Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia. Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024, ia mengaku belum menerbitkan satu pun Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru, terutama yang terkait dengan penebangan.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons terhadap maraknya aksi penebangan pohon ilegal di kawasan hutan Sumatera, yang mengakibatkan hilangnya kawasan resapan air dan memicu berbagai bencana lingkungan. “Saya sudah katakan, selama setahun menjabat sebagai menteri, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan baru,” ujar Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).
Lebih lanjut, Raja Juli menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi langsung dari perintah Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga hutan dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku perusakan lingkungan. Sebaliknya, ia justru memprioritaskan penerbitan PBPH untuk jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem (RE), sebagai upaya untuk memulihkan kembali kawasan hutan yang rusak.
Menyikapi bencana banjir yang melanda Sumatera, Menteri Kehutanan juga mengungkapkan rencana strategis untuk mencabut izin sejumlah perusahaan yang terindikasi bermasalah, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak banjir. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan pengelolaan hutan dan mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang.
“Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektare yang akan kami cabut izinnya,” ungkap Raja Juli. Selain itu, pihaknya telah mengidentifikasi 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Sebagai tindak lanjut, tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan mengambil tindakan yang diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan hutan dan mendorong pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab.
Ringkasan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan tidak menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru sejak menjabat pada tahun 2024, sebagai respons terhadap penebangan ilegal dan perintah Presiden Prabowo untuk menjaga hutan. Sebaliknya, ia memprioritaskan PBPH untuk jasa lingkungan dan Restorasi Ekosistem (RE) untuk memulihkan hutan yang rusak.
Menanggapi banjir di Sumatera, Raja Juli berencana mencabut izin sekitar 20 perusahaan dengan luas 750.000 hektare yang terindikasi bermasalah. Kementerian Kehutanan juga telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap banjir dan menerjunkan tim Penegakan Hukum (Gakkum) untuk investigasi dan tindakan lebih lanjut.
