Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan kabar gembira mengenai kelanjutan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Mining Industry Indonesia (MIND ID). Menurutnya, Indonesia akan segera memiliki porsi saham yang lebih signifikan di perusahaan tambang raksasa tersebut.
Andre mengungkapkan bahwa pada Oktober 2025 mendatang, Indonesia dipastikan akan mendapatkan tambahan saham sebesar 10%-12% di Freeport Indonesia. “Bapak, Ibu, semuanya, saya mau informasikan bahwa bulan Oktober tahun 2025 ini, sesuai perintah Presiden Prabowo ke Danantara, Insyaallah kita akan dapat tambahan saham Freeport sebesar 10%-12%,” kata Andre usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI, Senin (29/9/2025).
Penambahan saham ini secara otomatis akan meningkatkan kepemilikan saham Indonesia di PTFI menjadi lebih dari 51%. Bahkan, jika penambahan mencapai 12%, maka saham Indonesia bisa menyentuh angka 63%. “Jadi kalau selama ini kita punya 51%, otomatis di Oktober 2025 ini saham Freeport dimiliki oleh pemerintah di atas 60%. Ya bisa 61%, bisa 63%,” jelasnya.
Dengan kepemilikan mayoritas di tangan Pemerintah Indonesia, Andre menegaskan bahwa Freeport wajib hadir dalam RDP di DPR, baik yang dilaksanakan oleh Komisi VI maupun komisi lain yang terkait dengan bisnisnya. “Berarti tidak ada alasan Dirut Freeport tidak datang ke RDP Komisi VI ataupun rapat-rapat lain di komisi yang lain di DPR RI. Karena jelas, pemilikan sahamnya jelas adalah pemerintah Republik Indonesia,” tegas Andre.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyampaikan hal serupa. Ia menargetkan keputusan akhir terkait penambahan saham ini akan selesai pada Oktober tahun ini. “Nah, tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin di awal di Oktober, baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport,” ungkap Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/09/2025).
Proses divestasi dan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas tahun 2041 juga menjadi perhatian utama. Bahlil menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dan berdiskusi dengan Freeport McMoran serta Freeport Indonesia terkait hal ini. “Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoran, dengan Presiden Freeport Indonesia, Pak Tony, untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden memperjelas terhadap proses perpanjangan Freeport yang selesainya 2041 kita harus perpanjang lebih dari itu,” ungkapnya.
Ringkasan
Indonesia diperkirakan akan mendapatkan tambahan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%-12% pada Oktober 2025. Penambahan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden dan akan meningkatkan kepemilikan saham Indonesia di PTFI menjadi lebih dari 51%, bahkan berpotensi mencapai 63%.
Dengan kepemilikan saham mayoritas, PTFI wajib hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR. Selain itu, pemerintah juga sedang memproses perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI setelah tahun 2041, dan telah berdiskusi dengan pihak Freeport McMoran dan Freeport Indonesia terkait hal ini.
