JAKARTA – Perusahaan Umum Bulog siap mengemban tugas baru yang vital dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengumumkan bahwa distribusi minyak goreng berdasarkan kewajiban pasar domestik (DMO) akan dimulai pada Januari 2026. Langkah strategis ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas esensial tersebut bagi masyarakat.
Keputusan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025. Permendag ini secara spesifik mengatur tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Rizal menegaskan, “Sesuai dengan Permendag, kita diberi perintah per Januari nanti, Januari 2026 ini, sampai Desember 2026.” Pernyataan ini disampaikan Rizal di Jakarta pada Senin, 29 Desember 2025, sebagaimana dilansir dari Antara.
Penting untuk diketahui bahwa DMO, atau kewajiban pasar domestik, adalah instrumen kebijakan krusial. Ini mewajibkan produsen atau eksportir suatu komoditas untuk mengalokasikan sebagian dari total produksinya untuk dijual di pasar domestik. Tujuannya jelas: untuk menjamin ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di dalam negeri sebelum sisa produksi diekspor ke luar negeri. Mekanisme ini dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen dalam negeri.
Dalam pelaksanaannya nanti, Bulog tidak sendiri. Rizal menggarisbawahi bahwa Bulog akan mendapat tugas penyaluran minyak goreng hasil DMO yang berasal dari kegiatan ekspor. Jumlahnya tidak sedikit, diperkirakan mencapai sekitar 35 persen dari total kewajiban DMO nasional. Penyaluran porsi ini akan dibagi bersama dua entitas lain, yaitu ID FOOD dan Agrinas Palma (Nusantara), menciptakan sinergi antarlembaga BUMN untuk mencapai tujuan yang sama.
Meskipun demikian, Rizal mengakui bahwa rincian teknis lebih lanjut mengenai implementasi DMO ini masih dalam tahap finalisasi. Kendati begitu, Bulog telah bergerak cepat dengan menyiapkan infrastruktur pendukung. Saat ini, Bulog sudah mempersiapkan lokasi-lokasi strategis untuk pergudangan dan pusat pendistribusian minyak goreng DMO, memastikan kesiapan operasional saat waktunya tiba.
Model pendistribusian minyak goreng DMO ini akan mengalami perubahan signifikan sesuai dengan Permendag yang baru. Rizal menjelaskan bahwa Bulog, bersama ID FOOD, dan Agrinas Palma, akan langsung menerima pasokan DMO. Setelah itu, mereka akan mendistribusikannya secara langsung kepada pengecer dan pasar-pasar tradisional. Pendekatan ini secara revolusioner memangkas jalur distribusi yang sebelumnya melibatkan beberapa lapis distributor, menghilangkan “distribusi satu, distribusi dua, dan lain sebagainya.”
Inovasi dalam jalur distribusi ini membawa sejumlah manfaat krusial. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar harga minyak goreng tetap stabil dan rendah, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, dengan memangkas mata rantai, proses distribusi menjadi tidak rumit, lebih efisien, dan transparan. Harapannya, masyarakat dapat mengakses minyak goreng dengan harga yang wajar dan terjangkau di pasaran.
Rizal kembali menegaskan filosofi di balik perubahan ini. “Jadi ini tujuannya dari pemerintah adalah untuk memotong rantai-rantai pendistribusian,” ujarnya. Ia menekankan bahwa semakin panjang rantai distribusi, semakin tinggi potensi kenaikan harga di tingkat konsumen akhir. Oleh karena itu, dengan menyerahkan DMO langsung kepada Bulog, ID FOOD, dan Agrinas Palma untuk kemudian langsung didistribusikan ke pasar, diharapkan harga dapat lebih murah dan beban masyarakat dapat diringankan.
Langkah progresif dalam tata kelola minyak goreng ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di tengah fokus pada stabilisasi harga komoditas pokok, berbagai sektor lain di Indonesia juga terus bergerak maju, menghadapi dinamika dan tantangan baru, seperti yang terlihat dalam babak baru persaingan mobil listrik yang kini semakin ketat. Ini menunjukkan spektrum luas perhatian pemerintah untuk memastikan pertumbuhan dan kemajuan bangsa di berbagai lini.
