PRESIDEN Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan melarang pengerahan anak sekolah untuk menyambutnya dalam kunjungan kerja di berbagai daerah. Instruksi ini disampaikan langsung kepada para bupati dan wali kota, dan diperkuat dengan surat edaran yang akan diterbitkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
“Saya mohon para bupati dan wali kota, kalau saya datang, tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan pembangunan dua jembatan, dua underpass, dan satu flyover di Bantul, Yogyakarta, pada Rabu, 19 November 2025. Acara tersebut disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Peresmian dipusatkan di Jembatan Kabanaran, yang sebelumnya dikenal sebagai Jembatan Pandansimo. Jembatan ini menjadi penghubung vital antara Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, terletak strategis di jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
Kepedulian Prabowo terhadap anak-anak sekolah muncul setelah melihat langsung barisan pelajar yang menyambutnya di sepanjang jalan menuju lokasi peresmian. Ia merasa kasihan melihat mereka berdiri lama di bawah terik matahari. “Lebih baik anak-anak belajar di sekolah. Kalau ingin melihat, bisa melalui televisi,” tuturnya.
Presiden menambahkan, “Kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja.” Ungkapan ini menunjukkan keinginan Prabowo untuk berinteraksi langsung dengan para siswa dalam suasana yang lebih kondusif.
Meski demikian, Prabowo tidak menampik bahwa ia senang melihat antusiasme anak-anak. “Saya juga tambah semangat, saya tambah muda karena energi dari mereka, tapi saya kasihan mereka nunggu lama di bawah panas terik matahari,” ungkapnya. Ia hanya khawatir pengerahan tersebut dapat mengganggu jam belajar mereka.
Selain itu, Prabowo menyadari keterbatasan waktu untuk menyapa seluruh pelajar yang menyambutnya. “Kadang-kadang konvoi saya lajunya cepet dan saya enggak ada waktu untuk berdiri menyambut mereka ya,” jelasnya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa peresmian kali ini meliputi sejumlah proyek infrastruktur penting. Selain Jembatan Kabanaran, diresmikan pula Jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, Underpass Gatot Subroto di Medan, Flyover Canggung di Magelang, dan Underpass Jogo di Solo.
Pemilihan Jembatan Kabanaran sebagai lokasi utama peresmian bukan tanpa alasan. Kawasan ini memiliki nilai historis yang tinggi, karena dulunya merupakan markas Pangeran Mangkubumi, yang kemudian dikenal sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono I, saat melawan penjajah Belanda di Desa Kabanaran.
“Nilai kepahlawanan dan kebersamaan dari lokasi inilah yang ingin kita hidupkan kembali. Spirit perjuangan Pangeran Mangkubumi yang kali itu bergelar Sunan Kabanaran, sudah dinobatkan pada 11 Desember 1749,” kata Menteri Dody dalam sambutannya.
Pembangunan kelima infrastruktur ini menelan biaya total sebesar Rp 1,97 triliun dan berhasil menyerap sekitar 10.461 tenaga kerja. Secara keseluruhan, panjang proyek mencapai 5,5 km dan tersebar di empat provinsi.
Di tengah pembangunan infrastruktur yang masif, isu lain yang tak kalah penting adalah penolakan terhadap revisi KUHAP oleh masyarakat sipil. Perlawanan ini menjadi sorotan karena dianggap mengancam hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto melarang pengerahan siswa sekolah untuk menyambutnya saat kunjungan kerja di daerah-daerah. Instruksi ini disampaikan langsung kepada para bupati dan wali kota serta akan diperkuat dengan surat edaran dari Sekretaris Kabinet. Alasan pelarangan ini adalah karena Prabowo merasa kasihan melihat anak-anak berdiri lama di bawah terik matahari dan lebih mengutamakan kegiatan belajar mereka di sekolah.
Selain pelarangan pengerahan siswa, dalam kesempatan yang sama, Prabowo meresmikan sejumlah proyek infrastruktur seperti Jembatan Kabanaran di Bantul, Jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, dan beberapa underpass serta flyover di kota lain. Peresmian Jembatan Kabanaran dipilih karena nilai historisnya yang tinggi sebagai bekas markas Pangeran Mangkubumi.
