BGN Pacu SPPG: Serap Anggaran Lebih Optimal!

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah berpacu dengan waktu untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) tahun ini. Penyerapan anggaran ini menjadi kunci untuk memastikan program tersebut menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Ketua BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyerapan anggaran BGN berkorelasi langsung dengan jumlah penerima manfaat program MBG. Hingga Kamis, 16 Oktober 2025, program ini telah menjangkau 35,6 juta jiwa dari target 82,9 juta penerima.

Jumlah penerima manfaat ini tercermin dari jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah dibentuk. Dadan mengungkapkan bahwa setiap SPPG yang beroperasi akan menyerap anggaran antara Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan. Saat ini, telah terbentuk sebanyak 12.003 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah.

“Dalam 10 hari ke depan, dengan penyerapan saat ini sudah mencapai Rp 23 triliun, kami memperkirakan akan ada tambahan Rp 6 triliun, sehingga total penyerapan menjadi Rp 33 triliun,” ujar Dadan kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Tahun ini, BGN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun dan dana cadangan Rp 100 triliun untuk menjalankan program MBG. Namun, Dadan memperkirakan bahwa BGN hanya akan mampu menyerap anggaran Rp 71 triliun ditambah Rp 28 triliun dari dana cadangan. Sisa dana cadangan yang tidak terpakai akan dikembalikan ke kas negara.

Meskipun demikian, Dadan tetap optimistis bahwa BGN mampu mengejar target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. “Kami optimis, meskipun mungkin mentok di angka 70 juta penerima manfaat, itu sudah akan melebihi pagu anggaran yang Rp 71 triliun,” katanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun mendorong BGN untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun. Data Kemenkeu mencatat bahwa hingga 3 Oktober 2025, realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp 20,6 triliun atau 29 persen dari total pagu.

“Kalau sudah dialokasikan Rp 71 triliun tapi tidak habis, itu sangat disayangkan. Artinya, kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana secara optimal,” tegas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Suahasil menambahkan bahwa target dari program pemerintah bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Senada dengan Suahasil, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dana cadangan sebesar Rp 100 triliun untuk BGN sebenarnya belum dianggarkan secara resmi. BGN memang pernah mengajukan tambahan anggaran, namun belum disetujui oleh Kemenkeu. Dana inilah yang kemudian dikembalikan oleh BGN.

Saat ini, fokus Kemenkeu adalah mendorong BGN untuk memaksimalkan penyerapan pagu anggaran Rp 71 triliun yang telah dialokasikan. “Yang ingin saya kejar adalah bagaimana mereka bisa menyerap anggaran Rp 71 triliun yang sudah dianggarkan tahun ini. Saat ini, baru sekitar 30 persen yang terserap,” ungkap Purbaya kepada awak media di Hotel JS Luwansa, Kamis, 16 Oktober 2025.

Selain program makan bergizi gratis, pemerintah juga tengah mempertimbangkan kebijakan lain terkait kesehatan dan ekonomi, seperti cukai minuman berpemanis. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi gula berlebihan dan meningkatkan pendapatan negara.