News Stream Pro JAKARTA. Sinyal merger perusahaan pelat merah semakin menguat, mendorong sejumlah emiten BUMN Karya untuk berbenah diri. Momentum ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 yang secara signifikan memperluas kewenangan Danantara. Aturan baru ini tidak hanya memperjelas hubungan kelembagaan dengan regulator BUMN, tetapi juga membuka jalan bagi pembentukan lebih dari satu holding investasi dan operasional.
PP 19/2026 merupakan revisi dari PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Salah satu amandemen krusial dalam regulasi ini adalah ketentuan yang memungkinkan Danantara mendirikan lebih dari satu holding investasi atau operasional, asalkan memperoleh persetujuan dari Presiden.
Target Ambisius: Merger BUMN Karya dan Optimalisasi Aset di Akhir 2026
Garis waktu ini selaras dengan target Danantara untuk menuntaskan merger BUMN Karya pada semester II 2026, menyusul proses pembersihan laporan keuangan atau impairment asset. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), melalui Corporate Secretary Ngatemin alias Emin, menegaskan komitmen perseroan dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan portofolio aset. Langkah selektif dan terukur ini dilakukan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta regulasi yang berlaku, termasuk peninjauan aset dan investasi demi memperkuat fundamental.
Emin menambahkan, “Sejalan dengan agenda restrukturisasi sektor konstruksi BUMN, WIKA mendukung penuh kebijakan pemegang saham dan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan ekosistem BUMN Karya yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (4/6/2026).
Sementara itu, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), yang diwakili oleh Corporate Secretary Rozi Sparta, menyatakan bahwa rencana merger BUMN Karya masih dalam tahap kajian mendalam, menanti arahan lebih lanjut dari Danantara sebagai pemegang saham mayoritas. Di samping persiapan merger, ADHI juga tengah aktif dalam proses divestasi saham di PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) dan PT Dumai Tirta Persada (DTP). Sparta mengungkapkan, “Saat ini, ADHI telah menerima Letter of Intention (LoI) dari beberapa calon investor, dan seluruh transaksi divestasi diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2026,” katanya kepada Kontan, Kamis.
Perspektif Analis Terhadap Prospek Merger dan Kekuatan Regulasi Baru
Menanggapi progres ini, David Kurniawan, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), menilai bahwa proses konsolidasi BUMN Karya berjalan terukur dan prudent, dengan penekanan pada penyelarasan struktur keuangan korporasi. Ia menjelaskan, “Baik untuk memenuhi target akhir 2026 maupun integrasi dengan kerangka regulasi PP 19/2026 di bawah Danantara, fokus pemerintah adalah memastikan bahwa setiap tahapan restrukturisasi dan pengalihan aset memberikan dampak optimal bagi efisiensi fiskal serta penguatan kapasitas pembangunan nasional jangka panjang,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (4/6).
Senada, Sukarno Alatas, Senior Equity Research Kiwoom Sekuritas, memproyeksikan merger BUMN Karya masih memiliki peluang rampung pada akhir 2026. Namun, ia mengingatkan adanya risiko tinggi yang bisa memundurkan jadwal hingga 2027, terutama mengingat kompleksitas restrukturisasi utang, valuasi aset, serta kebutuhan persetujuan dari kreditor dan regulator. Alatas menambahkan, “Agenda ini sejalan dengan spirit PP 19/2026 Danantara yang mendorong konsolidasi BUMN, meskipun regulasi tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang merger ini,” katanya kepada Kontan, Kamis.
Nafan Aji Gusta, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, berpendapat bahwa target merger BUMN Karya di akhir 2026 masih realistis, kendati dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Proses ini, menurutnya, memerlukan waktu karena terkait erat dengan penyehatan finansial. “Ada konsolidasi keuangan, restrukturisasi utang, dan penyesuaian operasional yang masing-masing emiten harus siap hadapi,” ujar Nafan kepada Kontan, Kamis.
Aspek legalitas turut menjadi kunci dalam merger BUMN Karya. PP 19/2026 dinilai sebagai payung hukum krusial yang membawa angin segar bagi proses konsolidasi ini. Kewenangan Danantara untuk menyetujui perubahan penyertaan modal melalui APBN demi mendukung pembangunan nasional juga menjadi sentimen positif. Menurut Nafan, “Hal ini berpotensi menjadi instrumen penyelamat bagi proyek-proyek strategis BUMN Karya yang sedang dalam masa transisi penyehatan.”
Prospek BUMN Karya
Meskipun demikian, kinerja emiten BUMN Karya diperkirakan masih akan menghadapi serangkaian tantangan. Tekanan utama datang dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang telah mencapai 5,25% per Mei 2026.
Hingga April 2026, WIKA mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp5 triliun. Angka ini didominasi oleh segmen Energy & Industrial Plant (41,59%), Industri (28,79%), Infrastruktur & Bangunan (25,12%), serta Properti & Investasi (4,49%). Target kontrak baru WIKA untuk tahun 2026 sendiri mencapai Rp20 triliun. Emin menjelaskan bahwa perseroan terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga, dan harga energi global yang berpotensi berdampak pada biaya proyek, khususnya untuk komponen energi, logistik, material industri, dan peralatan konstruksi. “Untuk mengantisipasi pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga, WIKA menerapkan langkah mitigasi risiko melalui efisiensi operasional, pengendalian biaya, optimalisasi arus kas, serta penguatan manajemen risiko pada setiap proyek,” paparnya.
Serupa, ADHI juga membukukan kontrak baru senilai Rp5 triliun hingga April 2026, menunjukkan peningkatan signifikan 99,41% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Mayoritas perolehan ini berasal dari proyek pemerintah (76%), diikuti oleh BUMN (22%), dan sektor swasta (2%). Rozi Sparta mengungkapkan, dalam menghadapi tantangan tahun ini, ADHI menyiapkan strategi dengan mengoptimalkan negosiasi pengadaan untuk harga yang lebih efisien, serta meningkatkan efisiensi proses konstruksi dan biaya overhead. “ADHI juga melakukan mitigasi melalui dokumentasi terstruktur untuk menjaga peluang addendum kontrak maupun klaim kepada owner,” tambah Rozi.
David Kurniawan mengamati bahwa sektor konstruksi nasional menghadapi tantangan dinamis akibat pengetatan moneter dan fluktuasi nilai tukar global, yang berdampak pada biaya dana (cost of fund) serta harga bahan baku. Namun, ia optimis prospek kinerja BUMN Karya di sisa tahun 2026 akan tetap ditopang oleh komitmen kuat dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) secara selektif. Menurut David, fokus utama emiten saat ini adalah memperkuat manajemen risiko, meningkatkan efisiensi modal, dan memilih proyek dengan tata kelola arus kas yang lebih sehat demi menjaga ketahanan bisnis di tengah dinamika makroekonomi. “Di tengah fase konsolidasi industri dan fluktuasi IHSG saat ini, pergerakan saham sektor konstruksi cenderung merefleksikan proses restrukturisasi yang sedang berjalan,” jelasnya.
Sukarno Alatas juga memprediksi prospek sektor BUMN Karya dapat membaik secara bertahap di sisa tahun 2026, didorong oleh kelanjutan Proyek Strategis Nasional, program 3 juta rumah, serta potensi efisiensi pasca-konsolidasi dan penurunan beban bunga jika restrukturisasi berhasil. Kendati demikian, tantangan besar masih membayangi, meliputi suku bunga tinggi yang menekan biaya pendanaan dan permintaan, pelemahan rupiah yang memperberat beban valas, margin konstruksi yang tipis, serta risiko keterlambatan pembayaran proyek. Dari perspektif saham, Sukarno menilai PT PP Tbk (PTPP) sebagai yang paling defensif dan menarik, sementara ADHI masih dalam fase pemulihan bertahap. “Untuk saat ini, investor sebaiknya menerapkan strategi wait & see mengingat harga sahamnya yang cenderung downtrend dan berada di area support,” sarannya.
Dengan dinamika dan tantangan yang ada, David Kurniawan, Sukarno Alatas, dan Nafan Aji Gusta saat ini masih mempertahankan sikap kehati-hatian, sehingga belum mengeluarkan rekomendasi beli untuk saham emiten BUMN Karya.
