RUU KUHAP Disahkan: Kontroversi, Masalah, dan Penolakan Masyarakat Sipil

Jakarta diguyur hujan deras pada Selasa, 18 November 2025, saat gelombang unjuk rasa dari mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil memadati depan Gedung DPR. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh DPR pada hari yang sama.

Di bawah guyuran hujan, massa yang berkumpul di Gerbang Pancasila DPR mengingatkan para wakil rakyat akan potensi ancaman RUU KUHAP terhadap reformasi hukum dan masa depan demokrasi Indonesia.

Ironisnya, di saat yang sama, di dalam Gedung DPR, Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu tanda disahkannya RUU KUHAP. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklaim bahwa penyusunan regulasi ini telah dilakukan secara “maksimal” dan memenuhi prinsip partisipasi bermakna.

Habiburokhman menjelaskan bahwa sejak Februari 2025, naskah akademik telah diunggah di situs web DPR, daftar inventaris masalah dibahas secara terbuka, dan setidaknya 130 pihak telah berpartisipasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). “Dalam penyusunan ini, kami semaksimal mungkin berikhtiar memenuhi meaningful participation,” ujarnya saat membacakan laporan Komisi III DPR pada sidang paripurna.

Klaim inilah yang menjadi jurang pemisah antara DPR dan masyarakat sipil.

Mengapa Koalisi Menilai Proses Pembahasan RUU KUHAP Bermasalah?

Koalisi sipil menuding DPR gagal memenuhi standar meaningful participation, sebuah amanat yang tertuang dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua YLBHI, Arif Maulana, mengungkapkan bahwa DPR tidak pernah memberikan tanggapan resmi atas masukan yang diberikan masyarakat, meskipun surat permintaan klarifikasi telah dikirimkan sejak 2 Oktober 2025.

Lebih jauh lagi, koalisi menemukan dugaan pencatutan nama organisasi dalam daftar pihak yang dianggap telah memberikan masukan pada tanggal 12–13 November 2025. “Ada manipulasi partisipasi bermakna,” tegas Arif.

Tudingan pencatutan ini telah dibantah oleh Habiburokhman. Ia menepis pernyataan koalisi masyarakat sipil yang menyebut adanya manipulasi prinsip partisipasi bermakna dalam pembahasan RUU KUHAP. “Enggak ada catut mencatut, kami justru berupaya mengakomodasi masukan masyarakat sipil,” kata Habiburokhman kepada Tempo, Senin, 17 November 2025.

Sementara itu, aktivis Perempuan Mahardika, Avifah, menyoroti bahwa suara perempuan hampir tidak dilibatkan sejak awal penyusunan hingga pengesahan RUU KUHAP. Padahal, konsideran RUU tersebut menjanjikan perlindungan bagi kelompok rentan. “Tetapi, faktanya tidak ada partisipasi suara perempuan dalam proses penyusunan RUU KUHAP,” kata Avifah di Gerbang Pancasila DPR.

Mereka menilai bahwa pasal-pasal yang mengatur posisi dan perlindungan korban – khususnya perempuan – tidak kuat dan tidak progresif, sehingga berpotensi mengulang praktik diskriminatif dalam sistem peradilan pidana.

Isi RUU KUHAP yang Dinilai Bermasalah

Koalisi sipil mencatat sejumlah pasal bermasalah dalam RUU KUHAP, antara lain Pasal 5, 7, 8, 16, 74, 90, 93, 105, 112A, 124, 132A, dan 137. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Iqbal Muharam Nurfahmi, berpendapat bahwa pengesahan ini merupakan bentuk pembangkangan pembentuk undang-undang terhadap agenda reformasi Polri. Pasalnya, RUU ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Polri. “Pengesahan RUU KUHAP adalah bentuk kemunduran reformasi hukum di Indonesia,” tegas Iqbal di Gerbang Pancasila DPR.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 16 ayat (1), yang mengatur tata cara penyelidikan dan memperbolehkan dilakukannya:

• Pembuntutan
• Penyamaran
• Pembelian terselubung (undercover buy)
• Penyerahan di bawah pengawasan
• Pelacakan
• Pendatanganan dan pengundangan seseorang untuk keterangan

Masalah krusial muncul karena teknik seperti pembelian terselubung kini dapat diterapkan dalam perkara pidana umum, tidak hanya terbatas pada kasus narkotika seperti sebelumnya.

Menurut Iqbal Muharam Nurfahmi dari ICJR, perluasan kewenangan ini tanpa kontrol hakim membuka peluang terjadinya praktik penjebakan (entrapment) serta rekayasa perkara. “Ini kemunduran reformasi hukum,” tegasnya.

Intinya, RUU KUHAP memperluas kewenangan operasi pembelian terselubung dan pengiriman di bawah pengawasan – yang sebelumnya merupakan kewenangan tahap penyidikan – menjadi dapat dilakukan dalam operasi tindak pidana umum, tidak lagi terbatas pada perkara narkotika.

Iqbal melanjutkan, kewenangan ini membuat metode penyelidikan menjadi tidak terbatas dan dapat dilakukan tanpa pengawasan hakim. “Ini berpotensi membuka peluang penjebakan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan tindak pidana dan merekayasa siapa pelakunya, yang memang menjadi tujuan tahap penyelidikan itu sendiri untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana,” jelasnya.

Secara terpisah, Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herdiansyah Hamzah, menyatakan bahwa proses pembahasan RUU KUHAP yang terburu-buru dan mengandung substansi pasal bermasalah berpotensi mengancam hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kebebasan akademik di Indonesia.

“Pengesahan RUU KUHAP tidak hanya mengancam masyarakat sipil, tetapi juga mengancam kegiatan intelektual dan penelitian kritis,” kata Herdiansyah dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 18 November 2025.

Ia menambahkan bahwa proses legislasi yang terburu-buru ini menunjukkan praktik legislasi yang buruk dan mengkhianati prinsip partisipasi bermakna yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Herdiansyah menilai dalih DPR dan pemerintah yang mengebut pembahasan RUU KUHAP untuk menyesuaikan dengan pemberlakuan KUHP baru tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengabaikan masukan substantif dari masyarakat sipil, baik melalui RDPU maupun secara tertulis.

Senada dengan itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Muhammad Fitrah Aryo, berpendapat bahwa proses penyusunan RUU KUHAP jauh lebih berbahaya dibandingkan proses penyusunan undang-undang sebelumnya yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

Ia mencontohkan, jika dalam penyusunan UU TNI pembentuk undang-undang melakukannya secara sembunyi-sembunyi, maka dalam RUU KUHAP, proses tersebut justru dilakukan dengan menjunjung tinggi kebohongan, terutama dalam memenuhi partisipasi bermakna.

“Dugaan manipulasi dalam partisipasi bermakna ini menjadi celah bagi kami untuk mengkaji lebih dalam rencana gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi,” pungkas Aryo di depan Gerbang DPR.

Pilihan Editor: Mengapa DPR Ngotot Mengesahkan RUU KUHAP

Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini