Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada seluruh masyarakat Ponorogo. Permohonan maaf ini disampaikan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (7/11) malam.
“Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin. Tindakan ini mencederai kepercayaan rakyat dan menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab untuk menyejahterakan warga Ponorogo,” ujar Said kepada wartawan pada hari Sabtu (8/11), dengan nada penyesalan.
Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa peristiwa memilukan ini akan menjadi cermin evaluasi yang berharga bagi PDIP. Partai berlambang banteng tersebut akan terus berbenah diri dan memperbaiki internal, terutama dalam hal pembinaan kader. Langkah ini krusial untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Selain pembenahan internal, PDIP juga akan mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan proses tersebut tidak memakan biaya mahal, yang berpotensi mendorong calon terpilih melakukan tindak pidana korupsi.
Menanggapi proses hukum yang tengah berjalan, Said menyatakan bahwa PDIP menghormati sepenuhnya kewenangan KPK. Namun, ia juga mengajak semua pihak untuk menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, setidaknya hingga ada ketetapan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
“Atas peristiwa ini, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Kami juga mengajak kita semua untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” tegasnya.
PDIP, ditegaskan Said, sangat menjunjung tinggi independensi KPK dalam menegakkan hukum. Hal ini selaras dengan amanat yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputeri.
“Kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian, kami tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ucap Said, menekankan komitmen partainya terhadap pemberantasan korupsi.
Said menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Tindakan koruptif, menurutnya, melukai kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, PDIP mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama oleh KPK.
Ringkasan
Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan permohonan maaf atas OTT Bupati Ponorogo oleh KPK. Ia mengakui bahwa kader tersebut belum sepenuhnya amanah dan tindakan ini mencederai kepercayaan rakyat. PDIP akan melakukan evaluasi internal dan mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah untuk mencegah kejadian serupa.
PDIP menghormati proses hukum yang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Partai ini juga menegaskan independensi KPK dalam menegakkan hukum dan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi, karena korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
