News Stream Pro – , JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki bulan pertama tahun 2026 dengan dihadapkan pada serangkaian tekanan berat dari sektor fiskal, moneter, dan finansial. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari para pemangku kebijakan.
Tekanan dari sisi fiskal terlihat jelas dari realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini sangat mendekati batas aman defisit yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu sebesar 3%. Defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% tersebut dipicu oleh shortfall atau selisih signifikan antara target dan realisasi penerimaan pajak, di mana penerimaan pajak hanya mencapai sekitar 87% pada tahun 2025. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan serangkaian langkah strategis guna meredam “efek domino” gejolak pasar modal.
Shortfall penerimaan pajak pada tahun 2025 juga berimplikasi pada penetapan target tahun 2026 yang terkesan sangat ambisius. Pemerintah menargetkan lonjakan setoran pajak sebesar Rp440,1 triliun, meningkat menjadi Rp2.357,7 triliun pada tahun 2026. Para pengamat bahkan memperkirakan bahwa defisit anggaran pada tahun 2026 berpotensi kembali melebar, mengingat target penerimaan yang cukup ambisius ini.
Kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit APBN 2026 bukan hanya menjadi isu domestik, melainkan juga memicu kecemasan tinggi di kalangan investor asing, khususnya para pemegang Surat Berharga Negara (SBN). Juru Bicara Urusan Ekonomi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, mengungkapkan bahwa dalam komunikasinya dengan investor obligasi global, pertanyaan utama yang selalu mencuat adalah mengenai strategi pemerintah untuk menutupi kekurangan penerimaan negara atau shortfall, seperti yang sempat terjadi pada tahun sebelumnya. Sebagai respons terhadap dinamika pasar dan upaya menjaga kepercayaan investor, pertemuan penting antara pimpinan Danantara dan OJK pun sempat dijadwalkan di bursa, mencerminkan keseriusan dalam mengatasi isu-isu krusial di pasar.
Keraguan pasar terhadap kemampuan fiskal pemerintah untuk menutup celah penerimaan tersebut sontak memicu aksi jual di pasar obligasi, yang pada gilirannya berimbas pada arus modal keluar (capital outflow). “Mereka [investor asing] concern, shortfall dari revenue ini bagaimana cara menutupinya? Makanya sekarang kita melihat tekanan pada rupiah terutama dari bond. Mereka keluar karena takut defisitnya melebar, sehingga ada potensi bond issuance yang meningkat di tahun 2026,” ujar Fithra dalam acara Outlook Perpajakan & Partnership Gathering IKPI 2026, Selasa (20/1/2026).
Pengajar di Universitas Indonesia itu lebih lanjut menjelaskan bahwa strategi pembiayaan pemerintah yang agresif merupakan salah satu indikator utama yang dicermati pasar. Fithra mencatat bahwa, meskipun realisasi defisit APBN 2025 tercatat sebesar Rp695 triliun, realisasi pembiayaan utang justru membengkak hingga Rp744 triliun. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan strategi early frontloading untuk pembiayaan APBN 2026, yang terlihat dari penerbitan obligasi pemerintah dengan tanggal penyelesaian pada 30 Desember 2025.
Fithra menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai arahannya di Hambalang dan Kertanegara telah menaruh perhatian khusus pada isu arus uang keluar (capital flight) dan optimalisasi penerimaan, salah satunya melalui penanganan praktik mis-invoicing. Namun, Fithra mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini bukan pada pemenuhan likuiditas jangka pendek, melainkan pada keberlanjutan fiskal jangka menengah hingga panjang. “Kita bisa memenuhi pembiayaan di jangka pendek, tapi bagaimana menengah panjangnya? Ini sebenarnya easier said than done. Beberapa [solusi] sudah diidentifikasi, tapi semuanya itu solusi jangka menengah panjang juga,” katanya.
Selain tekanan fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah pada awal tahun ini. Pada 19 Januari lalu, nilai tukar rupiah bahkan sempat hampir menyentuh angka krusial Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS), memicu kembali perdebatan publik mengenai fundamental ekonomi di balik tren depresiasi mata uang Garuda tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan membaik, didorong oleh sentimen global terkait manuver penguatan yen Jepang yang berpotensi menekan dominasi dolar AS. Purbaya menegaskan bahwa menjaga stabilitas kurs rupiah adalah tugas utama Bank Indonesia (BI), dan ia menilai langkah bank sentral dalam menjaga stabilitas pasar valuta asing (valas) sejauh ini sudah berada di jalur yang tepat.
INDONESIAN RUPIAH / U.S. DOLLAR – TradingView
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa momentum penguatan mata uang Garuda kini mendapatkan angin segar dari faktor eksternal, yakni adanya indikasi upaya terkoordinasi (concerted effort) di pasar global untuk melemahkan dolar AS dan mengerek posisi yen. “Apalagi kalau saya lihat dolar AS akan cenderung dilemahkan di pasar global, [sementara] yen dikuatkan. Concerted effort seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar dolar dan mata uang yang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang,” ujarnya usai acara Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut Purbaya, jika momentum ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, rupiah memiliki peluang besar untuk menjauh dari level psikologis Rp17.000 per dolar AS yang sempat membayangi pasar sepekan terakhir. “Jadi kalau kita pintar-pintar sedikit, harusnya rupiah gampang sekali diperkuat lebih jauh lagi dari level yang sekarang,” tegasnya. Di sisi fiskal, bendahara negara itu berkomitmen menjaga kepercayaan investor melalui perbaikan fundamental ekonomi yang riil, bukan sekadar angka di atas kertas. Ia meyakini, hal ini akan memicu masuknya arus modal asing ke Tanah Air, yang pada gilirannya akan menjadi katalis tambahan bagi penguatan rupiah.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, pasar modal Indonesia juga menghadapi pukulan berat dengan anjloknya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kinerja pasar modal ambruk setelah pengumuman penting dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang turut memicu isu transparansi ke permukaan publik. Sebagai konsekuensi dari tekanan yang terjadi, serta sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik, muncul pula kabar mengejutkan mengenai proses pengunduran diri para elite regulator keuangan. Pada pagi hari Jumat (30/1/2026), Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri. Disusul pada sore harinya, empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, juga menyatakan mundur dari jabatannya, sebuah langkah yang disebut akan membuka peluang bagi figur baru untuk mengisi posisi kunci di DK OJK.
Pengunduran diri para pimpinan OJK ini, meskipun sebagai bentuk pertanggungjawaban, memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan, terutama dengan kondisi pasar modal yang masih dalam tekanan. Potensi “kekosongan” dari sisi regulator dapat memicu ketidakpastian baru di kalangan investor.
Menanggapi sentimen negatif dari ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyengat IHSG, Presiden Prabowo Subianto bahkan harus turun tangan dengan memberikan arahan kepada para pembantunya untuk segera meredam gejolak di pasar modal. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian melaporkan bahwa kinerja IHSG sudah mulai membaik, terlihat dari beberapa saham yang kembali memasuki jalur hijau, meskipun pengumuman MSCI sempat memicu lembaga pemeringkat saham lain seperti Goldman Sachs dan UBS untuk mengubah penilaiannya terhadap pasar saham Tanah Air.
“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” terang Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026). Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, khususnya terkait dengan pasar modal, dengan sejumlah langkah strategis sesuai arahan Presiden.
Langkah pertama adalah percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana disampaikan oleh Ketua OJK Mahendra Siregar sebelumnya, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi ini dapat langsung berproses tahun ini. Upaya ini meliputi pengurangan benturan kepentingan antara pengurus bursa dan anggota bursa, serta pencegahan praktik pasar yang tidak sehat. “Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya,” jelas Menko Perekonomian yang telah menjabat sejak 2019 itu.
Langkah kedua adalah penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini bertujuan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi, sekaligus menjamin perlindungan bagi seluruh investor. OJK akan melaksanakan penaikan free float ini dengan target rampung pada Maret 2026.
Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan standar di berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, bahkan melebihi angka free float Singapura, Filipina, dan Inggris. “Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional,” tambahnya.
Ketiga, pemerintah akan meningkatkan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi, dari 8% menjadi 20%, untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Langkah ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD,” terang Purbaya.
Langkah keempat adalah penyesuaian dengan standar MSCI. Perubahan aturan ini krusial untuk menghindari potensi penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Sementara itu, langkah kelima berupa suntikan likuiditas akan dioptimalkan melalui peran BPI Danantara dan dana institusi besar seperti Taspen dan BPJS untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.
