Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, kembali menjadi target teror, kali ini dalam bentuk serangan fisik. Pada Kamis malam, 12 Maret 2026, Andrie menjadi korban penyiraman air keras oleh dua orang tak dikenal di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat. Peristiwa tragis ini bukan kali pertama baginya, sebab setahun sebelumnya ia juga mengalami intimidasi usai secara vokal mengkritisi pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).
Kisah intimidasi yang dialami Andrie bermula pada Sabtu sore, 15 Maret 2025. Saat itu, ia bersama sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menginterupsi rapat pembahasan RUU TNI yang digelar Komisi I DPR RI dan pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta. Aksi tersebut bertujuan menolak revisi UU TNI yang dinilai dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Dengan membawa poster penolakan, mereka meneriakkan tuntutan agar tentara kembali ke barak, menyuarakan penolakan keras terhadap proses legislasi tersebut.
Beberapa jam setelah aksi di Hotel Fairmont, tepatnya Ahad dini hari, 16 Maret 2025, sekitar pukul 00.16 WIB, kantor KontraS di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat, didatangi tiga pria tak dikenal. Andrie Yunus menceritakan bahwa ketiga pria tersebut berulang kali menekan bel kantor tanpa tujuan yang jelas. “Kami sempat menanyakan dari mana? Salah seorang berbaju hitam kemudian menjawab ‘dari media’ sambil terus membunyikan lonceng di pagar kami,” ujar Andrie saat dihubungi. Ketiga pria asing itu terus menekan lonceng selama kurang lebih lima menit, menciptakan suasana mencekam.
Selain kunjungan misterius tersebut, Andrie juga menerima tiga panggilan telepon dari nomor tak dikenal dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, yakni antara pukul 00.00 hingga 00.15 WIB. Berbagai insiden ini, menurut Andrie, jelas merupakan bentuk teror pasca-kritik keras KontraS dan koalisi masyarakat sipil terhadap proses legislasi RUU TNI yang berlangsung secara tertutup. “Kami menduga ini adalah aksi teror pasca kami bersama koalisi masyarakat sipil mengkritisi proses legislasi Revisi UU TNI,” tegas Andrie, meyakini adanya kaitan langsung antara aksi advokasi dan intimidasi yang dialaminya.
Setahun berlalu, bayang-bayang teror itu berubah menjadi kenyataan pahit. Pada Kamis malam, 12 Maret 2026, Andrie Yunus disiram air keras oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan saat ia melintas di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menjelaskan bahwa cairan berbahaya tersebut mengenai bagian depan tubuh Andrie, menyebabkannya ambruk dan berteriak kesakitan hingga motornya terjatuh.
Sebelum insiden penyiraman, Andrie baru saja merampungkan perekaman siniar bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.00 WIB. Setelah itu, ia sempat mampir ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan Cikini sebelum melanjutkan perjalanan pulang dengan sepeda motornya. Nahas, sekitar pukul 23.37 WIB, dua pria yang diduga laki-laki mengendarai sepeda motor matic mendekat dan langsung menyiramkan cairan kimia korosif ke arah Andrie.
Cairan kimia yang menyerang tubuhnya menyebabkan luka bakar serius hingga 24 persen, terutama pada mata, wajah, dada, dan tangan kanan Andrie. Bahkan, sebagian bajunya meleleh akibat paparan air keras tersebut. Andrie yang berteriak kesakitan dan menyebut air keras, sontak menarik perhatian sejumlah warga sekitar yang berdatangan untuk memberikan pertolongan. Pelaku serangan, yang menjatuhkan gelas berbahan stainless steel saat berupaya kabur, diduga melarikan diri ke arah Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Hingga berita ini ditulis, Andrie Yunus masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk memulihkan diri dari luka-luka serius yang dideritanya. Insiden ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap pegiat hak asasi manusia, mengingatkan kembali akan tantangan besar dalam upaya penegakan keadilan dan perlindungan bagi para pembela kebebasan sipil.
Dian Rahma Fika, Vedro Immanuel Girsang, dan Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
