TikTok Diblokir Lagi? Trump Perpanjang Larangan hingga 2025!

Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Selasa (16/9/2025) secara resmi mengeluarkan perintah eksekutif yang kembali memperpanjang tenggat waktu pelarangan aplikasi TikTok selama tiga bulan ke depan. Langkah krusial ini diambil untuk mencegah platform video pendek populer itu berhenti beroperasi pada Rabu (17/9/2025), tepat saat masa perpanjangan sebelumnya berakhir, menandai babak baru dalam drama panjang mengenai masa depan TikTok di Negeri Paman Sam.

TikTok, platform berbagi video pendek yang dimiliki oleh ByteDance, sebuah perusahaan teknologi raksasa asal China, telah lama menjadi sorotan. Sehari sebelum perintah eksekutif terbaru ini, pemerintahan Trump mengumumkan bahwa Washington dan Beijing telah mencapai kesepakatan prinsipil. Kesepakatan tersebut diharapkan memungkinkan TikTok untuk tetap beroperasi di AS dalam jangka panjang, kemungkinan besar melalui penjualan aset TikTok di AS kepada kelompok investor yang didukung oleh Amerika.

Negosiasi Alot dan Ultimatum Penutupan TikTok

Polemik mengenai kepemilikan TikTok di AS telah berlangsung berbulan-bulan, dengan Trump sejak lama mendorong agar aset-aset aplikasi tersebut dialihkan kepada investor Amerika. Namun, tuntutan ini berulang kali ditolak oleh China, membuat negosiasi berjalan sangat alot. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengungkapkan bahwa ancaman penutupan TikTok secara total menjadi titik balik krusial dalam perundingan antara kedua negara adidaya tersebut.

“Yang mengubah gelombang adalah panggilan yang Duta Besar (Jamieson) Greer dan saya lakukan dengan Presiden Trump pada malam setelah hari pertama negosiasi, dan Presiden Trump menjelaskan bahwa dia bersedia membiarkan TikTok menjadi gelap,” ujar Bessent kepada CNBC, menggambarkan ketegasan posisi AS.

Ultimatum tegas dari Trump itulah yang akhirnya membuat China bersedia menyetujui kesepakatan setelah sebelumnya terus menolak. Bessent menambahkan, sebenarnya syarat-syarat komersial untuk kesepakatan ini sudah mulai disusun sejak Maret, tetapi prosesnya tertunda akibat kebijakan tarif Trump. Proses negosiasi kembali berjalan setelah tarif diturunkan, memungkinkan fokus pembicaraan kembali diarahkan pada isu-isu keamanan nasional yang menjadi perhatian utama Washington.

Bessent dengan tegas menyatakan bahwa Washington tidak akan berkompromi sedikit pun mengenai aspek keamanan dalam kesepakatan ini. “Kami tidak bersedia mengorbankan keamanan nasional demi kesepakatan ini. Jadi kami berhasil mencapai serangkaian kesepakatan, sebagian besar untuk hal-hal yang tidak akan kami lakukan di masa depan yang tidak akan berdampak pada keamanan nasional,” tuturnya, dikutip dari CNN. Kesepakatan ini pun memastikan operasional TikTok di AS tetap berjalan, namun dengan pengawasan yang ketat demi menjaga data pengguna Amerika.

Investor Baru dan Detail Kesepakatan TikTok

Sebagai bagian dari perjanjian awal, investor baru akan masuk bergabung dengan para investor lama ByteDance. Kesepakatan ini ditargetkan rampung dalam 30 hingga 45 hari mendatang. Dalam kesepakatan penting ini, Oracle akan tetap memegang kontrak layanan cloud TikTok, menegaskan perannya dalam infrastruktur aplikasi.

Meskipun demikian, aspek pendanaan kesepakatan ini masih menimbulkan banyak pertanyaan. David Feber dari CNBC menyebutkan bahwa sumber dana diperkirakan tidak akan terlalu besar dan tidak akan langsung mengarah pada penawaran saham perdana (IPO). Namun, yang paling krusial adalah tenggat waktu yang ditetapkan Trump dalam perintah eksekutif terbarunya. ByteDance diberi batas waktu hingga 16 Desember untuk sepenuhnya melepaskan kepemilikan TikTok di AS.

Jika gagal memenuhi syarat tersebut, aplikasi itu akan dilarang beroperasi di Amerika dengan alasan keamanan nasional. Rencana divestasi ini bertujuan memangkas kepemilikan ByteDance hingga di bawah 20 persen dan, yang terpenting, menutup akses Partai Komunis China terhadap data pengguna di AS.

Pengawasan Ketat Kongres dan Dampak Diplomatik

Dilansir dari Politico, perintah Trump kali ini merupakan perpanjangan keempat kalinya sejak Kongres meloloskan undang-undang bipartisan tahun lalu. Aturan tersebut sebenarnya membatasi kewenangan presiden untuk memperpanjang tenggat waktu tanpa batas, meskipun Mahkamah Agung telah memberikan dukungan penuh atas penerapan larangan tersebut. Sejumlah anggota Kongres menilai kebijakan Trump sebagai upaya menyeimbangkan kebutuhan keamanan nasional dengan pentingnya TikTok bagi masyarakat Amerika.

Melihat kompleksitas dan dampak luas dari aplikasi ini, beberapa anggota Kongres yang vokal mengkritik China telah berjanji akan mengawasi jalannya kesepakatan dengan cermat. Mereka menekankan pentingnya memastikan bahwa aturan keamanan nasional tetap ditegakkan tanpa kompromi, mengingat sensitivitas data pengguna. Mengingat eskalasi isu TikTok pernah menyebabkan China mendorong AS untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog, kini titik terang mulai terlihat.

Kesepakatan ini juga menambah dimensi diplomatik yang signifikan, membuka peluang terjadinya pertemuan antara Presiden Trump dengan Presiden China, Xi Jinping, di masa mendatang. Bessent secara khusus menyebut hasil yang dicapai tidak lepas dari peran penting Presiden Trump. Menurutnya, keberhasilan ini bisa menjadi momentum berharga untuk memperkuat hubungan antara Washington dan Beijing, terutama di tengah isu-isu dagang dan teknologi yang kerap memanas dan memicu ketegangan. Kesepakatan yang memungkinkan TikTok terus beroperasi ini, juga mencegah dampak ekonomi yang sebelumnya pernah terjadi ketika penjualan pedagang di platform tersebut anjlok hingga 80 persen karena kekhawatiran pelarangan.