puluhan unit coolbox.
Tak hanya itu, peningkatan kapasitas penangkapan ikan juga menjadi fokus utama, dengan penyediaan 10 unit kapal berkapasitas di atas 5 GT, 100 unit mesin kapal, dan ratusan alat tangkap ikan yang dirancang agar ramah lingkungan.
Dalam laporan terpisah, Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Trian Yunanda, mengungkapkan bahwa pembangunan tahap pertama pada tahun 2025 telah rampung di sejumlah lokasi dari total 65 titik yang direncanakan. Salah satu contoh suksesnya adalah Kabupaten Toli-Toli di Sulawesi Selatan.
Mayoritas proyek pembangunan lainnya akan diselesaikan secara bertahap, dengan target akhir hingga Januari 2026. Prioritas juga diberikan kepada lokasi-lokasi yang sempat terdampak bencana.
Khusus untuk daerah yang terkena dampak banjir dan longsor, penyelesaian pembangunan ditargetkan paling lambat pada Februari 2026. Beberapa daerah yang mendapatkan perpanjangan masa pembangunan termasuk Langsa, Bireun, Aceh Utara, dan Padang Pariaman. Meski demikian, Trian optimis bahwa dengan komunikasi yang intensif bersama kontraktor dan pemerintah daerah setempat, proyek-proyek ini diharapkan dapat selesai lebih awal, bahkan di bulan Januari.
Untuk merealisasikan pembangunan 65 kampung nelayan di berbagai penjuru Indonesia ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit, mencapai Rp1,34 triliun. Upaya besar ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengembangkan sektor perikanan. Keberlanjutan program ini, khususnya di lokasi yang sempat terdampak bencana, juga menggarisbawahi relevansi isu-isu terkait dukungan finansial, seperti dampak pelonggaran kredit bagi korban bencana bagi sektor perbankan dan masyarakat.
