Tiga topik krusial yang mendominasi kanal Politik Tempo berhasil menarik perhatian tinggi pembaca pada Sabtu, 28 September 2025. Di antara sorotan utama adalah pengakuan mengejutkan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengenai adanya upaya lobi politikus untuk menguasai pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, klarifikasi dari Indikator Politik Indonesia terkait hasil survei yang mengklaim anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto juga menjadi perbincangan hangat, bersama dengan dinamika Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Berikut rangkuman lebih mendalam dari ketiga berita terpopuler tersebut:
Lobi Politik dalam Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, tidak dapat menyembunyikan kekesalannya setelah menerima pesan WhatsApp dari seorang politikus. Pesan tersebut secara terang-terangan meminta jatah pengelolaan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif krusial yang menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak bangsa. Nanik menegaskan pendiriannya yang tak tergoyahkan: tidak ada ruang bagi kepentingan politik dalam program kemanusiaan ini.
“Serius, nih, kemarin ada politikus kirim pesan WA ke saya. ‘Mbak, nananana…,’ lalu saya jawab, ‘Kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur.’ Langsung saya block, block, block,” ujar Nanik dengan nada geram dalam sebuah konferensi pers, sebagaimana dikutip dari saluran Youtube BGN pada Sabtu, 27 September 2025. Peristiwa ini mencuat di tengah isu sensitif mengenai keracunan massal yang sempat menyertai program serupa, menjadi pangkal soal yang mendalam tentang integritas program. Nanik dengan tegas menolak mencampuradukkan urusan pangan anak dengan ambisi politik.
Meskipun Nanik memilih untuk tidak menyebutkan identitas politikus tersebut, pesannya sangat jelas: ia tidak akan membiarkan program yang bertujuan mulia ini tercemari oleh motif-motif lain. “Enak aja lu malah ngurusin dapur. Iyalah, saya enggak mau begitu,” tambahnya, menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas program demi kesejahteraan anak-anak.
Indikator Politik Indonesia Bantah Hasil Survei Anjloknya Kepuasan Presiden
Di tengah peredaran informasi yang meresahkan, Indikator Politik Indonesia mengambil langkah cepat untuk mengklarifikasi. Lembaga survei terkemuka ini dengan tegas membantah telah merilis hasil survei nasional pada September 2025 yang menunjukkan penurunan drastis tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Direktur Indikator Politik Indonesia, Fauny Hidayat, menjelaskan bahwa rilis survei terakhir lembaganya adalah “Laporan Exit Poll Pemungutan Suara Ulang (PSU) Provinsi Papua” dan “Laporan Quick Count PSU Provinsi Papua” yang dipublikasikan pada Agustus 2025.
Menyikapi informasi yang beredar, Fauny menyatakan bahwa Indikator Politik Indonesia tidak bertanggung jawab atas data atau klaim yang berkaitan dengan hasil survei nasional pada September 2025. Klarifikasi ini disampaikan melalui pernyataan tertulis di situs resmi Indikator Politik pada Jumat, 26 September 2025, guna meluruskan kekeliruan di mata publik. Sebelumnya, salinan hasil survei yang mengklaim berasal dari Indikator Politik Indonesia memang telah beredar, bahkan diterima oleh Tempo, menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto anjlok dari 79,3 persen pada Januari 2025 menjadi 58,9 persen.
Dinamika Muktamar PPP: Permintaan Maaf dan Kericuhan Internal
Suasana Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dihelat di Jakarta pada Sabtu, 27 September 2025, diwarnai dengan momen penting dari Pelaksana Tugas Ketua Umum, Muhammad Mardiono. Di hadapan para kader, Mardiono menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas kegagalannya membawa partai berlambang Ka’bah itu melenggang ke Senayan dalam Pemilu 2024.
Mardiono tidak hanya menyalahkan faktor eksternal; ia mengakui bahwa konflik internal yang berkepanjangan di tubuh partai turut menjadi penyebab utama kemunduran mereka. Oleh karena itu, ia mendesak seluruh kader untuk mengakhiri segala bentuk perpecahan dan bersatu kembali. Momen permintaan maaf ini tidak luput dari respons beragam, dengan sejumlah kader dilaporkan menyoraki Mardiono saat memberikan sambutan.</p
Muktamar yang sejatinya direncanakan berlangsung hingga Senin, 29 September, berakhir lebih cepat. Pada Sabtu malam, Muhammad Mardiono ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP. Di tengah percepatan ini, kericuhan sempat pecah. Mardiono menjelaskan bahwa percepatan muktamar dilakukan karena “keadaan darurat” dan menduga adanya pihak-pihak yang sengaja menciptakan kegaduhan untuk mengganggu jalannya acara. Dinamika ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi PPP dalam upaya konsolidasi dan bangkit kembali.
Dinda Shabrinda dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Ringkasan
Artikel ini merangkum tiga berita utama dari kanal Politik Tempo. Berita pertama menyoroti pengakuan Wakil Kepala BGN tentang lobi politikus yang meminta jatah pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nanik S. Deyang dengan tegas menolak campur tangan politik dalam program tersebut, terutama setelah isu keracunan yang sempat mencuat.
Berita kedua adalah klarifikasi Indikator Politik Indonesia yang membantah telah merilis survei yang menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka menegaskan bahwa survei terakhir mereka terkait PSU Papua pada Agustus 2025. Berita ketiga membahas Muktamar PPP yang diwarnai permintaan maaf dari Muhammad Mardiono atas kegagalan partai di Pemilu 2024, serta kericuhan internal dan percepatan pemilihan ketua umum.
