Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat merespons bencana banjir dan longsor yang melanda Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mereka mendirikan posko nasional di wilayah terdampak guna mempercepat penanganan bencana.
“Malam ini kami siapkan posko nasional di Tapanuli Utara. Kami rencanakan posko ini menjadi pusat logistik udara,” ujar Direktur Jenderal Bina Adwil Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam, 27 November 2025.
Koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat berjalan efektif. Tim Kemendagri telah berada di Tapanuli Utara dan berkoordinasi langsung dengan Bupati Tapanuli Utara beserta jajaran keamanan setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan dan penanganan dapat menjangkau seluruh wilayah yang terdampak bencana.
Tim lapangan telah bergerak menuju lokasi longsor pertama sejak Rabu malam. Sementara itu, tim BNPB pada Kamis pagi menerbangkan pesawat caravan untuk meninjau dan mengirimkan bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Upaya ini merupakan langkah antisipatif untuk memastikan dukungan logistik yang memadai bagi seluruh daerah terdampak.
Sayangnya, helikopter logistik baru dapat mendarat pada Kamis sekitar pukul 16.00 WIB, sehingga pengangkutan logistik melalui udara baru dapat dilakukan pada Jumat. Meski demikian, tim gabungan terus berupaya membuka akses jalan darat yang terputus akibat longsor.
“Tim PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terus berupaya membuka jalan. Namun longsor susulan terus terjadi karena hujan,” jelas Safrizal.
Bencana alam banjir dan longsor yang terjadi pada Senin lalu telah menyebabkan delapan warga meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Upaya evakuasi telah dilakukan oleh berbagai pihak sejak Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP juga telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak untuk membantu proses evakuasi dan penyaluran bantuan.
Sebelumnya, sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ pada 18 November 2025. Menindaklanjuti SE tersebut, Kemendagri bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan di seluruh daerah. Konsolidasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana di daerah.
Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang berlangsung secara virtual pada Jumat (21/11/2025). Forum ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia. Rapat ini bertujuan untuk menyatukan langkah dan strategi dalam menghadapi potensi bencana, sehingga respons yang diberikan dapat lebih cepat dan terkoordinasi.
Mengapa nilai tes matematika siswa SMA jeblok? Hal ini menjadi perhatian penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Gonjang-ganjing internal PBNU, Gus Yahya ingin islah. Upaya rekonsiliasi ini diharapkan dapat membawa stabilitas dan persatuan di dalam organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Ringkasan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama BNPB mendirikan posko nasional di Tapanuli Utara sebagai respons terhadap bencana banjir dan longsor. Posko ini direncanakan menjadi pusat logistik udara untuk mempercepat penanganan bencana. Tim Kemendagri telah berkoordinasi dengan Bupati Tapanuli Utara dan jajaran keamanan untuk memastikan bantuan menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Upaya pembukaan akses jalan darat terus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD, meskipun terkendala longsor susulan akibat hujan. Bencana tersebut menyebabkan delapan warga meninggal dunia dan kerusakan puluhan rumah. Sebelumnya, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran terkait kesiapsiagaan bencana, yang ditindaklanjuti dengan konsolidasi BPBD, Satpol PP, dan Damkar di seluruh daerah.
