JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan memaksakan pencapaian target 82,9 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons atas maraknya insiden keracunan MBG atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di berbagai wilayah pelaksanaan program.
Dalam pernyataannya di Munas PKS, Hotel Sultan, Jakarta, Senin (26/9/2025), Prabowo menyoroti potensi risiko jika program ambisius ini dipaksakan untuk dipercepat. “Tapi kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat. Sekarang saja bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepat-cepatnya. Mungkin penyimpangan dan kekurangan bisa lebih dari itu,” ujar Prabowo. Pernyataan ini muncul di tengah informasi bahwa target program MBG memang telah naik drastis sejak September, dengan sasaran 82,9 juta penerima dan alokasi anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan.
Meskipun jumlah penerima MBG saat ini telah mencapai 30 juta jiwa, sebuah prestasi yang diakui signifikan, angka tersebut masih jauh dari target akhir yang diharapkan. “Kita mengerti 30 juta suatu prestasi, tapi ingat sasaran kita masih jauh. Sasaran kita adalah 82 juta penerima manfaat,” jelas Prabowo, seraya menyampaikan keprihatinannya. “Tapi saya sebagai Presiden masih sangat sedih karena masih 50 juta anak-anak dan ibu hamil yang menunggu” kesempatan untuk mendapatkan makanan bergizi melalui program ini.
Kekhawatiran Presiden Prabowo ini sangat beralasan, mengingat serangkaian kasus keracunan MBG yang telah menjadi sorotan publik dan mendesak adanya evaluasi komprehensif, sebagaimana disuarakan oleh anggota Komisi IX DPR RI. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi urgensi masalah ini, menunjukkan tren peningkatan insiden KLB keracunan di berbagai lokasi implementasi program.
Menurut laporan BGN, total angka keracunan MBG dari Januari hingga 25 September 2025 telah mencapai 5.914 penerima. Angka ini mencakup lonjakan signifikan pada bulan September saja, di mana 2.210 orang menjadi korban, meliputi mulai dari siswa hingga guru yang terlibat dalam distribusi atau konsumsi program.
Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa saat ini telah ada 9.615 unit dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, melayani sekitar 31 juta penerima MBG. Dadan juga melaporkan bahwa sebagian besar kasus KLB terjadi pada dapur MBG yang baru memulai operasinya.
Lebih lanjut, Dadan menambahkan, data menunjukkan bahwa kasus-kasus ini banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas masih membutuhkan pengalaman dan “jam terbang” yang memadai. Selain faktor SDM, insiden keracunan juga dipicu oleh berbagai isu lain seperti kualitas bahan baku yang tidak standar, kondisi air yang kurang higienis, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang semestinya ditaati dengan ketat.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto tidak akan memaksakan target 82,9 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun 2025. Keputusan ini diambil karena maraknya insiden keracunan MBG atau Kejadian Luar Biasa (KLB) di berbagai wilayah. Prabowo khawatir jika program dipercepat, penyimpangan dan kekurangan akan semakin besar.
Kasus keracunan MBG telah mencapai 5.914 penerima dari Januari hingga 25 September 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan kasus banyak terjadi pada dapur MBG yang baru beroperasi karena kurangnya pengalaman SDM, kualitas bahan baku yang tidak standar, kondisi air yang kurang higienis, dan pelanggaran SOP.
