Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. Penangkapan yang berlangsung pada Senin malam, 3 November 2025, ini turut mengamankan sepuluh orang lainnya di wilayah Riau.
Kabar penangkapan ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Menurutnya, kesepuluh orang yang turut diamankan tersebut merupakan penyelenggara negara. Kendati demikian, KPK belum mengumumkan secara resmi identitas pihak-pihak yang terlibat. “Nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.
Abdul Wahid sendiri adalah politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terpilih sebagai Gubernur Riau pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2024 lalu. Kala itu, ia berhasil meraih dukungan signifikan dengan perolehan 1.224.193 suara.
Sebelum terjerat OTT, Abdul Wahid sempat menjadi sorotan publik di awal masa jabatannya. Ia mengungkapkan adanya tunda bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 2,2 triliun. Ia mengkritik bahwa “warisan” utang tersebut disebabkan oleh kinerja pemerintahan provinsi sebelumnya yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.
Tunda bayar senilai Rp 2,2 triliun itu mencuat dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026 yang digelar pada 12 Maret 2025.
Abdul Wahid mengaku terkejut dengan besaran tunggakan tersebut. Ia bahkan menyatakan belum pernah melihat angka sebesar itu, baik selama menjabat sebagai anggota DPRD maupun DPR RI. Menurutnya, tunda bayar dengan nominal terbesar yang pernah ia saksikan sebelumnya hanya berkisar antara Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar.
“Ini belum pernah sepanjang sejarah Provinsi Riau (tunda bayar Rp 2,2 triliun). Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini?” ujarnya pada 12 Maret 2025 lalu. Ia menambahkan, “Saya kemarin sudah buka semua lembar kertas kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar, dinolkan pun.”
Di sisi lain, KPK juga tengah mendalami kasus korupsi jalan yang menyeret nama Bobby.
Kembali ke sosok Abdul Wahid, pria kelahiran Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 21 November 1980 ini telah lama berkecimpung di dunia politik. Ia bergabung dengan PKB sejak tahun 2002. Selain aktif berpolitik, Wahid juga dikenal sebagai seorang pengusaha.
Alumnus UIN Sultan Syarif Kasim ini memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dan terpilih pada tahun 2009. Karier politiknya terus menanjak hingga ia berhasil menduduki kursi anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019.
Pada Pemilu 2024, Wahid sebenarnya kembali terpilih menjadi anggota DPR RI. Namun, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Provinsi Riau.
Bersama pasangannya, Sofyan Franyata Hariyanto, Abdul Wahid dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan 481 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Hammam Izzuddin turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Ringkasan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada Senin malam, 3 November 2025. Selain Gubernur, sepuluh orang lainnya yang merupakan penyelenggara negara turut diamankan di wilayah Riau. KPK masih belum mengumumkan secara resmi identitas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.
Sebelum OTT, Abdul Wahid sempat menyoroti adanya tunda bayar APBD Provinsi Riau sebesar Rp 2,2 triliun, yang disebutnya sebagai “warisan” dari pemerintahan sebelumnya. Abdul Wahid terpilih sebagai Gubernur Riau pada Pilgub 2024 dan dilantik pada Februari 2025. Selain itu, KPK juga sedang mendalami kasus korupsi jalan yang menyeret nama Bobby.
