PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil para kepala daerah Papua, tokoh Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. Dalam pertemuan dua jam tersebut, Prabowo berdiskusi dengan enam gubernur dan 42 bupati untuk membahas berbagai persoalan pembangunan di Papua.
Pilihan Editor: Mengapa Perlu Bantuan Asing buat Pemulihan Banjir Sumatera
Salah satu arahannya, Prabowo mendorong agar Papua ditanami kelapa sawit guna menghasilkan bahan bakar minyak alternatif sebagai pengganti BBM berbahan bakar hidrokarbon. “Nanti kami berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit agar bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” ujar Prabowo.
Swasembada Energi Jadi Dalih
Prabowo mulanya menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada energi agar mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Bila Indonesia mengembangkan BBM alternatif, ia menaksir negara bisa menghemat pengeluaran untuk impor BBM hingga Rp 250 triliun setiap tahun.
Sehingga selain sawit, dia juga mendorong agar pengembangan energi baru terbarukan juga menggunakan bahan dasar sumber lokal. Misalnya kebung singkong dan tebu didorong untuk menghasilkan etanol.
“Tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” kata Prabowo dikutip dari Antara.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, apabila penghematan bisa mencapai Rp 500 triliun, maka setiap kabupaten berpotensi memperoleh alokasi Rp 1 triliun dari efisiensi tersebut.
Target Realiasi Lima Tahun ke Depan
Prabowo menekankan bahwa rencana besar ini bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah dalam menghasilkan sumber energi. Sehingga Ia menargetkan program tersebut berjalan dalam kurun waktu lima tahun sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi nasional.
“Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah,” ujar dia.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, pemerintah mulai mengambil langkah konkret dengan menargetkan tidak lagi melakukan impor solar pada 2026. Dalam kesempatan itu, ia meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti arahannya. Serta Indonesia juga akan menghentikan impor bensin dalam kurun waktu empat tahun ke depan.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini
