Aceh Tamiang, Aceh – Di tengah puing-puing pascabanjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang, ribuan pengungsi menghadapi krisis kemanusiaan yang mendalam: kelangkaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang sangat minim. Kondisi ini, yang telah berlangsung berminggu-minggu, memaksa warga untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak layak, mengancam kesehatan dan martabat mereka.
Sudah memasuki pekan keempat pascabencana, cerita pilu terungkap dari para penyintas. Mereka harus menggali tanah untuk buang air besar dan menggunakan genangan air sisa hujan serta banjir untuk kebutuhan Mandi Cuci Kakus (MCK). Akibatnya, penyakit kulit seperti jamur dan gatal-gatal merebak di antara pengungsi.
Pemerintah pusat melalui konferensi pers di Jakarta mengakui bahwa distribusi air bersih ke berbagai wilayah terdampak di Aceh terkendala parahnya kerusakan sistem perpipaan dan kontaminasi sumber air. Janji pun dilontarkan untuk membangun 209 sumur bor di Kabupaten Aceh Tamiang, meskipun tanpa penjelasan konkret mengenai jadwal penyelesaian proyek tersebut.
Kisah Pilu dari Pengungsian: Bertahan Tanpa Air Bersih dan Sanitasi Layak
“Sengsara sekali hidup di pengungsian ini,” keluh Suwarno, 56 tahun, dengan raut muka berkerut saat menceritakan pengalaman pahitnya. Sejak banjir bandang menyapu Desa Sukajadi pada 26 November lalu, merenggut rumah dan seluruh harta bendanya, ia bersama keluarga mendirikan tenda seadanya dari terpal bekas. Mereka mengungsi di atas jembatan kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, menunggu bantuan yang tak kunjung memadai. Banjir setinggi hampir dua meter itu telah melenyapkan segalanya.
Sependek ingatannya, tenda darurat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru berdatangan persis sehari sebelum Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tamiang, Jumat (12/12). Sementara itu, tiga minggu pascabencana, kondisi di tenda pengungsian Suwarno masih sangat memprihatinkan. Tidak ada akses air bersih, apalagi fasilitas toilet atau sanitasi yang layak. Kebutuhan dasar seperti buang air besar (BAB) harus dipenuhi dengan menggali lubang di tanah.
“Saya bikin lubang untuk buang air besar, karena anak-anak saya perempuan ada tiga orang dan untuk istri,” ujarnya, menggambarkan betapa jauhnya lokasi yang harus ditempuh, melewati jalanan berlumpur tebal dan sampah. Tanpa sekat privasi selain seng usang yang hanyut terbawa air bah, mereka terpaksa membersihkan diri dengan air genangan karena air sungai jauh lebih keruh.
Barulah di minggu keempat, otoritas setempat mendirikan toilet darurat, namun ironisnya, fasilitas tersebut hingga saat ini belum juga bisa digunakan. Situasi ini bukan hanya menguji kesabaran, tetapi juga kesehatan para pengungsi. Suara batuk dan muntah bersahutan di antara tenda-tenda yang berselimut debu. Banyak orang dewasa mengalami sesak napas, sementara anak-anak tak luput dari diare.
Penderitaan serupa dialami Fauzan, balita lima tahun yang terkulai lemas di tenda tak jauh dari Suwarno. Ibu Fauzan, Juli Kartika (38), bercerita bahwa anaknya sudah tiga hari muntah-muntah dan diare, akibat asupan makanan yang tidak menentu pascabanjir, seringkali hanya mi instan dan jajanan dari relawan. Kondisi ini mencerminkan kerentanan anak-anak terhadap penyakit di tengah bencana, sebuah ancaman yang diperparah oleh rendahnya cakupan imunisasi dasar di wilayah terdampak Sumatra. Berbagai laporan sebelumnya juga menyoroti bagaimana balita dan anak-anak di Aceh Tamiang terpaksa mengonsumsi mi instan selama belasan hari, menimbulkan kekhawatiran besar akan dampak jangka panjang pada kesehatan mereka.
Zulkifli, warga dari Kecamatan Karang Baru, juga mengeluhkan distribusi air bersih yang tidak merata, hanya menjangkau warga di tepi jalan raya dengan jadwal yang tak menentu. Akibatnya, ia menderita penyakit jamur dan gatal-gatal di sela-sela jari. Banyak warga terpaksa mencuci di parit, meningkatkan risiko penularan penyakit menular pascabanjir dan longsor di Sumatra.
Dokter relawan Ilham Mufid dari Posko Kesehatan Pegadaian mengonfirmasi temuan ini. Dari 1.315 pengungsi yang diperiksa, mayoritas menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), diare, dan infeksi kulit, terutama jamur pada kaki akibat sering terendam air. “Yang paling banyak kami hadapi itu ISPA, termasuk batuk-batuk. Setelah itu jamur, karena korban bencana banyak yang terendam air kakinya,” ujar Ilham. Gelombang penyakit ini semakin mengancam anak-anak korban banjir di Sumatra.
Tanggapan Pemerintah: Janji Pembangunan dan Kritik Terhadap Penanganan Bencana
Dalam konferensi persnya pada Jumat (19/12) di Jakarta, Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengakui bahwa kendala pemenuhan air bersih di Provinsi Aceh disebabkan oleh kerusakan sistem perpipaan dan kontaminasi sumber air. Berbeda dengan Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang diklaim sudah lancar, Aceh masih sangat bergantung pada distribusi air tangki, hidran umum, dan fasilitas darurat.
Menanggapi instruksi Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit ditugaskan untuk mengatasi persoalan air bersih. Ia menyatakan pihaknya merencanakan pembangunan 209 sumur bor di Kabupaten Aceh Tamiang, yang masih dalam tahap penelitian untuk menentukan lokasi paling membutuhkan. Listyo Sigit menekankan pentingnya air bersih sebagai kebutuhan mendasar untuk minum dan mencegah penyakit. Saat ini, 16 titik sumur telah aktif, ditambah 4 unit fasilitas MCK di wilayah Sumatra dan 15 unit MCK di Aceh Tamiang.
Selain air bersih, pemerintah juga menyinggung pembangunan hunian sementara bagi para pengungsi sampai hunian tetap selesai dibangun. Pratikno menjelaskan bahwa proses pendataan penerima manfaat dan penyiapan lahan telah dimulai, dengan kolaborasi berbagai kementerian, TNI, dan Polri. Untuk Lhokseumawe, skema hunian tetap langsung ditetapkan, sementara Kabupaten Pidie sedang membangun beberapa unit hunian sementara dengan target penyelesaian secepatnya. Pemerintah menjamin seluruh dana pembangunan hunian tetap akan ditanggung. Dalam masa tanggap darurat, pemerintah berupaya membangun hunian tetap, namun jika tidak memungkinkan, hunian sementara menjadi opsi.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menambahkan bahwa tantangan utama pembangunan hunian sementara adalah pembebasan lahan (land clearing). Setiap unit hunian sementara ditargetkan rampung dalam tiga hari. Data dari Provinsi Aceh menunjukkan usulan 28.000 unit hunian sementara dan lebih dari 9.000 keluarga akan menerima dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per bulan hingga hunian sementara selesai.
Namun, penanganan bencana di Sumatra, termasuk Aceh, memicu beragam perdebatan. Ulama Aceh dan Dewan Profesor USK menuntut status ‘bencana nasional’ dan ‘bantuan asing’, sebuah permintaan yang ditolak Presiden Prabowo. Penolakan bantuan asing ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemulihan wilayah terdampak banjir-longsor di Sumatra diprediksi membutuhkan waktu hingga 30 tahun. Kondisi yang digambarkan sebagai ‘begitu buruk’ ini juga menyoroti kerentanan pangan dan kemungkinan isolasi yang panjang, sebagaimana dialami warga Bener Meriah yang terancam kelaparan panjang setelah dua pekan terisolasi. Seluruh situasi ini menciptakan keprihatinan mendalam mengenai bagaimana banjir dan longsor akan mengubah perayaan Natal sebuah kampung kecil di Sumatra, serta aspek kehidupan lainnya.
Alternatif Hunian dan Dampak Jangka Panjang
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, mengkritik pendekatan pemerintah yang cenderung seragam dalam menawarkan hunian sementara sebagai satu-satunya pilihan, tanpa mempertimbangkan konteks, karakteristik, dan kebutuhan beragam pengungsi. Ia mengemukakan berbagai opsi lain yang lebih adaptif, seperti pemberian dana tunggu hunian untuk membantu warga menyewa atau mengontrak rumah sembari menunggu hunian tetap dibangun, pembangunan hunian sementara individual di lokasi asal atau di sekitar lokasi asal, bantuan pindah bagi warga pendatang yang terdampak, atau perbaikan rumah rusak ringan dan sedang di wilayah yang tidak berisiko tinggi.
Avianto menyoroti fakta bahwa hunian sementara seringkali dihuni pengungsi selama dua hingga tiga tahun, bahkan lebih lama, padahal desainnya tidak ditujukan untuk jangka panjang. Ini mengakibatkan beban pemulihan yang membengkak dan memicu berbagai masalah kesehatan, ketegangan sosial, serta tekanan psikologis akibat kondisi hunian yang padat, minim ventilasi, dan sanitasi buruk, serta tidak ramah kelompok rentan.
Pengalaman gempa bumi Sulawesi Tengah tahun 2018 menjadi pelajaran pahit, di mana hunian komunal terbukti meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Warga yang tinggal berdesakan dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun mengalami stres kronis, kecemasan, depresi. Perempuan kehilangan privasi dan rasa aman,” kata Avianto. Persoalan serupa juga terjadi pada pembangunan hunian tetap, di mana pilihan yang disediakan pemerintah cenderung seragam, padahal kenyataannya pengungsi sangat heterogen.
Mengingat kompleksitas dan heterogenitas kebutuhan pengungsi, Avianto Amri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, dan organisasi keagamaan. Kelompok-kelompok ini, yang memiliki kedekatan dengan komunitas, dapat berperan sebagai jembatan komunikasi yang efektif untuk menyalurkan aspirasi warga dalam setiap pengambilan keputusan terkait pemulihan pascabencana.
Laporan ini turut dikontribusikan oleh Wartawan Nanda Batubara.
