Istana Kepresidenan secara tegas meminta para petinggi baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Permintaan ini menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja merombak susunan pimpinan lembaga vital tersebut pada Selasa, 2 Juni 2026. BGN sendiri merupakan motor penggerak proyek andalan Presiden, yaitu program makan bergizi gratis (MBG), yang menjadi fokus utama dalam agenda pemerintah.
Berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo, posisi Kepala BGN kini diemban oleh Nanik Sudaryati Deyang. Ia akan didampingi oleh dua wakil kepala, yakni Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono. Pergantian ini berarti mengakhiri masa jabatan tiga pejabat sebelumnya, yaitu Dadan Hindayana, Inspektur Jenderal (Purn) Sony Sanjaya, dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung, di pucuk pimpinan BGN.
Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal yang sama, Prasetyo dari Istana Kepresidenan menekankan pentingnya langkah-langkah awal ini. “Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya, menggarisbawahi urgensi kerja sama antarlembaga.
Selain itu, pemerintah juga mendesak para pemimpin BGN yang baru untuk menjalin koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Harapannya adalah memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Prasetyo, seorang politikus Partai Gerindra, menyatakan optimisme bahwa kepemimpinan BGN yang baru ini akan mampu mempercepat implementasi program-program prioritas Presiden Prabowo. Lebih dari itu, diharapkan terjadi perbaikan signifikan pada kinerja dan tata kelola organisasi BGN. “Serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” imbuhnya, menegaskan tujuan luhur di balik program tersebut.
Menanggapi kekhawatiran publik, Prasetyo menegaskan bahwa proyek makan bergizi gratis yang diusung BGN akan terus berjalan sesuai rencana, meskipun evaluasi internal terus dilakukan oleh pemerintah. Ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh sedikit pun terganggu. Setiap unit kerja di BGN diinstruksikan untuk tetap menjalankan tugasnya sesuai tanggung jawab masing-masing. “Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” tandasnya.
Keputusan Presiden Prabowo untuk merombak struktur pimpinan Badan Gizi Nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Prasetyo, merupakan hasil dari pemantauan dan evaluasi yang mendalam selama satu setengah tahun terakhir. Presiden Prabowo secara rutin memantau dan mengevaluasi kinerja seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk performa Badan Gizi Nasional. Dalam proses evaluasi yang cermat tersebut, Presiden menerima berbagai masukan konstruktif dari kementerian terkait maupun langsung dari masyarakat selaku penerima manfaat proyek MBG.
Prasetyo lebih lanjut mengungkapkan bahwa ada beberapa catatan krusial terkait kinerja BGN yang menjadi bahan pertimbangan utama Kepala Negara. Salah satu sorotan utamanya adalah isu kedisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP). “Lalu ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” paparnya, mengindikasikan perlunya perbaikan mendasar.
Politikus Partai Gerindra ini berharap besar bahwa pergantian pucuk pimpinan BGN akan menjadi momentum perbaikan atas catatan-catatan tersebut. Ia mengingatkan kembali peran strategis Badan Gizi Nasional dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, BGN dituntut untuk memiliki tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang andal. “Serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas,” pungkas Prasetyo, menyoroti standar tinggi yang diharapkan dari lembaga ini.
Dukungan terhadap penunjukan Nanik Deyang sebagai Kepala BGN juga datang dari parlemen. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Dasco, menyatakan dukungan DPR terhadap pilihan Presiden Prabowo dalam menunjuk pimpinan baru untuk lembaga krusial ini, mencerminkan adanya konsensus politik atas langkah strategis ini.
