Presiden Prabowo Subianto dituding berupaya membungkam dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh. Klaimnya bahwa proyek peninggalan Presiden Joko Widodo itu “tidak bermasalah” menuai sorotan tajam di tengah desakan publik agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menindaklanjuti. Pertanyaan besar pun mengemuka: sejauh mana keseriusan KPK dalam mengusut tuntas skandal megaproyek ini?
Sebelumnya, KPK telah menegaskan bahwa proses penyelidikan dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), atau yang dikenal dengan nama Whoosh, akan terus berlanjut. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan prosedur esensial untuk mencapai kepastian hukum, guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana korupsi dalam proyek strategis tersebut. “Tidak ada satu larangan pun untuk melakukan penyelidikan. Justru akan lebih baik jika ada penyelidikan sehingga tercipta kepastian hukum,” ujar Tanak di Jakarta, Rabu (05/11), seraya menambahkan bahwa KPK telah memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait dalam proses ini. Namun, sorotan publik semakin tajam mengingat proyek senilai Rp118 triliun ini sejak awal telah menimbulkan keraguan, terutama setelah pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, menyebut “bau” dugaan korupsi “sangat menyengat” saat mantan Presiden Jokowi secara mendadak beralih menggandeng China, padahal tawaran Jepang kala itu menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif. Kekhawatiran pun muncul terkait kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung beban utang kereta cepat, serta potensi dampak yang ditimbulkannya.
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat
Persoalan utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) memasuki babak baru setelah mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, pada 14 Oktober lalu mengungkap dugaan tindak pidana dalam proyek Whoosh melalui kanal YouTube pribadinya. Mahfud menyoroti adanya indikasi penggelembungan harga atau mark up, mengklaim bahwa ongkos pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia terlalu mahal. Isu dugaan mark up ini sontak memicu desakan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.
Menanggapi desakan tersebut, KPK pada awal November lalu menyatakan telah memulai proses penyelidikan dan memanggil sejumlah pihak terkait dugaan korupsi proyek Whoosh. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dimintai keterangan adalah mereka yang diduga memiliki informasi mengenai konstruksi perkara. Meski detail identitas pihak-pihak tersebut belum dapat diungkap karena masih dalam tahap penyelidikan, KPK berharap setiap informasi yang disampaikan dapat membantu lembaga antirasuah ini mengungkap dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp118 triliun itu. “Kami mengimbau kepada siapa saja pihak yang diundang dan dimintai keterangan terkait perkara KCIC agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, serta keterangan yang dibutuhkan,” tegas Budi pada Senin (03/01).
Namun, di tengah berjalannya proses penyelidikan tersebut, pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa proyek kereta cepat besutan pendahulunya, Joko Widodo, sama sekali tidak bermasalah, bahkan pemerintah akan menanggung cicilan utang sebesar Rp1,2 triliun setiap tahun. Prabowo meyakini bahwa dana untuk membayar utang kepada pihak China sejatinya tersedia, dan dana tersebut akan dialokasikan dari hasil rampasan korupsi yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi [setelah diambil negara] saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Gambir, Jakarta, Selasa (04/01). Ia juga meminta agar permasalahan Whoosh tidak hanya dilihat dari aspek untung-rugi semata, melainkan juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti pengurangan kemacetan dan polusi, mengingat sejarah perkeretaapian di Indonesia yang telah ada sejak masa penjajahan Belanda di Priangan turut berkontribusi pada transportasi dan ekonomi. Namun, keputusan semacam ini harus transparan dan akuntabel, mendorong kembali desakan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebelum mengalokasikan dana APBN.
Prabowo Menutup-nutupi Korupsi Whoosh?
Pernyataan Presiden Prabowo mengenai proyek Whoosh segera menuai kritik dari sejumlah pengamat ekonomi, yang menilainya sebagai upaya untuk menutup-nutupi atau membungkam dugaan korupsi dalam megaproyek bernilai Rp118 triliun itu. Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), secara lugas memaparkan bahwa dugaan korupsi pada Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini “sangat terang benderang.”
Menurut Anthony, jejak dugaan korupsi ini dapat ditelusuri dari keputusan mendadak mantan Presiden Joko Widodo yang menunjuk China sebagai pemenang proyek, mengesampingkan tawaran Jepang yang sejatinya lebih menguntungkan dari segi suku bunga. Jepang menawarkan investasi sebesar US$6,2 miliar dengan pinjaman bertenor 40 tahun dan bunga hanya 0,1% per tahun untuk 75% pembiayaan. Sementara itu, tawaran awal China yang lebih murah, US$5,5 miliar, kemudian berubah menjadi US$6,071 miliar dengan skema 40% kepemilikan China, 60% konsorsium BUMN, dan pinjaman bertenor sama namun dengan bunga 2% per tahun. Ironisnya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar, yang disertai bunga utang mencapai 3,4%, memunculkan pertanyaan tentang apakah ini adalah “jebakan utang China.”
“Yang satu [Jepang] bunganya hanya 0,1%, sedangkan yang satunya [China] bunga utangnya 2% atau 20 kali lipat lebih besar. Ini tanpa bicarakan cost overrun. Tanpa itu, proyek dari Jepang seharusnya lebih meringankan. Mengapa proyek dari China bisa dimenangkan? Inilah yang seharusnya diusut tuntas,” tegas Anthony Budiawan kepada BBC News Indonesia. Ia menambahkan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Presiden China sebelumnya juga telah memicu desakan dari pengamat agar Indonesia meninjau ulang utang dari China.
Senada dengan Anthony, pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy bahkan menyebut “bau” dugaan korupsi kereta cepat Whoosh “sangat menyengat.” Kejanggalan pertama yang ia soroti, mirip dengan dugaan Anthony, adalah pemilihan China dengan dalih tanpa jaminan APBN, namun dengan suku bunga yang jauh lebih tinggi. “Siapa yang memutuskan kajian keuangan ini sehingga berani mengambil keputusan politik memilih China? Timnya harus dibongkar,” ujar Ichsanuddin.
Kejanggalan kedua adalah pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar yang disebabkan oleh perubahan konstruksi dan ketidakstabilan tanah. Ichsanuddin mempertanyakan sejauh mana tim pengambil keputusan telah melakukan kajian mendalam sehingga argumen pembengkakan biaya tersebut bisa diterima. Kejanggalan ketiga, menurutnya, adalah potensi adanya pihak luar yang sengaja mengambil keuntungan dari perubahan keputusan pemerintah. Ia menduga adanya “asimetri informasi yang sangat besar,” yaitu kondisi di mana satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih unggul, menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dan potensi keputusan yang tidak efisien.
Ichsanuddin Noorsy menegaskan bahwa ia tidak ingin menuduh pihak tertentu, namun ia mendesak KPK untuk segera menggandeng tim audit independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya adalah untuk membongkar ada atau tidaknya kerugian negara, serta mengukur seberapa besar angka kerugian yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Kendati demikian, ia mengakui tantangan besar dalam melakukan audit finansial terhadap entitas seperti China Development Bank (CDB), yang cenderung tertutup demi menjaga reputasi dan kredibilitas BUMN mereka.
Beban Utang yang Harus Ditanggung Indonesia
Melihat serangkaian kejanggalan tersebut, Ichsanuddin Noorsy dan Anthony Budiawan menyarankan Presiden Prabowo untuk tidak tergesa-gesa menyangkal dugaan korupsi Whoosh. Sikap defensif ini dikhawatirkan dapat dianggap sebagai inkonsistensi terhadap janji pemberantasan korupsi dan berpotensi mengecewakan masyarakat. “Kasus hukumnya menjadi tidak jelas, seolah-olah pemerintah yang sekarang ingin menutup-nutupi dugaan korupsi rezim sebelumnya. Ini pasti akan berdampak pada elektabilitas,” jelas Anthony, menegaskan pentingnya transparansi. Pertanyaan pun mengemuka: apakah janji Prabowo untuk membayar utang Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan beban utang proyek ini?
Anthony menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia kini dibebani oleh dua komponen utang: utang pokok pinjaman dan bunga utang. Utang pokok pinjaman dijadwalkan baru akan mulai dibayarkan pada tahun 2033, sepuluh tahun setelah operasional penuh kereta cepat. Namun, beban bunga utang harus segera ditanggung begitu Whoosh beroperasi. Berdasarkan perhitungan Anthony, beban bunga utang yang menjadi tanggung jawab PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sebagai konsorsium perusahaan Indonesia yang memegang 60% saham, mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Angka ini berasal dari total bunga utang proyek yang diperkirakan sekitar Rp2 triliun.
“Bunga utang sebesar Rp1,2 triliun itu tampaknya tidak mungkin dapat dibayar sendiri oleh konsorsium,” papar Anthony. Oleh karena itu, PT KAI sebagai pemilik saham mayoritas dalam konsorsium, kemungkinan besar akan meminta tambahan dana, baik dari Danantara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika ditambahkan dengan besaran utang pokok pinjaman, total kewajiban yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia diperkirakan berkisar antara Rp3,8 triliun hingga Rp5 triliun. Bagi Anthony, beban bunga utang Rp1,2 triliun saja sudah sangat membebani, apalagi jika ditambah dengan utang pokok. Ia menduga rezim saat ini mungkin berpikir untuk menunda kewajiban pembayaran utang pokok hingga tahun 2033, demi mengamankan situasi fiskal saat ini.
Mampukah APBN Membiayai Utang Whoosh?
Menurut Anthony Budiawan, berdasarkan aturan awal, urusan utang kereta cepat seharusnya ditangani oleh Danantara sebagai pengelola investasi BUMN, mengingat proyek ini dirancang dengan skema business to business (B2B). Namun, ia menduga Danantara akan keberatan menanggung beban utang tersebut karena dapat mengganggu tujuan utama mereka untuk mengoptimalkan investasi strategis negara demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Danantara sebenarnya mampu, dengan dividen yang bisa mencapai Rp80 triliun per tahun. Namun, masalahnya adalah tujuan dibentuknya Danantara bisa gagal jika harus menanggung utang Whoosh,” paparnya.
Di sisi lain, Ichsanuddin Noorsy mengingatkan bahwa membebankan utang Whoosh pada APBN akan semakin mempersempit ruang fiskal negara. Ia menyoroti fakta bahwa tanpa beban utang Whoosh pun, pembayaran utang luar negeri pemerintah pada tahun 2025 telah mencapai Rp1.353 triliun, atau 37,36% dari total porsi anggaran negara. “Jika ditambah Whoosh, ruang fiskal akan semakin sempit. Artinya, APBN menjadi semakin impoten dalam memenuhi amanat konstitusi dan fungsi penyelenggara negara,” cetusnya. Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang harga tiket yang mahal di tengah wacana penonaktifan kereta Argo Parahyangan, serta keselamatan proyek setelah beberapa insiden kecelakaan yang memicu kekhawatiran publik.
Mengingat kondisi ini, Anthony Budiawan menegaskan bahwa negosiasi restrukturisasi utang dengan China krusial untuk menurunkan suku bunga menjadi 0,1%. Dengan demikian, PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas konsorsium Indonesia hanya perlu membayar Rp75 miliar, jauh lebih murah dibandingkan Rp1,2 triliun saat ini. Ia berpendapat bahwa PT KCIC seharusnya mampu membiayai kewajibannya sendiri tanpa mengganggu dana publik. “Oleh karena itu, negosiasi yang hanya memperpanjang tenor dari 40 tahun menjadi 60 tahun bukanlah solusi sama sekali; itu adalah negosiasi terbodoh,” tegasnya.
Kontras dengan pernyataan tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengklaim bahwa pemerintah Indonesia dan China telah sepakat merestrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat, termasuk perpanjangan waktu pembayaran utang hingga 60 tahun. Namun, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, baru-baru ini menyatakan bahwa negosiasi dengan China masih berlangsung dan belum ada keputusan final. Lebih lanjut, Rosan juga mengkritik keputusan sepihak Presiden Prabowo yang berencana memperpanjang rute kereta cepat hingga Banyuwangi, Jawa Timur, tanpa membuka ruang diskusi dengan masyarakat dan melakukan kajian yang matang. “Ini menunjukkan image pemerintah yang seenaknya. Jika kereta cepat ingin sampai Banyuwangi, harus ada evaluasi dan tender baru, tidak harus dipegang China. Ingat, ini menggunakan uang publik, jadi harus transparan, bukan uang Anda pribadi,” tegas Anthony, mengingatkan pentingnya akuntabilitas.
Tanggapan dari Parlemen
Menanggapi potensi penggunaan uang hasil rampasan korupsi yang dialokasikan ke APBN untuk membayar cicilan utang Whoosh, sejumlah pengamat ekonomi menegaskan bahwa keputusan tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anthony Budiawan mengingatkan bahwa setiap pengeluaran negara harus ditetapkan melalui Undang-Undang, sesuai dengan aturan keuangan negara yang berlaku. Ketua DPR, Puan Maharani, memastikan bahwa permasalahan utang Whoosh akan segera dibahas secara komprehensif oleh komisi terkait di DPR bersama pemerintah.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika utang kereta cepat memang harus dibebankan pada APBN, asalkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek dijunjung tinggi. Said Abdullah juga secara tegas mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat ini. Langkah ini krusial untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dana atau penyalahgunaan kewenangan selama proses pembangunan. “KPK segera melakukan penyelidikan penyidikan. Itu akan lebih baik, tetapi juga jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik,” pungkasnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, menekankan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan kelanjutan proyek strategis.
