Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, menyatakan optimisme terhadap pencapaian target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025. Target yang tercantum dalam Laporan Semester (Lapsem) adalah sebesar Rp 477,2 triliun, mengalami penurunan dari target awal Rp 513,6 triliun.
Penurunan target PNBP ini, menurut Luky, merupakan konsekuensi dari kebijakan baru terkait penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jika sebelumnya dividen BUMN masuk ke kas Kemenkeu, kini dialihkan langsung ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.
“Target PNBP tahun ini memang terlihat menurun signifikan dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh peralihan penerimaan dividen BUMN ke BPI Danantara,” jelas Luky dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11).
Hingga akhir Oktober 2025, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP sebesar Rp 402,4 triliun. Angka ini setara dengan 84,3 persen dari target Lapsem 2025. “Dengan realisasi sebesar Rp 402,4 triliun hingga akhir Oktober, kita sudah mencapai 84,3 persen dari outlook Lapsem 2025. Kami masih optimis target Rp 477,2 triliun dapat tercapai, mengingat masih ada dua bulan tersisa,” imbuhnya.
Meskipun hampir mencapai target, realisasi PNBP ini menunjukkan kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 15,7 persen. Bahkan, jika penerimaan dividen BUMN (KND) diabaikan, kontraksi masih tercatat sebesar 2,2 persen.
Lebih detail, dari total Rp 402,4 triliun realisasi PNBP, pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) menyumbang Rp 178,5 triliun. Angka ini terdiri dari pendapatan Migas sebesar Rp 81,5 triliun, yang mengalami penurunan 13,2 persen secara tahunan. Sementara itu, pendapatan SDA non-migas tercatat sebesar Rp 97 triliun, turun 0,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi pendapatan KND tercatat sebesar Rp 11,8 triliun, mengalami kontraksi signifikan sebesar 85,1 persen.
“Pendapatan KND, yang berasal dari BUMN, mengalami penurunan drastis dari target awal Rp 90 triliun menjadi hanya Rp 11,8 triliun,” ungkap Luky.
Di sisi lain, pendapatan PNBP lainnya tercatat sebesar Rp 129,9 triliun, tumbuh 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tercatat sebesar Rp 82,2 triliun, tumbuh 0,7 persen.
Dengan realisasi PNBP hingga akhir Oktober ini, pemerintah terus berupaya keras untuk meningkatkan PNBP, terutama di tengah peralihan dividen dari Kemenkeu ke Danantara. Upaya ini dilakukan untuk mengkompensasi penurunan pendapatan dari dividen BUMN.
“Kami berusaha keras untuk menutupi, setidaknya sebagian, penurunan dividen tersebut dengan meningkatkan jenis PNBP lainnya,” pungkasnya.
Ringkasan
Kementerian Keuangan optimis mencapai target PNBP sebesar Rp 477,2 triliun hingga akhir tahun, meskipun target ini telah direvisi turun dari sebelumnya Rp 513,6 triliun. Hingga Oktober 2025, realisasi PNBP mencapai Rp 402,4 triliun atau 84,3% dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp 178,5 triliun.
Penurunan target PNBP ini disebabkan oleh pengalihan penerimaan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pemerintah berupaya meningkatkan jenis PNBP lainnya untuk mengkompensasi penurunan pendapatan dividen BUMN, mengingat realisasi pendapatan KND mengalami kontraksi signifikan.
