Kementerian Sosial menegaskan bahwa sebanyak 42 ribu individu penerima manfaat akan tetap terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dalam segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Keputusan ini membawa angin segar bagi puluhan ribu masyarakat yang bergantung pada program jaminan kesehatan pemerintah.
Puluhan ribu penerima manfaat tersebut merupakan bagian integral dari 11 juta peserta PBI JKN yang sebelumnya sempat dinonaktifkan oleh pemerintah pada Februari 2026. Penonaktifan ini merupakan dampak dari proses pembaruan status kepesertaan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, pada Selasa, 3 Maret 2026, menjelaskan bahwa total 44.500 peserta telah melalui proses reaktivasi reguler. Dari jumlah tersebut, 42 ribu orang berhasil aktif kembali sebagai PBI JKN, sementara 2.133 peserta lainnya beralih segmen menjadi peserta mandiri atau PBI dari pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang telah mencapai status Universal Health Coverage (UHC). Pernyataan ini disampaikan Mensos mengutip Antara.
Lebih lanjut, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga telah melakukan reaktivasi secara otomatis terhadap 106.153 peserta PBI JKN, termasuk di antaranya para penyintas penyakit kronis. Kementerian Sosial menilai bahwa seluruh proses pemutakhiran data status kepesertaan PBI JKN ini berjalan sangat produktif dan selaras dengan tujuan utamanya: memastikan bahwa bantuan iuran kesehatan dari pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat miskin dan rentan miskin yang terklasifikasi dalam Desil 1 hingga 5 DTSEN.
Sebaliknya, kelompok peserta BPJS Kesehatan yang dinilai mampu atau berada dalam kategori Desil 6 hingga 10 DTSEN, secara bertahap dialihkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Hal ini berlaku bagi mereka yang memilih kelas 1, 2, maupun 3, guna menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.
Untuk mendukung akurasi data, Kementerian Sosial mengerahkan lebih dari 30 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka bekerja sama dengan tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi lapangan secara cermat terhadap 11 juta peserta PBI-JKN yang statusnya sempat dinonaktifkan. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga validitas data penerima manfaat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa “proses PBI JKN ini akan terus berlangsung setiap bulannya, karena sekali lagi, data sosial itu bersifat dinamis.” Pernyataan ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan pemerintah untuk memastikan bahwa program jaminan kesehatan ini selalu relevan dan tepat sasaran seiring dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
