AGUS Suparmanto resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk periode 2025–2030 melalui Muktamar X yang berlangsung di Ancol, Jakarta, pada Minggu malam, 28 September 2025. Penetapan ini diambil secara aklamasi setelah serangkaian sidang paripurna yang dinamis, bahkan sempat diwarnai perdebatan sengit dan sedikit kericuhan.
Rusman Yakub, Sekretaris Steering Committee Muktamar X PPP, menjelaskan bahwa forum muktamar sempat diwarnai dinamika kepemimpinan yang cukup kuat sejak sidang paripurna pertama. “Banyak pemberitaan yang menyebut terpilihnya Agus tidak konstitusional. Karena itu, kami merasa perlu menjelaskan kronologi yang sesungguhnya,” ungkap Rusman dalam acara Tasyakuran Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta. Penjelasan ini penting untuk meluruskan berbagai interpretasi yang berkembang di publik.
Sidang paripurna awalnya dipimpin oleh Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, yang juga merupakan panitia SC dan ketua tim pemenangan petahana Muhammad Mardiono. Suasana mulai memanas ketika peserta sidang mengusulkan agar pimpinan sidang dipilih oleh peserta, namun usulan ini tidak diindahkan oleh Amir. “Ada interupsi agar pimpinan sidang ditentukan peserta, namun hal itu diabaikan tanpa memberi kesempatan. Keberatan muncul karena statusnya sebagai ketua tim pemenangan salah satu calon,” jelas Rusman.
Lebih lanjut, Rusman mengungkapkan bahwa Amir Uskara sempat melontarkan pernyataan yang dianggap menantang, dengan mengatakan bahwa meskipun perwakilan DPW dan DPC hadir, keputusan tetap berada di tangannya karena ia memegang palu sidang. Ucapan inilah yang memicu protes keras dari para peserta. Perdebatan yang semakin memanas akhirnya berujung pada kericuhan, yang menyebabkan Amir dan pimpinan sidang lainnya meninggalkan ruangan. “Pak Amir mengeluarkan kalimat menantang yang berisi, ‘Meski kalian DPW dan DPC, saya yang menentukan’,” imbuh Rusman.
Dengan kursi pimpinan yang kosong, para muktamirin mendesak Steering Committee bersama pengurus untuk mengambil alih jalannya forum. Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pembahasan tata tertib dan jadwal acara. Pada paripurna kedua, forum secara tegas menolak laporan pertanggungjawaban DPP PPP periode 2020–2025. “Empat zona DPW—Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan kawasan Timur—sepakat menolak laporan pertanggungjawaban tersebut,” kata Rusman. Penolakan ini menunjukkan adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja kepengurusan sebelumnya.
Momen krusial terjadi pada sidang paripurna keempat. Dalam sidang ini, forum menyetujui perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk perubahan syarat calon ketua umum. Ketentuan baru ini langsung diberlakukan untuk pemilihan ketua umum kali ini.
Sidang paripurna kelima fokus pada pembahasan tata tertib pemilihan. Pendaftaran calon ketua umum kemudian dibuka pada sidang pleno keenam. Pimpinan sidang melakukan verifikasi terhadap nama-nama yang masuk. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hanya Agus Suparmanto yang memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. “Hanya ada satu calon yang sah, yakni Haji Agus Suparmanto,” tegas Rusman.
Setelah proses verifikasi, forum meminta pandangan dari DPW dan DPC. Seluruh perwakilan menyatakan kesepakatan mereka untuk mendukung Agus Suparmanto. “Muktamirin akhirnya memutuskan secara aklamasi memilih Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030,” pungkas Rusman.
Dengan terpilihnya Agus Suparmanto, kepemimpinan PPP secara resmi beralih. Rusman menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan berjalan sesuai dengan mekanisme muktamar, meskipun diakuinya sempat terjadi dinamika yang cukup tinggi di awal sidang. “Prosesnya konstitusional, mulai dari tata tertib, pembahasan AD/ART, hingga penetapan calon,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam Muktamar yang sama pada Sabtu malam, 27 September 2025, Mardiono juga didapuk menjadi Ketua Umum PPP. Partai berlambang Ka’bah tersebut mengklaim bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi setelah Muktamar sempat memanas. “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” ucap pimpinan sidang muktamar, Amir Uskara, pada Sabtu malam, 27 September 2025. Dinamika ini menunjukkan adanya perubahan struktur kepemimpinan dalam tubuh PPP.
Muktamar sendiri merupakan forum tertinggi dalam organisasi PPP yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Agenda utama dari forum ini adalah menentukan ketua umum definitif dan kepengurusan partai untuk periode 2025-2030. Selain itu, muktamar juga menjadi wadah untuk menentukan arah dan strategi partai selama lima tahun ke depan.
Upaya PPP Kembali ke Senayan Melalui Pemilihan Ketua Umum menjadi salah satu fokus utama dalam Muktamar kali ini. Dengan terpilihnya pemimpin baru, PPP berharap dapat kembali meraih kepercayaan masyarakat dan meningkatkan perolehan suara pada pemilu mendatang.
Ringkasan
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 pada Muktamar X di Ancol, Jakarta. Pemilihan ini terjadi setelah serangkaian sidang yang dinamis, bahkan sempat diwarnai perdebatan dan kericuhan terkait pimpinan sidang dan laporan pertanggungjawaban DPP periode sebelumnya yang ditolak oleh empat zona DPW.
Proses pemilihan melibatkan perubahan AD/ART dan verifikasi calon, di mana hanya Agus Suparmanto yang memenuhi syarat. Setelah mendapatkan dukungan dari seluruh perwakilan DPW dan DPC, Agus Suparmanto ditetapkan sebagai Ketua Umum. Muktamar ini diharapkan menjadi momentum bagi PPP untuk kembali meraih kepercayaan publik dan meningkatkan perolehan suara pada pemilu mendatang.
