GUBERNUR Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan arah kebijakan moneter yang akan ditempuh pada tahun 2026. Fokus utama kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan, atau yang dikenal dengan pendekatan pro-stability and pro-growth. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.
Dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam, Perry Warjiyo menyatakan bahwa Bank Indonesia (BI) terus bersinergi erat dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak lainnya. Sinergi ini bertujuan untuk mendukung transformasi ekonomi nasional Asta Cita, menjaga stabilitas dari gejolak global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Seiring dengan inflasi yang terkendali, Perry menjelaskan bahwa BI akan terus memantau ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dari tekanan gejolak global. Upaya stabilisasi ini akan dilakukan melalui intervensi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, intervensi spot di Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dalam negeri.
BI juga akan memperluas likuiditas moneter pro-pasar untuk meningkatkan efektivitas penurunan suku bunga dan memperdalam pasar uang. Kecukupan cadangan devisa juga menjadi perhatian utama, dan instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan diperluas.
Berbagai kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM hingga ekonomi keuangan syariah, menurut Perry, juga akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan makroprudensial yang longgar akan diperkuat pada tahun mendatang dengan tujuan mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Hal ini akan dilakukan melalui dorongan kredit ke sektor-sektor prioritas. Insentif juga akan diberikan kepada bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit.
Koordinasi erat bersama KSSK juga akan terus dilakukan untuk mengatasi special rate di perbankan, mendorong permintaan kredit, serta memperkuat surveillance sistemik guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Penguatan sinergi antar-pemangku kepentingan inilah yang diharapkan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik pada tahun 2026 dan 2027. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan hadir dalam Rapat Gubernur BI, yang menunjukkan eratnya koordinasi antar lembaga.
Lima sinergi utama yang akan terus diperkuat meliputi: memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan, mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan, mempercepat ekonomi keuangan digital nasional, serta memperkuat kerja sama investasi dan perdagangan internasional.
Ringkasan
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengumumkan arah kebijakan moneter tahun 2026 yang berfokus pada keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan (pro-stability and pro-growth). Kebijakan ini diimplementasikan dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi global dan melalui sinergi erat dengan pemerintah, KSSK, serta pihak terkait lainnya untuk mendukung transformasi ekonomi nasional.
BI akan terus memantau ruang penurunan suku bunga, menstabilkan nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas, dan memperluas likuiditas moneter. Selain itu, penguatan kebijakan makroprudensial yang longgar, digitalisasi sistem pembayaran, serta pengembangan UMKM dan ekonomi syariah juga akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung ekonomi secara keseluruhan melalui lima sinergi utama.
