Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan rencana pembentukan dewan nasional khusus yang akan fokus pada peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat. Dewan ini akan melengkapi peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada, dengan tujuan memperkuat dan memperluas jangkauan program-program inklusi keuangan di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 27 November 2025. Ratu Maxima hadir dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).
“Dalam pertemuan bilateral, Bapak Presiden mengusulkan pembentukan dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan, atau financial health. Inisiatif ini bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI),” jelas Airlangga kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa dewan baru ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi yang efektif. Salah satu fokus utama dewan ini adalah mempersiapkan data keuangan terbuka atau open data keuangan.
Pentingnya edukasi literasi keuangan yang berkelanjutan juga menjadi sorotan. Pemerintah akan mendorong penyediaan data yang transparan, tidak hanya bagi pihak perbankan, tetapi juga bagi konsumen perbankan. “Ini mencakup persiapan data keuangan yang terbuka, edukasi literasi keuangan secara terus-menerus, dan penyediaan data yang transparan bagi perbankan dan konsumen,” kata Airlangga.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh isu-isu terkait pengetahuan (knowledge), identitas digital (digital ID), berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan pendalaman di sektor asuransi.
Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Ratu Maxima dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ratu Maxima memberikan pemaparan mengenai perkembangan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, termasuk upaya mendorong kepemilikan rekening bagi 88,7 juta rumah tangga untuk mendukung efektivitas penyaluran bantuan dan memperluas akses layanan keuangan.
Saat ini, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,7 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 66,64 persen. “Angka literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD,” ungkap Airlangga, seraya menambahkan bahwa simpanan pelajar yang sudah memiliki rekening mencapai Rp58 juta.
Kunjungan Ratu Maxima ke Indonesia berlangsung dari tanggal 24 hingga 27 November 2025. Sebelum bertemu Presiden Prabowo, Ratu Maxima telah mengunjungi pabrik garmen di Kabupaten Sragen dan Kampung Batik Laweyan, Solo, pada hari Selasa (25/11), untuk membahas isu-isu terkait kesehatan finansial. Isu literasi keuangan memang menjadi perhatian utama, mengingat masih banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan karena kurangnya pemahaman mengenai keuangan.
Ringkasan
Pemerintah akan membentuk dewan nasional yang fokus pada peningkatan kesejahteraan keuangan masyarakat, melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada. Inisiatif ini diumumkan setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Ratu Maxima, dimana dibahas mengenai inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
Dewan baru ini akan melibatkan berbagai pihak untuk implementasi yang efektif, dengan fokus pada data keuangan terbuka, edukasi literasi keuangan berkelanjutan, dan penyediaan data transparan bagi perbankan dan konsumen. Diskusi juga mencakup identitas digital, knowledge sharing, dan pendalaman sektor asuransi. Tingkat inklusi keuangan nasional saat ini 92,7% dan literasi keuangan 66,64%.
