Aceh Geram: Tuntut Kompensasi Pemadaman Listrik Terburuk Sepanjang Sejarah!

PLN Klaim Sistem Kelistrikan Aceh Pulih, Warga Tuntut Kompensasi Akibat Pemadaman Berhari-hari

Klaim Perusahaan Listrik Negara (PLN) bahwa seluruh sistem kelistrikan di Aceh telah pulih sejak Kamis dini hari (02/10) disambut dengan tuntutan kompensasi dari warga. Mereka mengaku merugi akibat pemadaman listrik yang berlangsung selama berhari-hari.

Seorang tokoh masyarakat dari lembaga antikorupsi bahkan menyebut pemadaman listrik yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh ini sebagai “yang terburuk sejak konflik dan tsunami Aceh”.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Mundhakir, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa “PT PLN (Persero) berhasil memulihkan kembali 100 persen sistem kelistrikan Aceh pada Kamis (02/10) pukul 00.07 WIB yang sebelumnya terdampak gangguan di sebagian wilayah”.

“Personel kami tetap bersiaga untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, khususnya prioritas pada sektor vital seperti rumah sakit, fasilitas pemerintahan, pusat komunikasi, hingga pusat-pusat pelayanan publik,” lanjut Mundhakir dalam keterangan yang sama.

Ia juga menyampaikan “permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dirasakan pelanggan, sekaligus apresiasi atas kesabaran dan pengertian seluruh masyarakat Aceh selama proses pemulihan berlangsung.”

PLN, menurut Mundhakir, terus melakukan evaluasi menyeluruh guna memperkuat keandalan sistem kelistrikan. Tujuannya, agar masyarakat dapat kembali menikmati pasokan listrik yang stabil seperti sediakala.

Kerugian Warga Akibat Pemadaman Listrik: Ikan Busuk hingga Krisis Air Bersih

Dampak pemadaman listrik ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama di Aceh Tengah. Beberapa warga mengeluhkan ketiadaan pasokan air bersih akibat pemadaman listrik yang melanda seluruh Aceh dari tanggal 29 September hingga 1 Oktober 2025.

Diana (37), seorang ibu rumah tangga di Aceh Tengah, mengungkapkan bahwa ia tidak bisa mengakses suplai air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tawar. Listrik di rumahnya padam sejak pukul 16.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB dini hari berikutnya. Setelah sempat menyala beberapa jam, listrik kembali padam.

“Pemadaman listrik ini terparah, baru dirasakan dua hingga tiga hari padam, biasanya satu jam sudah nyala kembali,” ujar Diana kepada wartawan BBC News Indonesia, Iwan Bahagia, saat ditemui di kediamannya, Kamis (02/10).

Akibatnya, berbagai peralatan rumah tangga yang bergantung pada listrik tidak bisa digunakan.

“Masak [nasi] saja tidak bisa, pokoknya yang biasanya pakai listrik digantikan dengan alat manual. Ikan sampai busuk di dalam kulkas. Selama tiga hari tidak ada [suplai] air bersih, sama sekali tidak ada, terpaksa beli air,” imbuh Diana yang tinggal di daerah perkotaan Takengon, Aceh Tengah.

Senada dengan Diana, Mira Octania (38), warga Aceh Tengah lainnya, juga merasakan dampak serupa. Ia mengaku kerepotan mengurus rumah tangga karena tidak ada aliran listrik, termasuk terputusnya jaringan seluler.

“Kegiatan rumah tangga terganggu, seperti memasak nasi, blender. Termasuk jaringan untuk menelpon tidak ada, biasanya menelpon suami yang kerja di luar, maupun saudara. Kami pakai pompa air listrik, jadi kalau tidak ada listrik, ya tidak ada air, kami sampai tidak mandi selama dua hari,” keluh Mira.

Di Banda Aceh, Askhalani, seorang pegiat antikorupsi di LSM GeRAK Aceh, turut merasakan dampak pemadaman listrik ini. Ia menilai pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Aceh kali ini sebagai “yang paling terburuk dalam sejarah layanan publik bidang energi”.

“Selama pasca-Konflik [Aceh] dan bencana [tsunami], ini kejadian luar biasa yang paling menyebabkan perhatian publik, karena sebelumnya kebiasaan *down*, kemudian interkoneksi itu tidak lebih dari enam jam, 5 jam,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa saat periode Konflik Aceh, aliran listrik terganggu akibat tiang-tiang penyangga yang sengaja dirobohkan. Begitu pula saat tsunami mengguncang Aceh, gangguan aliran listrik menjadi persoalan utama.

“Tapi [sekarang] kan ini tidak. Aceh surplus energinya, kemudian daerah penghasil energi, tapi kemudian tiba-tiba *down* dari listrik. Ini memang terpanjang dalam sejarah,” tegas Askhalani.

Ia juga mengaku mengalami kerugian hampir Rp10 juta karena usaha kue istrinya tidak bisa beroperasi selama tiga hari. Kerugian tersebut belum termasuk kerusakan alat-alat elektronik rumahnya akibat listrik yang tidak stabil.

“Karena kebutuhan malam dengan suaca yang begitu panas di AC… Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Jadi kemudian yang terjadi apa? Kerusakan juga pada beberapa alat elektronik yang kita pakai itu,” jelasnya.

Menurut Askhalani, pemadaman listrik kali ini tidak wajar, karena biasanya pemadaman tidak berlangsung lebih dari dua jam dan selalu ada pemberitahuan sebelumnya, terutama menjelang bulan Ramadan.

UMKM Merugi Jutaan Rupiah Akibat Pemadaman Listrik

Tak hanya rumah tangga, pemadaman listrik juga berdampak signifikan pada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

Sajidin (38), seorang pengusaha jasa *roastery* biji kopi di Aceh Tengah, mengaku mengalami kerugian hingga Rp15 juta akibat pemadaman listrik selama tiga hari.

Pria yang akrab disapa Jidin ini mengatakan bahwa pemadaman listrik yang terjadi sejak Senin hingga Rabu merupakan yang terparah sejak ia mendirikan usahanya pada tahun 2018. Sebelumnya, pemadaman listrik oleh PLN tidak pernah sampai terjadi sehari penuh.

“Saya punya generator, tetapi sedang rusak. Usaha kami tidak beroperasi selama tiga hari… Karyawan suntuk tidak ada kegiatan, mereka masuk tetap kita bayar,” kata Jidin.

Kerugian serupa juga dialami oleh para pengusaha binatu yang sangat bergantung pada listrik. Salah satunya adalah Ahadiyah (33). Ia mengaku tidak bisa mencuci pakaian pelanggan karena ketiadaan air sejak PLN memadamkan aliran listrik.

“Kerugian materi ini 300 ribu hingga Rp1 juta,” ungkap Ahadiyah.

Ahadiyah baru mengetahui pemberitahuan resmi dari PLN melalui media sosial setelah pemadaman berlangsung pada Senin pagi.

Selain itu, ia juga tidak dapat memberikan informasi berkala kepada pelanggan terkait jasa usahanya karena jaringan internet terputus.

“Jadi kami ada informasi terkait kapan pakaian pelanggan kami bisa diambil, atau jasa antar jemput gratis, jadi selama jaringan internet tidak ada, kami tidak bisa menyampaikan,” lanjutnya.

Pemilik usaha binatu di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing itu mengaku bahwa pemadaman ini adalah yang terparah selama ia menjalankan usahanya. Bahkan, bersama pelanggan, Ahadiyah harus begadang untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan pelanggan selama pemadaman berlangsung.

Warga Aceh Menuntut Kompensasi dari PLN

Menanggapi kerugian yang dialami, semua narasumber yang diwawancarai oleh BBC News Indonesia menuntut kompensasi dari PLN atas kerugian yang mereka derita selama berhari-hari. Beberapa warga bahkan meminta agar listrik digratiskan selama sebulan sebagai pengganti kerugian.

Tuntutan kompensasi ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 2/2025 tentang perubahan kedua atas Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya terkait penyaluran tenaga listrik oleh PLN.

Regulasi ini menjelaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kompensasi jika lama gangguan melebihi besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik selama satu jam per bulan, atau sesuai ketentuan menteri ESDM.

Kompensasi yang diberikan bervariasi, mulai dari:

* 50% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan sampai dengan 2 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
* 75% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 2 jam sampai dengan empat jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
* 100% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 4 jam sampai dengan delapan jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
* 200% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 8 jam sampai dengan 16 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik;
* 300% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 16 jam sampai dengan 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik; atau
* 500% dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 40 jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Aisyah Ismail, juga meminta PLN untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat Aceh yang terdampak pemadaman listrik selama tiga hari.

“Kita meminta kompensasi kepada PLN. Karena masyarakat telah dirugikan, baik itu alat elektronik rumah tangga, dan juga dari sisi bisnis,” katanya seperti dikutip kantor berita *Antara*, Rabu (01/10).

Aisyah menyampaikan hal ini setelah melakukan inspeksi bersama anggota Komisi III DPRA lainnya terkait pemadaman listrik ke PLN UID Aceh di Banda Aceh.

Selain menuntut kompensasi, Aisyah juga mendorong PLN untuk segera melakukan perbaikan karena Pemerintah Aceh sedang gencar mencari investasi. “Sesuai dengan visi-misi gubernur Aceh yang terus mendorong investasi ke Aceh, maka listriknya juga harus siap,” tegasnya.

Anggota DPR Aceh lainnya, Musdi Fauzi, kepada BBC News Indonesia, menyatakan bahwa kompensasi sangat layak diberikan oleh PLN karena pemadaman dilakukan tanpa pemberitahuan dan berlangsung berjam-jam.

“Seharusnya memang harus dipenuhi, walaupun pihak PLN nggak sengaja. Nggak sengaja, mungkin ada faktor kelalaian,” ujarnya.

Persoalan energi listrik memang krusial bagi banyak pihak. Sebelumnya, terdapat laporan mengenai setengah juta rumah tangga di Indonesia yang hidup tanpa listrik. Muncul pertanyaan, bisakah energi bersih menjadi solusi bagi mereka? Selain itu, para ilmuwan terus berupaya untuk memanen energi listrik dari udara lembab. Bahkan, motor listrik menjadi jurus China untuk mempopulerkan baterai garam.

Tanggapan PLN Terkait Pemadaman Listrik dan Tuntutan Kompensasi

Menanggapi keluhan dan tuntutan warga, Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, mengatakan bahwa “pemadaman bukan hal yang kita kehendaki”.

Hingga Kamis siang (02/10), Lukman memastikan bahwa pihaknya fokus pada “penormalan [listrik] secara bertahap agar bisa menuju 100% normal”.

“Kami pun dalam upaya penormalan juga sembari memohon maaf ya, atas kondisi yang kurang nyaman seperti ini,” katanya.

Lukman menjelaskan bahwa pemadaman listrik mulai terjadi pada Senin (29/09) pukul 16.23 WIB. Saat itu, terjadi gangguan di sistem PLTU Nagan 3, 2, dan 4.

“Itu melepas atau keluar dari sistem. Di dalam hal yang bersamaan juga, sedang dilakukan penguatan PHT [pemeliharaan dan pemeriksaan rutin] transmisi di jalur Bireuen dan Arun. Sehingga menyebabkan padam di beberapa daerah dan di saat itu kita membutuhkan waktu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lukman menambahkan bahwa penyebab utama pemadaman masih dalam proses penyelidikan oleh tim independen dan Kementerian ESDM.

Terkait dengan tuntutan kompensasi, Lukman menegaskan bahwa “PLN sebagai perusahaan negara pasti akan patuh dan juga akan patuh terhadap aturan yang berlaku”.

“Kami masih menunggu hasil investigasi oleh tim independen dan juga kementerian,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan pemadaman listrik di masa depan, PLN akan melakukan evaluasi terhadap “pemeliharaan untuk dari hulu ke hilirnya”.

“Begitu juga kita terus berkolaborasi dengan semua pihak agar kelistrikan tetap bisa andal dan bisa dinikmati dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” pungkas Lukman.