Puluhan ibu-ibu dan mahasiswa bersatu dalam aksi solidaritas di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Sabtu (14/03), menyuarakan dukungan bagi Andrie Yunus. Aksi ini menarik perhatian khusus dari pucuk pimpinan Polri, dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilaporkan memberikan “atensi khusus” terhadap kasus yang menimpa pegiat hak asasi manusia tersebut.
Para pengunjuk rasa, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mengangkat poster-poster berisi seruan solidaritas dan tuntutan tegas agar aparat segera menangkap pelaku penyiraman air keras serta mengungkap dalang intelektual di balik aksi keji itu.
Naysilla Rose, yang akrab disapa Cila, salah satu peserta aksi, dengan lantang menyatakan, “Jangan ada lagi intimidasi dan kriminalisasi.” Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dan menjamin hak-hak para pejuang hak asasi manusia agar bebas berpendapat, berekspresi, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil tanpa rasa takut.
Menurut Cila, insiden yang menimpa Andrie Yunus bukan sekadar serangan biasa, melainkan bentuk ancaman nyata yang bisa menimpa siapa saja yang berani bersuara. “Rasa-rasanya pisau itu sudah ada di dekat leher, dekat banget,” ujarnya menggambarkan betapa dekatnya bahaya yang mengancam. Oleh karena itu, ia menyerukan pentingnya “membangun kekuatan bersama” untuk melawan teror semacam ini.
Cila, yang merupakan bagian dari komunitas Suara Ibu Indonesia dan berkolaborasi dengan sejumlah mahasiswa lintas kampus, menegaskan bahwa solidaritas dari publik sangat vital bagi Andrie Yunus. “Kita berkumpul bersama, mengeratkan tali solidaritas bagi Andrie,” tandasnya, menggambarkan semangat persatuan yang mengalir di tengah aksi tersebut.
Selain mengusung poster dan menyuarakan tuntutan, peserta aksi juga membawa bunga sebagai simbol perdamaian dan membagikan takjil, mengajak masyarakat berbuka puasa bersama, menciptakan suasana kebersamaan di tengah perjuangan.
Tragedi yang menimpa Andrie Yunus ini bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari serangkaian teror yang kerap menyasar para aktivis dan pegiat demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, insiden serupa pernah menimpa konten kreator dan aktivis yang mengkritik penanganan bencana di Sumatra, di mana mereka menerima kiriman bangkai ayam dan bahkan bom molotov. Pemerintah sendiri kala itu menepis dugaan adanya pembatasan kritik publik, namun pola intimidasi tetap menjadi sorotan serius.
Lebih lanjut, Cila menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM yang hingga kini masih mengendap tanpa penyelesaian. Ia menuding otoritas belum menunjukkan keberanian untuk mengungkap dalang di balik kasus-kasus tersebut, membiarkannya terus-menerus terkatung-katung. “Rasa-rasanya dijawab dengan senyuman dan ketawa getir, karena ya sudah kita bisa lihat begitu dari zaman dulu banget sampai sekarang, yang terus-menerus disuarakan sama aksi Kamisan rasanya kok nggak ada jawabannya, nggak ada penyelesaiannya,” ungkapnya, mencerminkan frustrasi mendalam atas janji-janji yang tak kunjung terealisasi.
Oleh karena itu, dalam orasinya, Cila mendesak negara untuk segera mengungkap tuntas kasus Andrie Yunus, bahkan menargetkan penyelesaian dalam waktu paling cepat tujuh hari. “Pemerintah seharusnya bisa menyelesaikan dan mengungkap siapa dalangnya,” tegasnya, menuntut akuntabilitas dari pihak berwenang.
Tuntutan senada juga disampaikan oleh Wasingatu Zakiyah, peserta aksi lainnya. Dalam orasinya, ia dengan tegas menyerukan agar otoritas secepatnya menyingkap tabir di balik kasus Andrie Yunus. “Jika kasus ini tidak terungkap, negara memang benar-benar tidak ada,” ucapnya, memberikan peringatan keras akan kredibilitas negara di mata publik.
Menyikapi serangan brutal ini, sebanyak 310 organisasi dan individu yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan pernyataan resmi pada Jumat dini hari (13/03), mengutuk dan mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.
Serangan yang digambarkan sebagai tindakan “keji dan pengecut” ini menyebabkan Andrie Yunus mengalami luka bakar serius hingga sekitar 24% dari total area tubuhnya, meliputi wajah, mata, dada, serta kedua tangannya.
Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang beredar, aksi penyerangan dilakukan oleh dua orang tak dikenal yang dengan sengaja mendekati korban menggunakan sepeda motor. Mereka kemudian menyiramkan cairan kimia berbahaya secara langsung ke tubuh Andrie sebelum dengan cepat melarikan diri.
Ironisnya, serangan ini terjadi hanya sesaat setelah Andrie Yunus menyelesaikan aktivitas advokasi publiknya, termasuk perekaman siniar (podcast) bertema “Remiliterisasi dan judicial review UU TNI” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Dalam pernyataan resminya, koalisi tersebut menegaskan bahwa “Serangan ini menunjukkan indikasi kuat sebagai tindakan yang direncanakan dan dilakukan secara terorganisir.” Mereka menilai bahwa tindakan tersebut bukan sekadar kekerasan biasa, melainkan berpotensi besar dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban.
Koalisi juga berpendapat bahwa serangan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kerja-kerja korban sebagai seorang pembela HAM yang selama ini secara konsisten mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, serta penyempitan ruang sipil di Indonesia.
Beberapa hari sebelum insiden, Andrie Yunus juga diketahui telah menerima berbagai bentuk intimidasi, termasuk panggilan telepon mencurigakan dari nomor tak dikenal. Pola intimidasi semacam ini, menurut koalisi, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menyebar ketakutan di kalangan mereka yang aktif melakukan kerja-kerja advokasi dan pembelaan HAM.
Melacak rekam jejaknya, Andrie Yunus adalah salah satu anggota kunci dari Komisi Pencari Fakta (KPF) yang selama lima bulan terakhir telah melakukan investigasi independen terhadap serangkaian demonstrasi dan kerusuhan pada Agustus 2025.
Melalui kerja investigasi yang panjang dan cermat, laporan KPF mengungkap berbagai temuan serius, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat keamanan, penangkapan massal, dugaan penyiksaan, serta kriminalisasi aktivis dan warga sipil dalam skala yang luas.
Rangkaian peristiwa Agustus 2025 itu sendiri telah menelan setidaknya 13 korban jiwa dan menyebabkan ratusan warga sipil dikriminalisasi, menandai “salah satu gelombang represi terbesar terhadap gerakan sipil sejak Reformasi”.
Tak berhenti di situ, Andrie Yunus juga dikenal aktif menyuarakan protes keras terhadap proses pembahasan revisi UU TNI yang dinilai tidak transparan. Puncaknya, pada 15 Maret 2025, ia bersama Koalisi Masyarakat Sipil lainnya bahkan nekat menerobos pintu ruang rapat di Hotel Fairmont Jakarta. Aksi ini dilakukan untuk menginterupsi pembahasan tertutup Rancangan Undang-Undang TNI antara pemerintah dan DPR, sebagai bentuk protes terhadap proses yang menutup partisipasi publik dan berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer.
Melihat konteks ini, Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa serangan brutal terhadap Andrie Yunus tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal biasa semata. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa “penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan serangan terhadap gerakan masyarakat sipil secara keseluruhan.”
Dalam seruan tuntutannya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak otoritas untuk segera mengungkap dan bertanggung jawab penuh dalam memberikan kejelasan penanganan kasus ini, sekaligus menjamin langkah-langkah perlindungan yang konkret bagi masyarakat yang aktif menyuarakan pendapat, termasuk para pembela HAM.
Mereka juga mengingatkan agar kasus ini tidak berakhir “menguap” seperti banyak kasus teror dan kekerasan terhadap pembela HAM lainnya yang tak pernah menemui titik terang.
Lebih lanjut, koalisi menuntut agar aparat segera menangkap dan mengadili tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap semua pihak yang terlibat dan terutama aktor intelektual di balik serangan keji ini.
Pemerintah juga diminta untuk mengambil langkah konkret dalam upaya perlindungan terhadap Andrie Yunus dan pegiat HAM lainnya, “tidak hanya sekadar memberikan pernyataan formal” tanpa tindak lanjut.
Terakhir, Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan agar pemerintah memastikan pemulihan secara menyeluruh, menjamin perawatan medis terbaik, dan rehabilitasi bagi Andrie Yunus serta keluarganya atas serangan brutal yang dialaminya, termasuk penggantian seluruh kerugian materiil maupun immateriil.
Dengan lantang, koalisi ini menegaskan bahwa “Tidak boleh ada ruang bagi teror terhadap pembela HAM di negara yang mengaku sebagai negara demokrasi.”
Menanggapi kasus yang menghebohkan ini, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan terpisah disebut memberikan perhatian khusus. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, pada Jumat (13/03) menyatakan, “Kami menyampaikan Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri telah memberikan atensi khusus terhadap penanganan dan pengungkapan kasus ini.”
Jhonny menambahkan bahwa kepolisian akan melakukan penyelidikan berlapis, melibatkan Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, hingga Bareskrim Mabes Polri, demi memastikan pengusutan yang komprehensif.
Keyakinan bahwa kekerasan terhadap Andrie Yunus dilakukan “secara terencana dan terorganisasi” juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Beliau secara tegas meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk “memastikan pengusutan tuntas sampai ke auktor intelektualis, bukan hanya pelaku penyerangan di lapangan.”
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ini kembali memantik kekhawatiran publik tentang semakin menyempitnya ruang gerak kritik di Indonesia. Insiden ini mengingatkan pada berbagai teror yang pernah dialami oleh para pengkritik pemerintah, seperti teror yang menimpa Najwa Shihab atau serangan bom molotov di kantor redaksi Jubi Papua yang disinyalir sebagai upaya membungkam pers kritis. Diskusi tentang independensi dan peran militer, seperti yang tercermin dalam perdebatan mengenai status siaga 1 TNI untuk respons konflik global atau meredam gejolak di masyarakat, juga menjadi latar belakang sensitif di tengah isu kebebasan sipil.
Artikel ini akan terus diperbarui seiring perkembangan kasus. Jurnalis Furqon Ulya Himawan turut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini dari Yogyakarta.
