News Stream Pro – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap konsep dapur sekolah atau school kitchen yang sebelumnya dilontarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Konsep ini dinilai memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyediakan makanan bergizi bagi siswanya.
Menurut Lalu Hadrian, school kitchen akan memberikan kesempatan bagi sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi. “Konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Lalu, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (17/10/2025). Ia menambahkan, “Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan.”
Fleksibilitas menjadi kunci utama dari konsep ini. Dengan adanya school kitchen, sekolah dapat menyesuaikan menu makanan dengan ketersediaan bahan pangan lokal dan kondisi geografis masing-masing. Hal ini akan membuat program MBG lebih adaptif dan berkelanjutan, serta memaksimalkan potensi penggunaan sumber daya lokal.
“Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” jelasnya. Pemanfaatan bahan lokal ini tidak hanya mendukung perekonomian daerah, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar.
Komisi X DPR RI, ditegaskan oleh Lalu, akan terus mengawal pembahasan regulasi terkait MBG. Mereka akan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan school kitchen, baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pusat maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Komisi X juga akan memfasilitasi pelatihan manajemen dapur sekolah dan sanitasi pangan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
Pernyataan ini muncul di tengah perhatian terhadap keamanan program MBG. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menyampaikan keprihatinannya atas kasus keracunan yang menimpa siswa dalam program MBG. Pemerintah, saat ini, tengah berupaya memperbaiki sistem pelaksanaan MBG melalui pembahasan lintas kementerian. Sebagai informasi, dilaporkan sebanyak 11.566 siswa menjadi korban keracunan MBG.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Mu’ti menyatakan, “Kami menyampaikan keprihatinan atas terjadinya peristiwa keracunan itu. Kami sudah beberapa kali rapat lintas kementerian untuk memperbaiki pelaksanaan MBG agar aman dan dapat terlaksana sesuai harapan Bapak Presiden,” kata Mu’ti, seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/10/2025).
Sebagai solusi, pemerintah membuka peluang bagi sekolah yang siap untuk menyelenggarakan penyediaan makanan secara mandiri melalui konsep school kitchen. Sekolah yang berminat akan dinilai kelayakannya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan harus memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan.
Mekanisme pelaksanaan school kitchen ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) baru. Perpres tersebut akan menjadi dasar perubahan sistem pengelolaan dan pelaksanaan program MBG.
“Mekanisme tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan akan dipastikan setelah Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan MBG resmi diterbitkan,” ujar Mu’ti. “Sehingga, tidak semuanya harus melalui cara seperti yang sekarang ini ada. Tapi, ini masih kami bicarakan di rapat lintas kementerian. Bagaimana finalnya, kita tunggu sampai Perpresnya keluar. Apapun hasilnya, kami akan mengikuti dan melaksanakannya,” imbuhnya.
Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan MBG selama ini, sekaligus memastikan asupan gizi yang memadai bagi seluruh siswa. “Pada akhirnya, tujuan kita bersama adalah memastikan bahwa setiap anak mendapat asupan bergizi yang cukup agar tumbuh sehat dan siap belajar,” ungkap Lalu. Ia menutup pernyataannya dengan optimisme, “Dari sudut pandang DPR, gagasan school kitchen adalah salah satu cara cerdas untuk mewujudkan MBG yang efektif dan berkelanjutan.”
Ringkasan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI mendukung konsep school kitchen sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola makanan bergizi dengan standar yang ditetapkan. Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan menu dengan bahan pangan lokal dan kondisi geografis, sehingga program MBG lebih adaptif dan berkelanjutan.
Pemerintah tengah berupaya memperbaiki sistem pelaksanaan MBG setelah adanya kasus keracunan, dan membuka peluang bagi sekolah untuk menyelenggarakan penyediaan makanan secara mandiri melalui school kitchen. Mekanisme pelaksanaannya masih dibahas lintas kementerian dan akan dipastikan setelah terbit Peraturan Presiden (Perpres) baru terkait pengelolaan MBG.












