Anggaran MBG Meroket! Kemenkeu Ungkap Alasan Kenaikan Drastis

Jakarta, IDN Times – Ambisi besar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 menimbulkan pertanyaan krusial: Mampukah Badan Gizi Nasional (BGN) menyerap dana sebesar itu secara efektif dan efisien?

Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Hingga Agustus 2025, serapan anggaran MBG baru menyentuh angka Rp13 triliun, atau sekitar 18,3 persen dari total pagu Rp71 triliun. Sementara itu, pagu anggaran MBG untuk tahun depan melonjak drastis, mencapai Rp335 triliun – kenaikan yang fantastis, yaitu sebesar 371,83 persen dibandingkan tahun ini.

Menanggapi isu ini, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, meyakinkan bahwa lonjakan anggaran MBG akan dikaji secara mendalam dan komprehensif. Meskipun serapan anggaran tahun ini terus dikebut akselerasinya, peningkatan alokasi pada tahun 2026 dinilai krusial mengingat target penerima program makan bergizi yang juga semakin meluas.

“Evaluasi akan terus dilakukan, tidak hanya untuk MBG, tetapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Mengapa anggaran tahun depan lebih besar? Karena target dan kebutuhan juga semakin meningkat,” jelasnya di Kemenkeu, Jumat (3/10/2025).

Kebutuhan anggaran program MBG yang meningkat tajam di tahun 2026 tak lepas dari rencana perluasan cakupan penerima manfaat. Jumlah sekolah dan siswa yang akan terlibat dalam program ini diproyeksikan meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bisa dibayangkan, dampak positifnya akan sangat besar bagi generasi muda Indonesia.

“Jika tahun ini sekolah penerimanya 100, tahun depan bisa naik menjadi 400. Otomatis, kebutuhan dana juga ikut bertambah. Jadi, ini bukan semata-mata menambah anggaran untuk BGN, tetapi karena memang target program MBG yang diperluas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Astera Primanto Bhakti menyatakan optimismenya bahwa penyerapan anggaran MBG pada tahun 2026 akan berjalan lebih optimal. Keyakinan ini didasari oleh meningkatnya kapasitas BGN dan instansi terkait dalam mengelola program, baik dari sisi administratif maupun operasional di lapangan.

“Tahun depan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan, kita akan jauh lebih berpengalaman. Jadi, saya yakin proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” tambahnya.

Untuk memastikan keberhasilan program MBG, pemerintah telah merumuskan arah kebijakan dan strategi yang terangkum dalam Buku Nota Keuangan II. Fokus utama kebijakan ini adalah penguatan kelembagaan dan tata kelola, percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum, serta percepatan pencairan MBG melalui simplifikasi dan verifikasi virtual account. Selain itu, pelatihan SDM di SPPPG, penguatan logistik dan distribusi (termasuk jejaring pasok pangan dan aplikasi pemantauan logistik), komunikasi dan partisipasi publik, serta kemitraan lintas sektor juga menjadi perhatian penting.

Di balik ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, tersimpan sejumlah tantangan yang harus dihadapi dengan strategi yang matang dan kerja sama lintas sektor. Pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi pekerjaan rumah utama, terutama karena keterbatasan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, UMKM, dan masyarakat dinilai krusial untuk memastikan program ini turut mendorong perekonomian daerah.

Program MBG juga dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional, membuka lapangan kerja, dan menyerap tenaga kerja lokal. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, logistik, serta penyusunan menu bergizi. Pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel juga menjadi kunci agar anggaran besar yang digelontorkan tepat guna dan berkelanjutan.

Dengan demikian, MBG bukan hanya sekadar program bantuan pangan, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas program ini. Misalnya, realisasi anggaran MBG mengalami kenaikan sebesar 12 persen menjadi Rp21 triliun. Selain itu, pemerintah berencana mengirimkan tim secara rutin untuk memantau pelaksanaan MBG di lapangan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti kasus keracunan massal, sehingga suntikan anggaran puluhan triliun untuk MBG tidak menjadi ironi.