News Stream Pro –, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menerima kunjungan dari First Deputy Managing Director of IMF, Gita Gopinath, di Jakarta pada hari Jumat, 20 Juni 2025. Pertemuan penting ini menjadi sorotan utama di tengah tantangan ekonomi global yang kompleks.
Momen pertemuan tersebut diabadikan dan dibagikan oleh Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati. Dalam unggahannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa diskusi dengan Gita Gopinath mencakup berbagai aspek penting, terutama terkait kondisi perekonomian Indonesia dan perkembangan ekonomi global secara umum.
Menyoroti tantangan global, Sri Mulyani menekankan bahwa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap tinggi menjadi prioritas utama bagi Indonesia, serta banyak negara lainnya. Gangguan rantai pasok yang berkelanjutan, kebijakan suku bunga tinggi yang diperkirakan akan bertahan lama (higher for longer), risiko inflasi yang tinggi, dan potensi pelemahan ekonomi dunia menjadi perhatian utama yang perlu diwaspadai.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga telah menyampaikan pandangannya terkait saran ekonom AS mengenai tarif pajak. Baca juga: Sri Mulyani Tak Setuju Saran Ekonom AS soal Tarif Pajak, Begini Alasannya. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk merespons berbagai masukan dan tantangan kebijakan ekonomi secara komprehensif.
Menanggapi situasi global yang dinamis, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengambil sikap waspada terhadap dampak eksternal yang berpotensi merugikan perekonomian domestik. Pengelolaan APBN secara hati-hati dan bijaksana akan menjadi kunci, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai stimulus yang tepat sasaran.
“Selain itu, Indonesia juga berkomitmen akan menjaga defisit tetap terkendali sesuai batas yang ditentukan dalam UU APBN,” tegas Sri Mulyani dalam keterangan unggahannya.
Sebagai informasi tambahan, perkembangan terkini terkait penerimaan pajak juga menjadi perhatian. Baca juga: Penerimaan Pajak Mei 2025 Turun 10,1% jadi Rp683,3 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani. Data ini menjadi salah satu indikator penting dalam memantau kesehatan fiskal negara.
Dalam UU APBN 2025, pemerintah telah menetapkan ambang batas defisit sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB), atau setara dengan Rp616,2 triliun. Data terbaru menunjukkan bahwa APBN mengalami defisit sebesar 0,09% dari PDB, atau setara dengan Rp21 triliun pada bulan Mei 2025.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan komitmen pemerintah untuk terus berupaya memastikan pembangunan Indonesia tetap berjalan lancar, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks.
Menutup keterangannya, Sri Mulyani menyampaikan, “Kita optimis, namun tetap waspada. Semoga dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga pertumbuhan Indonesia tetap berkelanjutan.”
Ancaman Pelebaran Defisit
Selain eskalasi perang dagang yang dimulai oleh mantan Presiden AS Donald Trump, perkembangan terbaru dari konflik Israel-Iran juga semakin memberikan tekanan pada APBN 2025.
Di satu sisi, asumsi makro APBN 2025 telah menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel. Namun, laporan dari Bloomberg menunjukkan bahwa harga minyak mentah dunia berpotensi melonjak di atas US$100 per barel jika konflik Israel-Iran terus berlanjut.
Menurut analisis sensitivitas APBN 2025, setiap kenaikan harga ICP sebesar US$1 akan menyebabkan belanja negara membengkak hingga Rp10,1 triliun. Sebaliknya, setiap kenaikan harga ICP sebesar US$1 hanya akan meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp3,2 triliun.
“Kenaikan sisi belanja lebih besar dibandingkan sisi penerimaan. Artinya, kenaikan harga minyak akan meningkatkan defisit anggaran,” jelas Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, kepada Bisnis pada hari Minggu, 15 Juni 2025.
Fajry menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak memang dapat berdampak positif pada penerimaan negara, karena berpotensi meningkatkan setoran PPh dan PNBP minyak dan gas (migas). Namun, kenaikan harga minyak juga akan meningkatkan belanja negara, terutama untuk subsidi energi dan setoran dana bagi hasil migas ke pemerintah daerah.
Oleh karena itu, Fajry menekankan pentingnya pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran jika tren harga ICP terus menyimpang dari asumsi APBN 2025. Namun, ia tidak menyarankan agar penyesuaian tersebut dilakukan dengan menaikkan harga BBM atau tabung LPG 3 kg.
Sebelumnya, terdapat usulan terkait PPN DTP. Baca juga: Maruarar Bersurat ke Sri Mulyani: Minta PPN DTP 100% Diperpanjang. Hal ini menunjukkan berbagai opsi yang dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Dengan kondisi ekonomi yang ada dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi, mencabut subsidi energi bukan opsi yang tepat,” pungkasnya.
Ringkasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan First Deputy Managing Director of IMF, Gita Gopinath, membahas kondisi perekonomian Indonesia dan global. Sri Mulyani menekankan prioritas menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global seperti gangguan rantai pasok dan risiko inflasi. Indonesia berkomitmen menjaga defisit APBN tetap terkendali sesuai UU, dengan ambang batas 2,53% dari PDB.
APBN 2025 menghadapi tekanan dari eskalasi konflik Israel-Iran yang berpotensi menaikkan harga minyak mentah di atas asumsi makro APBN. Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan defisit anggaran karena belanja negara akan membengkak lebih besar daripada peningkatan pendapatan. Pemerintah diharapkan melakukan penyesuaian anggaran tanpa mencabut subsidi energi.
