JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga survei Poltracking Indonesia baru saja merilis hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah satu tahun menjabat. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa puas dengan kinerja duet kepemimpinan ini.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran mencapai angka 78,1 persen. Sementara itu, proporsi responden yang menyatakan ketidakpuasannya berada di angka 19,3 persen. “Survei ini merupakan gambaran gabungan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Jadi, secara keseluruhan, 78,1 persen responden menyatakan puas, sementara 19,3 persen menyatakan tidak puas,” jelas Hanta pada Minggu (19/10/2025).
Lantas, apa saja faktor yang mendasari kepuasan publik ini? Hanta Yuda memaparkan bahwa responden yang merasa puas umumnya menyoroti beberapa aspek positif. Di antaranya adalah kepemimpinan yang dianggap tegas dan berwibawa, efektivitas bantuan pemerintah yang tepat sasaran, implementasi program Makan Bergizi Gratis, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kinerja yang dinilai telah terbukti, jaminan layanan kesehatan yang memadai, stabilitas dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, kondisi ekonomi yang stabil, serta pemerataan akses pendidikan.
Namun demikian, survei ini juga menggali alasan ketidakpuasan dari sebagian responden. Hanta menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil, penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran, kasus-kasus korupsi yang mencuat, harga kebutuhan pokok yang masih mahal, kurangnya lapangan kerja, serta kinerja yang dianggap belum terbukti menjadi penyebab utama ketidakpuasan tersebut.
Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk menyoroti upaya legislatif dalam mendukung program-program pemerintahan. Salah satu contohnya adalah apresiasi legislator PDIP terhadap program MBG (Makan Bergizi Gratis) di satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Meskipun demikian, mereka juga mengingatkan pentingnya evaluasi kualitas program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Survei Poltracking Indonesia ini dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error sebesar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebagai informasi tambahan, Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan penting terkait lahan pertanian. Prabowo melarang alih fungsi lahan sawah untuk investasi, sebuah langkah yang diapresiasi oleh anggota DPR. Hal ini mengingat Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada impor beras.
Ringkasan
Survei Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 78,1%. Mayoritas responden merasa puas karena kepemimpinan yang dianggap tegas, efektivitas bantuan pemerintah, program Makan Bergizi Gratis, pencegahan korupsi, jaminan kesehatan, stabilitas harga pokok, ekonomi stabil, dan pemerataan akses pendidikan.
Meskipun demikian, 19,3% responden menyatakan tidak puas. Alasan ketidakpuasan meliputi kondisi ekonomi yang belum stabil, penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, kurangnya lapangan kerja, dan kinerja yang dianggap belum terbukti. Survei ini dilakukan pada 3-10 Oktober 2025 dengan 1.220 responden di seluruh Indonesia.
