SMAN 72 Jakarta Bebas Pilih: Daring atau Luring? Keputusan Pramono!

GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memberikan keleluasaan bagi siswa SMAN 72 Jakarta untuk memilih metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi mereka pasca-kejadian ledakan yang mengguncang sekolah tersebut pada Jumat, 7 November 2025 lalu. Pilihan antara pembelajaran daring (online) dan luring (tatap muka) menjadi opsi yang dipertimbangkan secara matang.

Menyusul insiden tersebut, Pramono Anung telah berkoordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk merumuskan kebijakan terbaik bagi proses belajar mengajar di SMAN 72. Hasilnya, pemerintah sepakat untuk memberikan otonomi kepada pihak sekolah dan siswa dalam menentukan metode pembelajaran yang dirasa paling nyaman dan efektif. “Yang ingin belajar daring, silakan. Yang ingin kembali belajar tatap muka, juga dipersilakan,” tegas Pramono dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 14 November 2025.

Saat ini, kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta masih berlangsung secara daring. Meskipun demikian, Pramono mengungkapkan bahwa banyak siswa yang telah menyampaikan aspirasi untuk segera kembali ke pembelajaran normal. Mereka merasa bahwa kondisi sekolah telah pulih dan aman untuk kembali beraktivitas seperti biasa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Pramono memberikan lampu hijau. “Saya menyetujui permintaan tersebut. Mudah-mudahan minggu depan kegiatan belajar mengajar sudah bisa berjalan normal sepenuhnya,” ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Keputusan ini diharapkan dapat memulihkan semangat belajar siswa dan menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan sekolah.

Selain fokus pada pemulihan kegiatan belajar mengajar, Pramono juga memberikan tanggapan terkait kabar yang menyebutkan bahwa terduga pelaku ledakan, yang kini berstatus sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di SMAN 72. Pramono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru mencabut KJP siswa tersebut jika memang terbukti yang bersangkutan adalah penerima program bantuan pendidikan tersebut.

Pramono menjelaskan bahwa setiap penerima KJP adalah pelajar yang berasal dari keluarga yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. “Jadi, saya belum memutuskan apa pun terkait hal itu,” imbuhnya. Pemerintah akan mempertimbangkan segala aspek sebelum mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.

Ledakan di SMAN 72 terjadi pada saat siswa dan guru sedang melaksanakan salat Jumat, 7 November 2025. Ledakan pertama terjadi di musala yang terletak di lantai tiga, disusul oleh ledakan kedua beberapa menit kemudian yang berasal dari area belakang kantin sekolah.

Pihak kepolisian yang segera tiba di lokasi kejadian menemukan sejumlah barang bukti, termasuk senjata api mainan yang bertuliskan nama tiga pelaku penembakan masjid di luar negeri: Brenton Tarrant, Alexandre Bissonnette, dan Luca Traini. Selain itu, petugas juga menemukan bahan peledak rakitan yang diduga digunakan dalam aksi tersebut.

Dari keterangan sejumlah saksi mata, terduga pelaku diidentifikasi sebagai salah seorang siswa SMAN 72 Jakarta. Motif di balik tindakan tersebut diduga karena pelaku merasa kesepian dan tidak memiliki wadah yang tepat untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada teman maupun keluarga. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak sekolah dan pemerintah untuk meningkatkan program konseling dan pendampingan bagi siswa.

Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diduga menjadi pelaku ledakan tersebut saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. “Yang bersangkutan masih dirawat. Sudah menjalani satu kali operasi tindakan medis dan kini menjalani operasi kedua,” jelas Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin, mengenai kondisi terkini pelaku.

Pihak kepolisian menyebutkan bahwa ABH tersebut berpotensi dijerat dengan berbagai pasal berlapis, antara lain Pasal 80 ayat 2 juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 187 KUHP, serta Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta perlunya perhatian lebih terhadap kesehatan mental dan emosional siswa.