Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerukan kepada negara-negara sekutu untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz. Tujuannya adalah melindungi kapal-kapal dagang dan memulihkan kelancaran pasokan minyak dunia, namun permintaannya sejauh ini dijawab dengan penolakan tegas dari sejumlah sekutunya.
Seruan mendesak ini pertama kali disuarakan Trump melalui platform Truth Social pada Sabtu (14/03) lalu. Ia secara spesifik mendesak Inggris, Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain untuk bergabung dalam “upaya bersama” demi membuka kembali jalur laut yang krusial tersebut. Tidak berhenti di situ, Trump kembali mengulangi desakannya pada Sabtu malam, kali ini menargetkan “seluruh negara di dunia yang menerima pasokan minyak melalui Selat Hormuz.” Ia bahkan menjanjikan bahwa AS akan memberikan “banyak” dukungan bagi negara-negara yang bersedia ambil bagian dalam operasi tersebut.
Dalam wawancara dengan Financial Times yang terbit Minggu (15/03), Trump mempertegas pernyataannya dengan ancaman terselubung. Ia menyatakan bahwa kegagalan menjamin keamanan transportasi maritim di Selat Hormuz akan “sangat merugikan masa depan NATO,” sebuah aliansi yang selama ini menjadi pilar pertahanan Barat.
Latar belakang seruan Trump ini adalah penutupan Selat Hormuz oleh Teheran sebagai balasan atas serangkaian serangan udara AS dan Israel, termasuk serangan terhadap Pulau Kharg, pulau penting bagi ekspor minyak Iran. Penutupan jalur vital ini telah memukul keras sektor energi dan perdagangan global. Sebagai rute pengiriman minyak tersibuk di dunia, sekitar 20% pasokan global biasanya melintas di sana. Gangguan ini memicu salah satu krisis pasokan terbesar dalam sejarah, menyebabkan lonjakan tajam harga minyak mentah dunia. Imbasnya, puluhan negara terpaksa melepas cadangan minyak terbesar mereka untuk menstabilkan pasar. Situasi di Selat Hormuz kian menegangkan dengan laporan serangan terhadap kapal-kapal kargo dan ancaman nyata yang dirasakan para awak kapal, menimbulkan kekhawatiran ‘tak ada tempat untuk bersembunyi di kapal’ di tengah gejolak perairan tersebut.
Merespons desakan Washington, muncul pertanyaan besar di kalangan komunitas internasional: apakah negara-negara sekutu bersedia mengirim kapal perang untuk mengawal armada dagang melewati jalur laut yang sangat vital itu?
Respons yang diterima Amerika Serikat cenderung seragam dan tegas. Inggris, Jerman, Australia, Spanyol, dan Jepang termasuk di antara negara yang secara tegas menyatakan tidak akan mengirim kapal dalam apa yang mereka anggap sebagai perang melawan Iran, menegaskan posisi mereka yang non-intervensif.
Dalam konferensi pers di Downing Street pada Senin (16/03), Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa negaranya tidak akan “terlibat dalam perang yang lebih luas” di Iran. London, tambahnya, tengah “bekerja sama dengan sekutu” untuk merumuskan rencana yang layak membuka kembali Selat Hormuz, namun ia menekankan bahwa misi semacam itu bukan bagian dari NATO.
‘Ini bukan perang kami’
Di Jerman, Menteri Pertahanan Boris Pistorius menolak permintaan Trump mentah-mentah. “Apa yang diharapkan Trump dari segelintir fregat Eropa yang tidak mampu dilakukan oleh Angkatan Laut AS yang begitu kuat, bahkan dengan kehadiran pasukan marinir dan kapal-kapal perang tambahan yang telah dipindahkan ke Timur Tengah?” cetusnya dengan nada skeptis. “Ini bukan perang kami. Kami tidak memulainya,” tegas Pistorius.
Lebih lanjut, juru bicara Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menyatakan perang melawan Iran “tidak ada kaitannya dengan NATO” dan “bukan perang NATO.” Merz kemudian menutup kemungkinan keterlibatan Jerman, menegaskan bahwa “Kami tidak memiliki mandat dari PBB, Uni Eropa, maupun NATO, sebagaimana disyaratkan oleh Konstitusi. Karena itu, sejak awal sudah jelas bahwa perang ini bukan urusan NATO.” Ia juga menambahkan bahwa baik Amerika Serikat maupun Israel tidak pernah berkonsultasi dengan Jerman sebelum melancarkan operasi militer mereka, sehingga “pertanyaan tentang bagaimana Jerman bisa terlibat secara militer dalam konflik ini bahkan tidak pernah dipertimbangkan.”
Senada dengan Jerman, pemerintah Spanyol di Madrid menegaskan tidak akan ikut serta dalam operasi militer di Selat Hormuz karena menilai perang AS–Israel melawan Iran sebagai tindakan ilegal. Pernyataan tegas ini disampaikan Menteri Pertahanan, Margarita Robles, dan Menteri Luar Negeri, José Manuel Albares, pada Senin (16/03). Robles menolak permintaan Presiden AS Donald Trump agar Spanyol memberikan dukungan militer untuk mengamankan jalur laut yang secara de facto telah ditutup Teheran bagi kapal-kapal tanker minyak. Ia juga menepis ancaman Trump soal “masa depan yang sangat buruk” bagi sekutu NATO yang menolak ikut serta. “Spanyol tidak akan pernah menerima solusi tambal sulam, karena tujuan utama haruslah mengakhiri perang, dan mengakhirinya sekarang,” tegas Robles. Menlu José Manuel Albares menambahkan bahwa situasi di Selat Hormuz memang menjadi perhatian serius bagi Eropa, namun sikap Uni Eropa harus jelas: perang harus dihentikan, terlepas dari pertimbangan ekonomi. “Kita tidak boleh melakukan apa pun yang justru menambah ketegangan atau memperburuk eskalasi,” ujarnya.
Sementara itu, di Jepang, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menyampaikan kepada parlemen pada Senin (16/03) bahwa “melihat situasi terkini dengan Iran, kami saat ini tidak mempertimbangkan peluncuran operasi keamanan maritim.” Di Australia, Menteri Infrastruktur dan Transportasi, Catherine King, juga menegaskan dalam wawancara dengan ABC pada Senin (16/03) bahwa negaranya tidak akan mengirim kapal perang ke Selat Hormuz.
Respons yang lebih hati-hati datang dari Tiongkok, di mana juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington tidak secara eksplisit menyebutkan apakah Beijing akan menerima permintaan Trump. Namun, ia menekankan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjamin pasokan energi yang stabil dan tidak terhambat. Sementara itu, kantor kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa negara itu akan “menjaga komunikasi erat dengan Amerika Serikat terkait masalah ini dan mengambil keputusan setelah kajian yang cermat.”
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan Teheran tidak meminta gencatan senjata maupun bertukar pesan dengan Washington. Ia menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap tertutup “bagi musuh-musuh kami.” Araghchi menambahkan: “Mereka (Amerika) meminta negara lain datang membantu agar Selat Hormuz tetap terbuka… dari sudut pandang kami, jalur itu terbuka. Selat hanya tertutup bagi musuh-musuh kami, mereka yang melakukan agresi tidak adil terhadap negara kami dan sekutunya,” pungkasnya.
Lebih dari sekadar isu pasokan minyak, perang antara AS-Israel melawan Iran memiliki implikasi yang jauh lebih luas, mengancam berbagai sektor esensial seperti pangan, farmasi, dan pertambangan, bahkan berpotensi mengganggu produksi nikel di Indonesia. Konflik di Timur Tengah ini juga menimbulkan pertanyaan krusial tentang negara mana yang diuntungkan dan mana yang paling terdampak, mengingat dinamika geopolitik dan ekonomi global yang kompleks. Ini terjadi di tengah kekhawatiran global mengenai keamanan maritim dan upaya negara-negara untuk melepaskan cadangan minyak terbesar dalam sejarah untuk menanggulangi dampak perang.
Pernyataan yang ironis
Menurut koresponden diplomatik BBC, Paul Adams, seruan Trump kali ini mengandung ironi yang mendalam. “Selama dua masa jabatannya, Donald Trump tidak segan mengkritik—bahkan menyerang—negara-negara anggota NATO,” jelas Adams. Namun, pernyataan terbarunya—bahwa kegagalan mengamankan Selat Hormuz akan “sangat buruk bagi masa depan NATO”—menurut Adams, mengandung tafsir yang keliru atas tujuan utama NATO, yang memang dibentuk sebagai aliansi pertahanan.
“NATO dibentuk sebagai aliansi pertahanan,” ujar Jenderal Nick Carter, mantan Kepala Staf Pertahanan Inggris, kepada BBC pada Senin (16/03). “Itu bukan aliansi yang dirancang agar salah satu anggotanya bisa berperang atas inisiatif sendiri dan memaksa semua pihak ikut serta. Saya tidak yakin itu jenis NATO yang ingin kita ikuti,” tambahnya, menyoroti perbedaan fundamental antara fungsi asli NATO dan tuntutan Trump yang berpotensi menyeret aliansi ke dalam konflik militer yang tidak relevan dengan mandatnya.
Adams juga menyoroti ironi lain dalam pernyataan Trump, mengingat dua bulan lalu ia berkeras mengklaim Greenland—wilayah berdaulat milik Denmark, anggota NATO. “Hal ini mungkin menjelaskan mengapa sejumlah respons terdengar begitu blak-blakan,” ia menyimpulkan, merujuk pada ketidakpuasan sekutu terhadap perilaku Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump.
Dari Gedung Putih pada Senin, Trump sendiri memberikan klarifikasi atas permintaannya yang ditolak. Ia menyatakan bahwa ia meminta bantuan negara lain di Selat Hormuz “bukan karena kami membutuhkannya, tetapi karena saya ingin melihat bagaimana mereka bereaksi.” Ia kembali menegaskan pernyataan sebelumnya: bahwa Amerika Serikat selalu melindungi negara lain, tetapi mereka tidak melindungi AS ketika paling dibutuhkan, menggarisbawahi sudut pandangnya tentang beban yang ditanggung AS dalam menjaga keamanan global.
