International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) dengan tegas mengecam insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus, oleh pihak tak dikenal. Peristiwa ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan ancaman serius terhadap pilar demokrasi dan upaya nyata untuk membungkam suara-suara kritis para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Direktur Eksekutif Infid, Siti Khoirun Nikmah, mengungkapkan bahwa dugaan kuat serangan ini merupakan bagian dari pola intimidasi yang sistematis terhadap kerja-kerja pembela HAM. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak ada barang milik korban yang hilang, sehingga motif intimidasi yang berkaitan dengan advokasi HAM yang dilakukan Andrie Yunus menjadi sangat menonjol, sebagaimana disampaikan Siti dalam keterangan tertulisnya pada 13 Maret 2026.
Serangan brutal ini bukan kali pertama dialami Andrie Yunus. Sebelumnya, ia telah mengalami serangkaian intimidasi dan teror setelah terlibat dalam “Aksi Geruduk Fairmont” pada Maret 2025. Aksi tersebut merupakan protes koalisi masyarakat sipil terhadap rapat Panja revisi Undang-Undang TNI yang dianggap tertutup dan diam-diam. Selain itu, berbagai aksi protes publik pada Agustus 2025 juga turut memicu teror terhadap dirinya.
Insiden terbaru yang menimpa Andrie terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026, sekitar pukul 23.37 WIB, di Jalan Salemba I Talang, Jakarta Pusat. Saat itu, Andrie sedang dalam perjalanan pulang setelah merekam episode podcast di kantor YLBHI yang membahas topik “Remiliterisme dan Judicial Review UU TNI”. Ia diserang secara tiba-tiba oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor matic, meninggalkan luka parah pada dirinya.
Akibat serangan keji tersebut, Andrie Yunus menderita luka bakar serius hingga 24 persen di sekujur tubuh, meliputi area wajah, dada, kedua tangan, serta bagian mata. Saat ini, korban sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan dijadwalkan akan menjalani operasi cangkok membran amnion pada matanya, sebuah prosedur krusial untuk memulihkan penglihatannya.
Siti Khoirun Nikmah menegaskan bahwa sebagai seorang pembela HAM, Andrie Yunus berhak sepenuhnya memperoleh perlindungan dari negara. Hak ini secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Infid, bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya, mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pengusutan tuntas terhadap para pelaku dan aktor intelektual di balik serangan ini.
Infid menuntut agar penyelidikan dilakukan secara transparan, dengan memeriksa semua bukti di lapangan, termasuk rekaman CCTV yang mungkin berada di sekitar lokasi kejadian. Koalisi masyarakat sipil juga mendesak negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada para pembela HAM. Kewajiban perlindungan ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015, yang mewajibkan negara menjamin keamanan bagi setiap individu yang berjuang untuk pemajuan HAM.
Lebih lanjut, Infid mendorong aparat untuk menerapkan pasal percobaan pembunuhan berencana dalam kasus ini. Mengingat dampak fatal yang dapat ditimbulkan oleh air keras, sudah selayaknya pelaku dijerat dengan pasal yang memiliki konsekuensi hukum serius. Infid berdiri teguh bersama Kontras dan seluruh elemen masyarakat sipil lainnya, berkomitmen untuk memastikan bahwa tindak kekerasan tidak akan pernah berhasil membungkam kebenaran. “Kami akan terus mengawal kasus ini hingga Andrie Yunus mendapatkan keadilan yang seutuhnya,” pungkas Siti.
