Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara mengenai penonaktifan sementara fitur live di platform TikTok. Menurutnya, saat ini banyak sekali aktivitas di media sosial yang berpotensi memprovokasi masyarakat.
Tito Karnavian menekankan bahwa masyarakat cenderung mudah terprovokasi dan mempercayai berbagai pesan yang beredar di media sosial. Ia juga menyoroti fenomena penjarahan rumah pejabat yang bahkan disiarkan secara langsung melalui TikTok.
“Saat ini kita melihat bahwa banyak pergerakan yang memanfaatkan media sosial, terutama TikTok. Jadi, kita harus berhati-hati, bahkan penjarahan pun ada yang melakukan siaran langsung melalui TikTok,” ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Inflasi yang berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).
Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian juga mengeluarkan larangan bagi seluruh instansi pemerintah dan pejabat untuk menyelenggarakan acara seremonial dan perayaan, baik yang bersifat pribadi maupun acara pemerintahan.
Imbauan serupa juga ditujukan kepada para pejabat dan keluarga mereka untuk tidak memamerkan kemewahan atau melakukan *flexing*. Tindakan tersebut, menurut Tito, sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memprovokasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas dan menghindari gejolak sosial.
“Jika ada pesta-pesta yang direkam, dipotong, lalu dijadikan konten TikTok, kemudian dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang sedang menuntut gaya hidup sederhana dari para pejabat, hal ini akan menjadi amunisi baru yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan situasi yang tidak kondusif,” jelasnya. Oleh karena itu, Tito Karnavian mengimbau semua pihak untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari.
Reporter: Widya Islamiati
Ringkasan
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembatasan fitur live di TikTok bertujuan untuk mencegah provokasi dan penjarahan online. Beliau menyoroti bagaimana media sosial, khususnya TikTok, dimanfaatkan untuk menyiarkan aksi penjarahan secara langsung, sehingga perlu diwaspadai.
Selain itu, Mendagri mengimbau instansi pemerintah dan pejabat untuk tidak mengadakan acara seremonial dan menghindari *flexing*. Tindakan pamer kemewahan dapat memprovokasi masyarakat dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan situasi yang tidak kondusif, sehingga penting untuk menjaga stabilitas sosial.
