Tiga berita utama dari kanal Politik Tempo mendominasi perhatian pembaca pada hari Senin, 8 September 2025. Salah satunya adalah mengenai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, publik juga menyoroti isu rencana darurat militer yang menguat di tengah gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025. Rencana ini mengindikasikan potensi keterlibatan militer secara langsung dalam meredam aksi massa. Berikut adalah rangkuman lengkapnya:
Reshuffle Kabinet Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan signifikan terhadap Kabinet Merah Putih. Tidak kurang dari lima menteri dicopot dari jabatannya. Selain itu, Presiden Prabowo juga membentuk satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Pelantikan para pejabat baru Kabinet Merah Putih berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin sore, 8 September 2025.
Adapun nama-nama yang diganti meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
Sementara itu, para menteri dan wakil menteri yang dilantik adalah Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Untuk posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti Budi Gunawan secara definitif. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kursi tersebut sementara akan dijabat secara ad interim. Namun, Prasetyo belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa yang akan mengisi jabatan tersebut. Lebih lanjut, calon Menteri Pemuda dan Olahraga belum dapat dilantik karena yang bersangkutan masih berada di luar kota.
Sri Mulyani Diganti: Desas-desus Pengunduran Diri
Penggantian Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan diwarnai dengan isu pengunduran diri yang santer beredar. Kabarnya, Sri Mulyani beberapa kali mengajukan pengunduran diri, terutama setelah kediamannya di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, menjadi sasaran penjarahan oleh sekelompok massa pada Ahad, 31 Agustus 2025. Peristiwa tersebut disebut-sebut membuat Sri Mulyani sangat terpukul. Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengungkapkan kesedihannya karena lukisan bunga hasil karyanya sendiri dijarah oleh seorang pria berjaket merah.
Sebelumnya, pada Ahad pagi, 31 Agustus 2025, Sri Mulyani dikabarkan telah menyampaikan permohonan pengunduran dirinya dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Permohonan serupa kembali ia sampaikan pada hari yang sama, tepatnya di sela-sela rapat kabinet di Istana Negara. Namun, kedua permohonan tersebut ditolak oleh Presiden Prabowo.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar mengenai pengunduran diri Sri Mulyani dari jabatannya. “Atas evaluasi beliau, Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” tegas Prasetyo seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 September 2025.
Wacana Darurat Militer Mencuat
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dilaporkan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberlakukan status darurat militer. Sumber Tempo menyebutkan bahwa usulan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Sebelum mengambil keputusan, Prabowo sempat menghubungi seorang jenderal purnawirawan untuk meminta pertimbangan atas saran Sjafrie. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk orang-orang dekat Prabowo, para menteri, petinggi partai politik, hingga sejumlah pejabat negara. Mereka berusaha meyakinkan Prabowo untuk menolak draf usulan tersebut.
Menanggapi pemberitaan ini, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang mengklaim bahwa tidak ada pembahasan ataupun rancangan mengenai darurat militer di internal kementerian. “Saya sudah mengecek ke biro hukum, perundang-undangan, hingga tata usaha. Tidak ada dokumen seperti yang diberitakan,” jelas Frega dalam jumpa pers di Kemhan, Senin, 8 September 2025.
Informasi lain yang relevan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI menyatakan bahwa personel Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI sedang melaksanakan tugas intelijen.
Eka Yudha dan Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Ringkasan
Pada tanggal 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet yang signifikan, mengganti lima menteri termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pelantikan pejabat baru dilakukan di Istana Negara, dan dibentuk pula Kementerian Haji dan Umrah. Penggantian Sri Mulyani memunculkan isu pengunduran diri, yang dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara, menyatakan bahwa perubahan formasi kabinet adalah hasil evaluasi Presiden.
Selain itu, muncul wacana darurat militer yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, namun mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kementerian Pertahanan membantah adanya pembahasan atau rancangan mengenai darurat militer di internal kementerian. Sementara itu, TNI menyatakan bahwa personel Bais TNI sedang melaksanakan tugas intelijen.
