KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus memperkokoh sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam misi strategis mempercepat sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Kolaborasi vital ini, hingga akhir Mei 2026, telah berhasil menerbitkan puluhan ribu sertifikat halal yang berdampak signifikan pada peningkatan kualitas sektor pariwisata nasional.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan keberhasilan program ini saat meninjau penyerahan sertifikasi halal di Desa Wisata Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Ahad, 31 Mei 2026. “Kolaborasi ini telah membuahkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia,” ungkap Widiyanti, menyoroti capaian luar biasa yang telah diraih.
Dalam kunjungan kerja yang turut didampingi oleh Kepala BPJPH, Haikal Hasan, Menteri Widiyanti menjelaskan bahwa program akselerasi sertifikasi halal ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pariwisata yang tidak hanya berkualitas dan inklusif, tetapi juga mampu menjamin rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan. Ini adalah langkah penting untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam, terutama segmen wisatawan muslim.
Inisiatif sinergis ini pertama kali dirintis pada Juli 2025 melalui proyek percontohan yang melibatkan 20 desa wisata. Melihat dampak positif yang dihasilkan, program kemudian diperluas secara signifikan sejak akhir 2025 dan kini telah menjangkau 1.500 desa wisata di berbagai penjuru Tanah Air. Khusus di Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo, tercatat sebanyak 123 pelaku usaha dengan total 139 produk UMKM telah sukses memperoleh sertifikasi halal per 30 Mei 2026, menunjukkan progres yang solid di tingkat lokal.
Menurut Widiyanti, kepemilikan sertifikat halal lebih dari sekadar pemenuhan aspek administratif semata. Sertifikasi ini merupakan elemen krusial dalam strategi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, membangun kepercayaan wisatawan, serta memperluas dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal di destinasi wisata. Kemenparekraf pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPJPH, pemerintah daerah, pengelola desa wisata, serta para pelaku UMKM yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung terlaksananya program vital ini.
“Ke depan, sinergi lintas sektor ini akan terus diperkuat guna memastikan desa-desa wisata di Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi, berkembang secara berkelanjutan, dan pada akhirnya mampu memberikan manfaat kesejahteraan yang konkret bagi masyarakat luas,” pungkasnya, menggambarkan visi jangka panjang program ini.
Dari perspektif daerah, Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, mengungkapkan rasa terima kasih atas sertifikasi produk halal bagi UMKM di wilayahnya. Ia meyakini bahwa sertifikat halal ini akan secara signifikan meningkatkan kepercayaan wisatawan, memberikan keyakinan bahwa setiap makanan yang disajikan dan proses pembuatannya telah memenuhi standar halal. Hal ini bukan hanya tentang keagamaan, tetapi juga tentang jaminan kualitas dan integritas produk.
“Ini akan banyak nanti menimbulkan kepercayaan dan kelangsungan banyaknya wisatawan yang akan hadir ke destinasi-destinasi wisata di Kulon Progo dan DIY,” ujar Agung Setyawan, optimis terhadap potensi peningkatan kunjungan wisatawan dan dampak positifnya terhadap ekonomi lokal yang akan tercipta berkat inisiatif ini.
