Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui dua strategi utama: pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses serta kualitas pendidikan. Instruksi ini menjadi fokus utama dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Rabu (5/11).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa arahan Presiden bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum dan hasil pendidikan dengan kebutuhan industri. Tujuannya jelas, agar para lulusan dapat segera terserap ke pasar kerja, baik di dalam negeri maupun sebagai pekerja migran, mulai dari level teknologi rendah hingga tinggi.
Salah satu poin penting yang ditekankan Presiden Prabowo adalah penambahan pelatihan vokasi. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menjelaskan bahwa lulusan SMA dan SMK diharapkan dapat lebih cepat memasuki dunia kerja dengan adanya peningkatan pelatihan ini. Pemerintah akan menggandeng balai-balai pelatihan kerja, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan program ini selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, Prabowo juga memerintahkan revitalisasi sekolah vokasi. Kurikulum akan dirancang ulang agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Bahkan, penguasaan bahasa asing, seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Cak Imin menambahkan, “Presiden memerintahkan kita untuk tidak segan-segan melakukan investasi melalui anggaran negara dalam meningkatkan kapasitas skill vokasi para anak didik kita dan lulusan-lulusan pendidikan formal kita.”
Masa Depan Pendidikan Vokasi dan Tantangan Dunia Kerja menjadi sorotan penting. Untuk menjawab tantangan ini, Prabowo juga menggagas konsep sekolah terintegrasi. Model ini akan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pendapatan atau desil keluarga. Sekolah rakyat, yang akan diawasi oleh Menteri Sosial dan Menko Pemberdayaan Masyarakat, akan diprioritaskan bagi keluarga dari desil 1 dan 2.
Sementara itu, Sekolah Garuda disiapkan sebagai sekolah unggulan. Sekolah-sekolah di kelompok tengah akan menampung anak-anak dari keluarga di desil 3 hingga 6. Sekolah terintegrasi ini direncanakan hadir di setiap kecamatan, mencakup jenjang SD, SMP, SMA, hingga SMK dalam satu kawasan. Fasilitas penunjang seperti laboratorium, fasilitas olahraga, dan bengkel praktik kejuruan juga akan melengkapi konsep ini.
Pratikno menambahkan, “Nama sekolahnya masih belum dipastikan, tapi kami diperintahkan untuk memikirkan lebih dalam.” Konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan dunia kerja.
Sebagai informasi tambahan, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa penyelidikan kasus proyek Whoosh tidak akan dihentikan, terlepas dari pernyataan apapun. Terkait hal ini, gagasan Prabowo membayar utang Whoosh dengan uang rampasan korupsi akan terus diuji kelayakannya.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Fokus utama adalah penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri melalui penambahan pelatihan vokasi dan revitalisasi sekolah vokasi agar lulusan siap kerja. Penguasaan bahasa asing seperti Bahasa Inggris dan Bahasa Arab juga akan diwajibkan.
Konsep sekolah terintegrasi digagas untuk mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat pendapatan, meliputi Sekolah Rakyat untuk keluarga kurang mampu dan Sekolah Garuda sebagai sekolah unggulan. Sekolah terintegrasi ini direncanakan hadir di setiap kecamatan dengan fasilitas lengkap seperti laboratorium dan bengkel praktik kejuruan. Gagasan Prabowo membayar utang proyek Whoosh dengan uang rampasan korupsi juga masih dipertimbangkan.
